Pemerintahan Prabowo-Gibran terus menunjukkan komitmen nyata dalam melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Perkembangan proyek pembangunan IKN yang terletak di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu kini semakin pesat. Sejumlah proyek infrastruktur sudah dimulai dibangun, termasuk pembangunan jalan akses, gedung pemerintahan, dan kawasan hunian. Keberlanjutkan pembangunan IKN tentunya didukung berbagai pihak agar sesuai dengan target.

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) merancang dua tujuan terukur yang menjadi target pembangunan IKN. Tujuan ini diharapkan dapat menjadi penanda progres signifikan dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi baru yang modern. Menurut Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono,  dua tujuan terukur tersebut ada pada tahun 2025 dan 2028. Pada 2025, Otorita IKN menyiapkan hunian, kantor dan fasilitas pendukung seperti air, listrik, dan pertokoan yang memungkinkan ASN tinggal di IKN. Namun, pemindahan ASN ini tergantung arahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Kemudian pada 2028, Otorita IKN akan menyelesaikan pembangunan infrastruktur untuk sektor legislatif dan yudikatif, termasuk kantor dan hunian para pejabatnya. Untuk mempercepat pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan baru, langkah strategis perlu dilakukan, terutama dalam perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang serta peningkatan investasi.

Otorita IKN pun sudah hampir siap menandatangani laporan untuk groundbreaking. Akan ada sekitar 4 hingga 5 groundbreaking yang melibatkan pembangunan sekolah, restoran, dan kantor. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo dalam Musrenbangnas RPJMN 2025-2029, yang menekankan pentingnya prinsip ekonomi Pancasila dalam pembangunan IKN.

Tidak hanya itu. Infrastruktur mulai dari hunian, air, jaringan listrik, sudah siap digunakan bila pemindahan ASN dilakukan pada April 2025 atau usai Idul Fitri. Namun, keputusan ini bergantung pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Pemerintah juga merumuskan insentif anggaran hingga percepatan kenaikan jabatan bagi ASN yang akan pindah ke IKN, namun besaran insentif anggaran untuk ASN karena masih dikaji bersama Menteri Keuangan. Pemberian insentif serupa layaknya pemberian insentif bagi dokter yang bekerja di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T). Dalam pemberian insentif, pemerintah juga menghitung biaya hidup di IKN, termasuk percepatan kenaikan pangkat bagi ASN yang memenuhi kualifikasi.

Di sisi lain, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono mengatakan bahwa komitmen dari berbagai pihak untuk berinvestasi di Nusantara semakin menguat, terbukti dari antusiasme calon investor yang mengunjungi dan mengirimkan letter of intent (LOI) ke Otorita IKN. Pelaksanaan groundbreaking melibatkan satu investor asing murni, dua kemitraan asing, dan dua investor domestik.  Investor yang bergabung di IKN tidak diperintah, melainkan terpanggil untuk membangun IKN.

Komitmen Pemerintahan Prabowo-Gibran untuk melanjutkan pembangunan IKN perlu terus mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Sebab, IKN akan menjadi kota masa depan yang membawa harapan besar bagi kemajuan bangsa. Dampak positif atau manfaatnya tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat setempat tetapi juga masyarakat di luar IKN. Mari kawal pembangunan IKN untuk mencapai target Indonesia sebagai negara maju, sesuai Visi Indonesia 2045.