NERACA

Depok - Berkeinginan kuat untuk ta'ati ketentuan peraturan perundangan tentang  perlunya keberadaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok mewujudkan MoU  (Kesepakatan Janji) dengan Pasangan Calon (Paslon) Kepala Daerah (KDH) terpilih dalam pilkada serentak 27:Nopember  2024. MoU yang pertama telah dilakukan dengan paslon nomor urut 2 yang ditandatangani oleh calon Wakil Walikotanya H. Chandra Rahmansyah S.Kom. Bahkan Chandra tegaskan, akan mundur dari jabatannya, jika sudah terpilih dan proses program ekonomi warga tidak bisa direalisasikan sesuai janji dalam berbagai kegiatan program kepentingan ekonomi warga dan perekonomian Kota Depok.

Demikian rangkuman liputan, bahan dan keterangan yang diperoleh NERACA dari dialog seluruh pengurus KADIN Kota Depok bersama sekitar 31 ketua asosiasinya yang mewakili  sekitar 5000 pengusaha dari berbagai pelaku ekonomi khusus Kota Depok di Hotel Margo Depok, Selasa 24 September 2024, sehari awal Jelang kampanye.25 September 2024.

Hadir dalam kegiatan dialog terbuka tersebut: Walikota Depok DR. KH. Mohammad  Idris MA yang diwakilkan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kota Depok Hj. Lirnda Riyandani SH, MH, Dandim 0508 Depok, Kapolres Metro Depok yang diwakilkan kepada Kasatlantas nya, Ketua Umum KADIN Provinsi Jawa Barat,  Ketua KPU Kota Depok, Ketua Bawaslu Kota Depok serta Anggota DPRD Jabar H. Pradi Supriatna, Ketua Parpol dan undangan lainnya.

Dalam paparan dialognya Chadra Rahmansyah, bahwa niat ikhlas dan kuat untuk melayani warga Depok, agar kondisi sekarang ini yang terkesan lambat perlu adanya kegiatan program ekonomi untuk warga dan kota yang dipacu percepatannya.

Diantaranya, katanya lebih lanjut, dengan berbagai kegiatan program yang dibutukan semua pelaku ekonomi yang selama ini terkesan diabaikan pelaku ekonomi.

Ditegaskan pula, dalam percepatan pembangunan tersebut, juga serasi selaras dan seimbang bersinergi dengan RPJP pembangunan sektor ekonomi nasional dan RPJM daerah.

"Terutama diantaranya untuk pengentasan kemiskinan dan sektor pembangunan urusan wajib lainnya melayani warga di pelosok kampung Kota Depok," ujar Chadra Rahmansyah yang terjun langsung ke Leuwinanggung, Tapos Pinggiran Kota Depok.

Kemudian dari banyak fakta yang dirasakan pelaku ekonomi dan warga Depok, diantaranya dari Ketua GAPENSI Kota Depok Ir. H. Andi, dan Buya Hasanudin Ketua Aspeknas Kota Depok dan Ketua APINDO Kota Depok Wahyu Isnaeni SE; diperlukan adanya realisasi nyata dalam memberdayakan pelaku ekonomi melalui KADIN Kota Depok agar bisa membawa investor untuk Investasi memberikan kesempatan kepada pengusaha lokal Depok.

"Ikut sertakan pengusaha lokal Depok andil dalam ribuan berbagai kegiatan program APBD Kota Depok yang totalnya setiap tahun sekitar Rp4,5 triliun. Jangan hanya diberikan kegiatan program aspirasi yang minim bahkan bisa merugi atau impas saat dikerjakan kegiatan APBD nya," ujar Andi yang berharap MoU dalam dialog ini bisa terwujud.

Menanggapi hal tersebut Chandra Rahmansyah, akan berupaya maksimal dan dioptimalkan bersama paslonnya Calon Walikota Depok DR. Drs. H. Supian Suri MM yang berhalangan hadir karena ada kegiatan penting di Bandung, Jawa Barat."Dua puluh tahun lebih saya jadi warga dan juga anggota Kadin Jawa Barat yang taat bayar pajak serta iuran anggota. Dan tahu persis segala kesulitan dan banyak hambatan pelaku ekonomi dan warga Depok sampai saat ini," ujar Chandra Rahmansyah meyakinkan.

Sementara Ketua KADIN Kota Depok H. Miftah Sunandar dan didukung Ketua KADIN Jabar Kang Cucu, optimis dengan  MoU yang telah disepakati dan ditandatangani paslon nomor urut 2, juga akan diupayakan untuk terealisasi dengan paslon nomor urut 1 Imam Budi Hartono/DR. Ririn Farabi A Rafiq.

"KADIN Kota Depok dengan potensi anggota sekitar 5000-an pengusaha besar, menengah kecil, industri, perdagangan, jasa, IKM, UMKM, koperasi bahkan pedagang di sektor informal, merupakan penggerak roda perekonomian, yang mampu mewujudkan kemajuan Kota Depok sesuai visi misi paslon yang terpilih nantinya," ujar Miftah Sunandar.

Dijelaskannya, bahwa MoU KADIN Kota Depok dengan paslon peserta pilkada 2024, MoU kesepakatan perjanjiannya diantaranya adalah:

Pertama, agar Pemkot Depok: menyediakan lahan Menara KADIN di aset fasum fasis daerah sekitar Grand Depok City. Untuk perkantoran KADIN dan seluruh anggota asosiasi dan anggita lainnya.

Kedua, disepakati pula agar KADIN Kota Depok dan Pemkot Depok bersinergi untuk meningkatkan investasi dari investor dalam  pembangunan bidang ekonomi dan terkait lainnya. Dalam hal ini berdayakan lembaga KADIN sebagai mandatori Undang-undang Kamar Dagang dan Industri.

Ketiga, pertemuan rutin berkala pengurus KADIN dan Ketua Asosiasi dan lainnya dengan  Walikota/Wakil Walikota dan OPD terkait, untuk membahas berbagai perkembangan perekonomian terkini Kota Depok dan dampak ekonomi lainnya serta merencanakan tindak lanjutnya.

Sehingga, masih adanya kendala dan hambatan kebijakan pemberdayaan pengusaha lokal Depok, dapat diselesaikan dengan transparans inklusif.

Dan, menurut Ketua KADIN Depok, adanya berbagai  masalah kendala investasi kegiatan program pembangunan infrastruktur ekonomi Kota Depok, dapat diselesaikan masalahnya oleh potensi KADIN dan anggotanya di berbagai tingkatan, Bersama pimpinan pemkot Depok dan jajaran terkaitnya serta potensinya di tingkat kota, provinsi dan pusat.

"In Syaa Allah kepentingan pelayanan kebutuhan ekonomi seluruh warga depok sekitar 250 juta jiwa yang tersebar di 11 kecamatan 63 kelurahan dengan luas wilayah sangat minim dan terbatas sumber daya alamnya, makin maju bergairah roda perekonomian Kota Depok yang stabil LPE, inflasi, GDP dan daya beli warganya selalu terbaik diatas target rata-rata provinsi maupun nasional," demikian jawab Miftah Sunandar kepada NERACA. Dasmir