NERACA

Sukabumi - Berdasarkan hasil evaluasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, berada di level 3 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) pada tahun 2022 dan 2023. Dengan capaian tersebut, Pemkot Sukabumi dinilai telah memenuhi karakteristik maturitas yang terdefinisi.

Untuk itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Sukabumi, Kusmana Hartadji, berharap penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dapat menciptakan budaya pengawasan yang lebih baik di setiap organisasi pemerintah, sehingga potensi penyimpangan dapat dideteksi sejak dini.

"Kami menegaskan kepada setiap perangkat daerah untuk menyelenggarakan pengendalian korupsi, SPIP Terintegrasi, dan manajemen risiko secara menyeluruh," ujar Kusmana, saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) pembekalan mandiri penjamin kualitas maturitas SPIP Terintegrasi, di Bandung, Senin (9/9).

Kusmana mengatakan, pentingnya penerapan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi. Peraturan ini, sambung Kusmana, mencakup penilaian atas efektivitas pencapaian tujuan organisasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kusmana, juga mengapresiasi bimtek yang diinisiasi oleh Inspektorat Kota Sukabumi dan dihadiri oleh Tim BPKP Jawa Barat, para Sekretaris Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta para pengelola SPIP. Ia meyakini, kegiatan tersebut bukan hanya sekadar formalitas, melainkan upaya untuk membudayakan kontrol internal sebagai bagian dari budaya kerja organisasi.

"Ini merupakan komitmen kami dalam mewujudkan good governance, clean government, dan open government di Kota Sukabumi," tandas Kusmana seperti dilansir dari situs pemkotsukabumi.

Dengan adanya pembekalan ini, program dan kegiatan yang disusun oleh pemerintah daerah dapat berjalan sesuai tujuan dengan akuntabilitas dan transparansi yang lebih baik, serta mampu meminimalisasi kerugian keuangan daerah maupun negara."Makanya, saya tekankan bahwa tanggung jawab ini, melekat pada seluruh kepala perangkat daerah di Kota Sukabumi," pungkasnya. Arya