NERACA

Jakarta - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro & Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menilai masyarakat kelas menengah, terutama yang di Asia saat ini perlu untuk menjadi perhatian bersama karena dapat berpotensi menjadi penopang perekonomian global. “Kelas menengah ini jadi engine pertumbuhan ekonomi. Yang menariknya lagi kelas menengah terutama yang di Asia akan jadi backbone pertumbuhan ekonomi global,” kata Ferry dalam Forum Merdeka Barat 9 yang disampaikan secara virtual di Jakarta, Senin (9/9).

Ferry mengatakan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan penurunan daya beli di antara masyarakat kelas menengah, perlu adanya penetapan profil kebutuhan lebih dulu. Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan profil masing-masing masyarakat kelas menengah dan menengah ke bawah sesuai dengan pekerjaan hingga kebutuhan primer-sekundernya.

Untuk kelas menengah ke bawah, pemerintah berupaya membantu dengan berbagai program Perlindungan Sosial (Perlinsos), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Kartu Sembako, hingga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Kemudian, siasat lain yang ditempuh pemerintah sebagai solusi pelemahan daya beli masyarakat kelas menengah, yakni lewat bantuan subsidi di sektor properti.

Ferry menjelaskan, pemerintah telah menambah insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) dan kuota subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Insentif PPN DTP properti telah resmi ditambah dari yang sebelumnya 50 persen untuk semester II 2024, menjadi 100 persen sampai bulan Desember 2024.

Kemudian, target kuota FLPP juga ditambah dari 166 ribu unit, menjadi 200 ribu unit mulai 1 September 2024. “Kalau melihat kelas menengah kalau berdasarkan data BPS, karakteristik (kebutuhan) investasi, tadi tentu pendidikan, perumahan kemudian transportasi tentu di samping makanan. Makanan tetap menjadi komponen terbesar, tapi mungkin kelas menengah share-nya tidak sebesar kelas menengah bawah,” jelasnya.

Selain itu, untuk masyarakat yang bekerja di bidang wirausaha, pemerintah memperluas akses pembiayaan lewat Kredit Usaha Rakyat (KUR). Adapun Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp90,45 triliun per 30 April 2024. “Tahun ini kita sudah alokasikan, paling tidak ada sekitar Rp280 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat yang memang kita berikan untuk teman-teman kita yang mau dan bisa berusaha. Kita harapkan akhir tahun bisa kita capai,” tutur Ferry.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa pihaknya juga memiliki kebijakan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang ditujukan sebagai bantalan bagi masyarakat kelas menengah yang kehilangan pekerjaannya. “Kita punya yang namanya Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Bentuknya kompensasi finansial dan dukungan pelatihan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penambahan fasilitas insentif PPN serta subsidi rumah memiliki dampak positif terhadap keberlanjutan kelas menengah nantinya. “Karena PPN DTP ini kan sangat dirasakan untuk kelas menengah dan ini dorongan ekonominya cukup bagus, jadi kita memang menambah jumlah unit rumah untuk FLPP, dan memperpanjang untuk PPN DTP properti,” jelasnya.