NERACA

Jakarta - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI resmi meluncurkan layanan paspor elektronik atau e-paspor di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo, Jepang, Jumat (26/7).

Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karim menyerahkan secara simbolis e-paspor yang diterbitkan pertama kali oleh KBRI Tokyo kepada warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang, Oulaya Nur Shofia (10 tahun), yang juga disaksikan langsung oleh masyarakat dan pelajar Indonesia di Tokyo.

“Hadirnya layanan e-paspor di sini kami harapkan bisa memberi kenyamanan bagi WNI terutama yang tinggal di wilayah akreditasi KBRI Tokyo. Tidak perlu lagi pulang ke Indonesia supaya bisa mendapatkan e-paspor,” kata Silmy dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta.

Dijelaskan Silmy, KBRI Tokyo merupakan perwakilan Indonesia ketujuh yang melayani penerbitan e-paspor setelah Singapura; Seoul, Korea Selatan; Den Haag, Belanda; Jeddah, Arab Saudi; Los Angeles, Amerika Serikat; dan Berlin, Jerman.

Kehadiran layanan e-paspor, ujar dia, untuk menjawab animo serta kebutuhan WNI di wilayah akreditasi KBRI Tokyo.

Pada 2023, KBRI Tokyo menerbitkan 8.974 paspor, dengan keterangan terdapat sekitar 149.101 WNI yang tercatat bermukim di Jepang. Adapun 73,8 persen di antaranya atau sekitar 110.103 orang bermukim di wilayah kerja KBRI Tokyo yang meliputi 30 prefektur pada enam regional, yakni Hokkaido, Tohoku, Chubu, Kanto, Kansai, Chugoku, Shikoku, dan Kyushu.

Sementara itu, pada 2024, jumlah penerbitan paspor meningkat signifikan, yakni terdapat sekitar 1.400 hingga 1.600 permohonan paspor di setiap bulannya. Angka tersebut mencerminkan tingginya kebutuhan akan pelayanan imigrasi yang cepat dan efisien.

“Setelah seluruh kantor imigrasi di Indonesia sudah 100 persen bisa menerbitkan paspor elektronik Januari lalu, kita merambah ke luar negeri. Saya mulai dari yang ada atase imigrasinya lebih dahulu. Saya mencatat, selanjutnya Osaka, kemudian KJRI Frankfurt dan Hamburg di Jerman yang akan masuk daftar tunggu perwakilan yang bisa menerbitkan e-paspor,” jelas Silmy.

Lebih lanjut, Dirjen Imigrasi mengatakan bahwa perluasan layanan e-paspor dibutuhkan agar paspor Indonesia semakin kuat di mata dunia.

Menurutnya, e-paspor memberikan tambahan kepercayaan diri, terutama saat pengajuan visa ke negara lain. Hal ini karena e-paspor tidak hanya meningkatkan keamanan data pribadi pemegang paspor, tetapi juga memudahkan proses imigrasi di berbagai negara yang telah menerapkan sistem serupa.

“Kita ini masuk anggota G20, negara maju. Karena itu, penting penduduknya punya mentalitas negara maju. Kita perkuat security (keamanan) paspornya dengan e-paspor, tapi pemegangnya juga harus tertib. Jangan ada yang melanggar, overstay (melebihi masa tinggal) di negara orang. Hal-hal ini ditambah dengan hubungan baik antar negara melalui asas resiprokal menjadi daya ungkit peringkat paspor kita,” pesan Silmy. Ant