NERACA

Jakarta – Kementerian Koperasi dan UKM berharap Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan pemangku kebijakan terkait untuk bersinergi mencegah lokapasar atau marketplace Temu dari China masuk ke Indonesia.

Staf Khusus Menteri Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Kemenkop UKM Fiki Satari, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (25/7), menyatakan langkah itu perlu dilakukan demi melindungi para pelaku usaha, khususnya UMKM di dalam negeri.

Menurut Fiki, aplikasi marketplace bernama Temu dari China ini dampaknya akan sangat mematikan bagi UMKM lantaran pabrik dari China bisa bertransaksi langsung dengan konsumen. "Ada satu platform MtoC (manufacture to customer) 80 ribu pabrik akan masuk (dalam platform ini). Di Amerika, Temu ini mengalahkan Amazon. Harusnya ini dilarang karena saat ini pukulan bagi UMKM itu sudah semakin habis-habisan," kata Fiki.

Ia juga berharap arus masuk barang impor ilegal yang makin masif bisa dibendung karena akan membuat produk UMKM sulit bersaing dari sisi harga, karena barang ilegal masuk ke pasar domestik tanpa membayar pajak atau bea masuk sesuai ketentuan. Demi memastikan UMKM tetap bertahan dari ancaman barang ilegal, Fiki berharap ada kesetaraan dan keadilan dalam menjalankan aktivitas usaha.

Ia menyebut importir harus dapat dipastikan patuh terhadap regulasi dengan membayar bea masuk barang impor. Dengan jaminan penegakan hukum serta aturan terkait barang impor, maka pelaku UMKM dalam negeri dipastikan dapat bersaing. Selain persoalan impor ilegal, Fiki menyebut UMKM nasional juga dihadapkan pada persoalan mahalnya biaya dan proses dalam mengurus perizinan.

Contohnya, ketika satu UMKM membuat merek, mereka diwajibkan untuk mengurus Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan biaya yang cukup mahal. UMKM juga dibebani untuk membuat badan hukum usaha dan dibebani pajak. "Ini semua kalau diadu dengan produk impor yang murah karena ilegal, maka ini menjadi tidak bisa bersaing. Jadi yang kami inginkan adalah persaingan yang setara," kata Fiki.

Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Impor Ilegal yang bertugas melakukan penindakan terhadap importir nakal yang sengaja memanipulasi dan menyalahgunakan izin impornya. Satgas ini terdiri dari 11 wakil dari beberapa kementerian dan lembaga yang memiliki keterkaitan dengan impor. Saat ini tim satgas masih melakukan pemetaan terhadap rencana aksi yang akan segera dijalankan untuk mencegah semakin banyaknya impor ilegal masuk ke Tanah Air. Satgas tersebut diberi waktu untuk bekerja selama 6 bulan atau hingga Desember 2024.

Aplikasi Temu bisa menghubungkan langsung produk-produk dari pabrik kepada pembeli. Hal ini lah yang bisa mematikan pelaku UMKM karena tidak akan ada lagi reseller, afiliator, dan pihak ketiga yang bisa terlibat dalam rantai pasok produk tersebu

Temu merupakan platform e-commerce asal China yang mirip seperti tempat belanja online lainnya seperti Amazon, Alibaba, Shopee dan lain-lain. Di sini konsumen bisa menemukan berbagai produk mulai dari pakaian, sepatu, aksesoris, hingga elektronik, peralatan dapur, perlengkapan otomotif dan masih banyak lagi.

Aplikasi Temu pertama kali diluncurkan di Amerika Serikat (AS) pada 2022 dan saat ini layanan mereka sudah tersedia di puluhan negara. Menurut data Statista, aplikasi Temu diunduh 30 juta kali dalam sebulan, menjadikannya aplikasi belanja nomor satu di Apple App Store dan Google Play Store.

Temu merupakan aplikasi milik konglomerat China bernama PDD Holdings yang bermarkas di Dublin, Irlandia. PDD Holdings juga memiliki platform e-commerce Pinduoduo yang beroperasi di China. Satu hal yang membedakan Temu dari platform e-commerce lainnya adalah harganya yang sangat murah. Misalnya, ada tablet Android 10 inch tanpa merek yang dibanderol dengan harga US$ 55 atau Rp 890 ribuan.

Harga barang-barang di Temu bisa sangat murah karena produsen bisa menjual produk langsung ke konsumen. Artinya, barang bisa dikirimkan langsung dari pabrik ke konsumen tanpa harus melewati distributor, afiliator atau pihak ketiga lainnya.