Indonesia tengah berfokus dua program dan kebijakan besar yang sangat penting, yaitu pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur dan program makan bergizi yang diinisiasi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sekaligus Presiden mendatang. Beberapa pandangan muncul mengkhawatirkan mengenai potensi konflik anggaran dan pelaksanaannya. Namun, berbagai fakta saat ini menunjukkan bahwa kedua program tersebut dipastikan aman dan tidak akan saling mengganggu satu sama lain.

Pembangunan IKN di Kalimantan Timur adalah salah satu proyek terbesar dalam sejarah Indonesia. Presiden Jokowi mengumumkan rencana ini dengan tujuan untuk mengurangi beban Jakarta, yang saat ini menghadapi berbagai masalah, termasuk kemacetan, polusi, dan banjir. IKN baru ini diharapkan menjadi pusat pemerintahan yang modern dan ramah lingkungan.

Di sisi lain, program makan bergizi yang diinisiasi oleh Menhan Prabowo Subianto juga menjadi perhatian publik. Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak-anak dan remaja di Indonesia. Prabowo menekankan pentingnya generasi muda yang sehat dan kuat sebagai aset penting bagi masa depan bangsa.

Program ini berfokus pada pemberian makanan bergizi yang terdiri dari protein, vitamin, dan mineral yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Prabowo juga bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan untuk memastikan bahwa program ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

Pihaknya memastikan bahwa anggaran untuk program ini tidak akan mengganggu alokasi anggaran untuk proyek-proyek lainnya, termasuk pembangunan IKN. Dalam pelaksanaannya, program ini melibatkan distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah dan komunitas-komunitas di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Pelaksanaan Program MBG akan dilakukan secara bertahap, yang mana alokasi Rp71 triliun merupakan anggaran untuk tahun pertama.

Anggaran Porgram MBG telah masuk dalam postur RAPBN 2025 yang disepakati dalam pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Tim Prabowo-Gibran akan menyusun detail Program MBG yang dijelaskan secara terpisah. Penyusunan RAPBN 2025 sendiri dilakukan mengikuti siklus APBN yang diatur dalam UU Keuangan Negara dan dibahas bersama DPR untuk mendapat persetujuan.

Bahkan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, biaya untuk proyek IKN dan makan bergizi gratis Prabowo aman bahkan sampai lima tahun ke depan.

Berdasarkan kajian ekonomi dari Kemenko Marves, pemerintah masih dapat mengalokasikan hingga Rp612 triliun per tahun dengan asumsi defisit anggaran mencapai 2,5 persen. Anggaran tersebut diyakini dapat dialokasikan untuk program makan siang bergizi, pembangunan IKN termasuk menyelesaikan pembangunan tol Sumatera.

Untuk mendukung anggaran itu, perlu dilakukan sejumlah upaya di antaranya memastikan peningkatan teknologi pemerintah, pembayaran pajak yang perlu diintensifkan dan memastikan tidak ada yang menunggak pajak. Pihaknya optimistis baik proyek pembangunan IKN dan program makan siang bergizi dapat terealisasi tuntas meski keputusan berada di tangan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Meski pemerintah memiliki program seperti makan bergizi gratis, yang juga memakai anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, Bappenas menjamin pembangunan IKN tidak terhambat. Proyek Pembangunan IKN diyakini tidak selamanya menggunakan kas negara dan dapat dibantu dengan partisipasi publik atau melalui investor swasta. Hal tersebut dikarenakan kota tersebut tidak hanya diisi oleh aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri.

Selama pembangunan disiplin sesuai perencanaan atau masterplan, IKN tetap bisa berjalan sesuai target. IKN telah dirancang lewat masterplan yang dibuat pemerintah, dan dipahami pasti ada deviasi disesuaikan dengan keadaan lapangan.

Saat ini investasi IKN masih didominasi investor swasta. Hal ini dikonfirmasi oleh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang juga menjabat Pelaksana tugas Kepala Otorita IKN. Basuki, memperkirakan sama halnya dengan investor domestik, investor asing mau merealisasikan investasi di IKN jika internal rate of return (IRR) atau imbal hasilnya di atas 12 persen.

Pemerintah telah mengatur pembagian anggaran dengan sangat jelas. Anggaran untuk pembangunan IKN telah dirinci dan sebagian besar dibiayai melalui sumber-sumber di luar APBN. Sementara itu, anggaran untuk program makan bergizi telah dialokasikan secara khusus dalam APBN dan tidak mengambil porsi dari anggaran pembangunan IKN.

Pemerintah menegaskan bahwa kedua program ini adalah prioritas nasional yang saling melengkapi. Pembangunan IKN merupakan investasi jangka panjang yang diharapkan dapat menggerakkan perekonomian dan meningkatkan pemerataan pembangunan. Di sisi lain, program makan bergizi adalah investasi pada sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas, yang juga akan mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.