NERACA

Jakarta – Dalam rangka penguatan sinergi dan kolaborasi antar Kementerian/Lembaga (K/L) guna efisiensi layanan publik yang terintegrasi serta digitalisasi di bidang ekspor-impor, Pemerintah telah membentuk sistem Indonesia National Single Window (INSW) yang dikelola oleh Lembaga National Single Window (LNSW) .

Sejalan dengan hal tersebut, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang Indonesia National Single Window, telah diselenggarakan harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antar Kementerian/Lembaga melalui Rapat Koordinasi Dewan Pengarah INSW yang dilaksanakan di Jakarta, pekan lalu.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengungkapkan, “kalau kita bicara INSW, saya kira sudah sejak tahun 2006 yang lalu, sudah cukup panjang perjalanan sejarah dan saya kira para pelaku sejarahnya juga ada di sini sejak awal dulu itu. Kita patut bersyukur ini merupakan salah satu platform paling penting dari sisi Pemerintah yang cukup berhasil terutama di dalam mengintegrasikan seluruh layanan dari seluruh Kementerian/Lembaga yang terkait.”

Adapun dalam rapat tersebut, beberapa isu strategis tahun 2023 yang dibahas yakni harmonisasi kode pelabuhan/bandara, pembentukan dan penguatan Unit Layanan Single Window (ULSW), penyusunan Service Level Agreement (SLA) dan Business Continuity Plan (BCP) atas layanan INSW, serta tata kelola data dan informasi.

“Untuk yang terkait bagaimana INSW kita andalkan menjadi platform yang mendorong transformasi digital khususnya terkait layanan ekspor-impor dan logistik. Tadi Kepala LNSW, Bu Oza, sudah menyampaikan laporan lengkapnya, progres yang sangat bagus sekali, beberapa fitur baru yang ada kita dorong untuk terus dikembangkan oleh LNSW dan seluruh K/L terkait,” ungkap Susiwijono.

Kemudian, pembahasan dilanjutkan dengan usulan isu strategis tahun 2024 diantaranya yaitu mendorong K/L yang terintegrasi untuk melakukan penerapan manajemen risiko dalam memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan menggunakan Indonesia Single Risk Management (ISRM), LNSW bersama K/L agar membangun kanal komunikasi terintegrasi untuk dapat memberikan layanan yang komprehensif kepada pelaku usaha.

LNSW agar menyusun Business Continuity Plan (BCP) terkait integrasi layanan SINSW dan K/L menyusun BCP atas masing-masing layanan yang terintegrasi dalam SINSW, penegasan posisi INSW pada Revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta penegasan posisi INSW pada konsep Rperpres Logistik.

Terkait ekspor – impor, Kementerian Perdagangan (Kemendag) merilis impor selama Mei 2024 tercatat sebesar USD19,40 miliar. Nilai naik 14,82 persen dibandingkan  April 2024 (MoM), tetapi turun 8,83 persen dibandingkan Mei 2023 (YoY). Kenaikan impor di Mei 2024 dipicu kenaikan impor nonmigas sebesar 19,70 persen dan penurunan impor migas sebesar 7,91 persen (MoM).

Pada Mei  2024,  peningkatan  impor  terjadi  pada  seluruh  golongan  penggunaan  barang.  Peningkatan terbesar dialami impor barang modal sebesar 22,28 persen, barang konsumsi (20,59 persen), dan bahan baku/penolong (12,46 persen) (MoM).

“Secara rinci, kenaikan impor barang modal terbesar adalah mesin transformator listrik/trafo bertegangan tinggi, laptop, mesin aparatus, radar pesawat terbang, dan mesin pertambangan,” jelas Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan.

Sementara itu, lanjut Zulkifli, kenaikan impor barang konsumsi terbesar berasal dari buah leci, kosmetik dan produk perawatan kulit, televisi dengan layar LCD/LED, obat analgesik dan antipiretik, serta obat herbal.

Sedangkan untuk bahan baku/penolong dengan peningkatan impor signifikan, antara lain, untuk bahan mineral, komponen pesawat terbang, bungkil dan residu padat dari tepung kedelai, panel kontrol listrik untuk tegangan tinggi melebihi 1.000 voltase, dan polypropylene.

Secara bulanan, produk utama impor nonmigas Indonesia dengan peningkatan tertinggi diantaranya kendaraan udara dan bagiannya (HS 88) yang melonjak 855,26 persen; ampas/sisa industri makanan (HS 23) 78,02 persen; filamen buatan (HS 54) 44,00 persen; tembaga dan barang daripadanya (HS 74) 40,25 persen; serta kertas, karton dan barang daripadanya (HS 48) 38,88 persen (MoM). gro