Ketua DPR RI - Kesetaraan Gender Jadi Agenda Prioritas Global

Puan Maharani

Ketua DPR RI

Kesetaraan Gender Jadi Agenda Prioritas Global

Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyuarakan kesetaraan gender bisa menjadi agenda prioritas global saat menghadiri pertemuan parlemen anggota MIKTA (Meksiko, Indonesia, Korea Selatan, Turki, dan Australia) Speakers’ Consultation ke-10 di Meksiko, Senin (6/5).

"Saya mendorong kesetaraan gender, baik di parlemen dan pada berbagai institusi publik harus terus menjadi agenda prioritas global," kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa (7/5).

Saat berbicara pada sesi 2 MIKTA Speakers’ Consultation yang mengambil tema "Kesetaraan Gender: Tantangan dan Strategi Inklusi Parlemen" itu, Puan menyoroti posisi perempuan masih kurang terwakili di berbagai tingkat pengambilan keputusan, terutama di parlemen dunia yang peningkatannya baru sekitar 3 persen sejak lima tahun lalu.

"Dengan tingkat kemajuan yang cenderung lambat ini, kesetaraan gender pada badan legislatif secara global baru akan tercapai pada tahun 2063," ucapnya.

Padahal, kata Puan, partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam proses politik merupakan kunci untuk mencapai kemajuan suatu negara, dan demokrasi juga tidak akan berkembang tanpa dukungan dan partisipasi politik oleh perempuan.

"Saya meyakini bahwa kepemimpinan perempuan dapat berkontribusi positif bagi kemajuan demokrasi," sebutnya.

Puan melanjutkan bahwa kepemimpinan perempuan akan menjamin berbagai suara masyarakat lebih jelas terdengar dan berbagai kepentingan masyarakat lebih terwakili pada institusi publik.

"Keterwakilan perempuan di parlemen juga dapat memperkuat kualitas demokrasi karena parlemen akan lebih responsif terhadap berbagai persoalan di masyarakat," ujarnya.

Dia lantas menegaskan komitmen Indonesia terhadap kesetaraan gender yang diterjemahkan dalam berbagai kerangka kebijakan, salah satunya melalui kebijakan afirmasi yang mewajibkan minimal 30 persen kandidat perempuan sebagai calon anggota legislatif dari tiap partai politik peserta pemilu.

"Kebijakan afirmasi ini juga dilengkapi dengan berbagai aksi konkret di Indonesia, di antaranya dengan mendorong pembentukan jaringan calon anggota legislatif perempuan (candidate pool). Partai politik berperan penting untuk rekrutmen, kaderisasi, pelatihan, dan pendampingan politisi perempuan," kata Puan di hadapan delegasi parlemen MIKTA.

Melalui forum tersebut, Puan pun mengajak parlemen negara-negara MIKTA untuk mewujudkan parlemen yang responsif gender (gender-responsive parliament), serta mengedepankan prinsip-prinsip inklusivitas dan kesetaraan. Ant

 

 

 

BERITA TERKAIT

Mendagri - Kebijakan Harus Disusun Berdasarkan Teori dan Data

Tito Karnavian Mendagri Kebijakan Harus Disusun Berdasarkan Teori dan Data Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa penyusunan…

Menko Polhukam - Partisipasi Politik Masyarakat dalam Kategori Baik

Hadi Tjahjanto Menko Polhukam Partisipasi Politik Masyarakat dalam Kategori Baik Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi…

Menkominfo - 10 Tahun Jokowi Hadirkan Harapan dan Optimisme

Budi Arie Setiadi Menkominfo 10 Tahun Jokowi Hadirkan Harapan dan Optimisme Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi…

BERITA LAINNYA DI

Mendagri - Kebijakan Harus Disusun Berdasarkan Teori dan Data

Tito Karnavian Mendagri Kebijakan Harus Disusun Berdasarkan Teori dan Data Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa penyusunan…

Menko Polhukam - Partisipasi Politik Masyarakat dalam Kategori Baik

Hadi Tjahjanto Menko Polhukam Partisipasi Politik Masyarakat dalam Kategori Baik Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi…

Menkominfo - 10 Tahun Jokowi Hadirkan Harapan dan Optimisme

Budi Arie Setiadi Menkominfo 10 Tahun Jokowi Hadirkan Harapan dan Optimisme Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi…