NERACA

Jakarta - Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus Rayanto mengingatkan jajarannya dan mitra tentang pentingnya layanan kesehatan untuk anak-anak stunting, tidak hanya fokus mengejar angka penurunan saja.

"Kita juga tidak boleh mengabaikan anak-anak stunting. Jangan hanya mengejar angka penurunan saja tapi tidak memberi pelayanan kesehatan untuk anak-anak stunting," ujar Tavip dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (3/4).

Hal tersebut disampaikan Tavip dalam Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Percepatan Penurunan Stunting Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) tahun 2024 yang digelar di Pekanbaru, Riau, Selasa (2/4).

Ia juga menekankan agar seluruh pihak fokus pada sasaran penanganan kasus stunting untuk ibu hamil, bayi di bawah dua tahun (baduta), dan penyebarluasan cakupan pos pelayanan terpadu (posyandu), karena itu merupakan program jangka pendek untuk menurunkan prevalensi stunting.

"Sasaran jangka pendek yang harus menjadi fokus penurunan stunting adalah ibu hamil, ibu dengan bayi dua tahun, dan perluasan cakupan posyandu. Sedangkan untuk sasaran jangka menengah, mesti fokus pada ibu dengan bayi lima tahun (balita), sanitasi, juga air bersih," ucapnya.

Tavip juga mengemukakan saat ini permasalahan pendataan masih menjadi pekerjaan rumah dari setiap provinsi. Namun ia tetap mengapresiasi Provinsi Riau yang bisa meraih prestasi dalam penurunan angka stunting dari 17 persen tahun 2022 menjadi 13,6 persen tahun 2023.

"Kita tidak boleh lengah dan mengendurkan semangat dalam upaya menurunkan angka stunting di negara yang kita cintai ini," katanya.

Sementara itu Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Haryanto menyatakan isu yang menjadi penghambat Indonesia Emas 2045 adalah stunting, yang menyebabkan penurunan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga dapat menurunkan daya saing masyarakat.

"Isu stunting jadi hambatan dalam menyiapkan Indonesia Emas, karena menyebabkan rendahnya kapasitas intelektual dan menurunkan daya saing masyarakat Indonesia di masa depan," ucapnya.

Dalam percepatan penurunan stunting, lanjutnya,  pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, tetapi harus bekerja sama dengan masyarakat. Selain itu keberadaan posyandu juga penting untuk menyediakan data sasaran keluarga berisiko stunting.

"Data sasaran yang menjadi acuan dalam membuat perencanaan penurunan stunting sangatlah penting. Pemerintah harus tahu terlebih dulu, siapa saja yang membutuhkan bantuan. Untuk itu, keberadaan posyandu sangat diperlukan, di sana kita bisa tahu mana ibu hamil, mana anak dengan stunting," tuturnya. Ant