NERACA

Jakarta - Anggota DPR Dyah Roro Esti mengatakan, pemerintah bersama pihak-pihak terkait lainnya termasuk Bank Dunia perlu meminimalkan kesenjangan teknologi yang ada di tengah masyarakat.

Menurut dia, dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/4), di satu sisi ada kelompok masyarakat yang dapat dengan mudah memanfaatkan berbagai fitur teknologi seperti digital payments menggunakan QRIS hingga telepon genggam untuk bertukar informasi, sosial media, dan sebagainya.

Namun, di sisi lain, lanjutnya, terdapat kelompok masyarakat yang sama sekali tidak mempunyai akses terhadap gawai atau internet, bahkan awam terhadap dunia digital.

"Sebagai wakil masyarakat, saya melihat kesenjangan itu nyata terjadi di daerah-daerah. Oleh karena itu, pemerintah hingga pihak lainnya seperti Bank Dunia dalam hal ini mempunyai peran yang sangat penting untuk meminimalisir kesenjangan tersebut," kata Roro Esti saat menyampaikan tanggapannya terkait transformasi digital khususnya di Indonesia saat forum Spring Meetings International Monetary Fund-World Bank (IMF-WB) 2024 di Washington DC, AS.

Transformasi digital di sektor ekonomi menjadi salah satu pembahasan utama dalam forum internasional yang dihadiri Roro Esti sebagai wakil parlemen dari Indonesia tersebut.

Roro Esti juga menyampaikan bahwa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) menjadi suatu komponen penting dalam pembangunan bangsa.

"Namun, dengan bertumbuh pesatnya AI, perlu juga diantisipasi terjadinya disparitas secara digital," ujarnya seperti dikutip dari Instagramnya.

Sementara itu, saat menghadiri sesi Global Parliamentary Forum 2024 dalam forum yang sama, Roro Esti menyampaikan komitmennya terhadap kesetaraan perempuan dalam politik.

Menurut dia, politik dan perempuan merupakan sebuah keharusan yang dicapai oleh setiap negara.

Ia mengatakan di tataran kebijakan, Indonesia sudah mengakomodasi perempuan dalam politik dengan 30 persen kuota.

Namun, ia menyoroti besaran kuota parlemen yang masih kurang dari 30 persen yaitu masih di angka 21,6 persen.

Menurut dia, permasalahan utama dari kesenjangan gender adalah perempuan harus mendapatkan izin dari suami atau orang tua untuk berkiprah di dunia politik.

Permasalahan lainnya, ujar Roro Esti, juga kurangnya funding untuk menggalakkan perbaikan kesenjangan gender tersebut.

"Funding ini akan diarahkan pada pembangunan data dan capacity building sebagai tindak lanjutnya, sehingga capacity building yang dilakukan akan terstruktur karena sesuai dengan daerah-daerah yang membutuhkan tindakan afirmatif tersebut," ujar Anggota Komisi VII DPR tersebut.

Hadir pula dalam forum tahunan, yang membahas masalah-masalah kontemporer global mulai dari permasalahan iklim, gender, kecerdasan buatan, hingga lapangan kerja itu, antara lain Presiden Direktur Bank Dunia, Ketua IPU (Inter Parliamentary Union), dan anggota parlemen lintas negara. Ant