Sepanjang tahun 2023, PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,08 triliun atau turun 39,2% dibanding tahun 2022 yang mencapai Rp1,779 triliun. Dampaknya, laba bersih per saham dasar merosot ke level Rp140 per lembar pada akhir tahun 2023, sedangkan di akhir tahun 2022 berada di level Rp231 per helai. Padahal, hak bagi hasil milik bank tumbuh 4,5% secara tahunan menjadi Rp5,259 triliun pada tahun 2023. Informasi tersebut disampaikan perseroan dalam siaran persnya di Jakarta, kemarin.
Sedangkan pendapatan operasional lainnya menyusut 7,2% secara tahunan menjadi Rp60,949 miliar. Sebaliknya, beban operasional lain membengkak 40,04% secara tahunan menjadi Rp3,941 triliun pada tahun 2023. Pemicunya, beban tenaga kerja naik 14,1% menjadi Rp1,362 triliun. Bahkan, pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai melonjak 100,8% menjadi Rp1,898 triliun yang timbul dari piutang murabahah.
Pergerakan cadangan kerugian penurunan nilai BTPS pada akhir tahun 2023 tercatat sebesar Rp1,2 triliun atau naik dibanding tahun 2022 yang tercatat sebesar Rp 768,25 miliar. Langkah itu sebagai bagian prinsip kehati-hatian terhadap tantangan yang dihadapi oleh segmen nasabah yang dilayaninya dalam periode pasca pandemi Covid-19, termasuk didalamnya nasabah-nasabah restruktur Covid-19. Akibatnya, pendapatan operasional bersih terpangkas 39,5% secara tahunan menjadi Rp1,379 triliun pada akhir tahun 2023.
Sementara itu, piutang murabahah menyusut 0,8% secara tahunan menjadi Rp11,4 triliun pada tahun 2023. Pasalnya, BTPS menilai tahun 2023 penuh tantangan sehingga perlu meningkatkan kehati-hatian dalam penyaluran dana dan kualitas pembiayaan. Pada sisi lain, dana syirkah temporer tumbuh 1,02% secara tahunan menjadi Rp9,92 triliun pada tahun 2023. Alhasil, aset meningkat 1,4% secara tahunan menjadi Rp21,435 triliun pada tahun 2023.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian akibat investasi ilegal selama kurun waktu 2017-2023 mencapai lebih dari Rp130 triliun. “Tepatnya kerugian…
Emiten properti, PT PP Properti Tbk (PPRO) berkomitmen mengedepankan inovasi yang dapat diakses berbagai segmen tidak hanya fokus pengembangan properti…
Genjot pertumbuhan penjualan, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel melakukan perjanjian jual beli bijih nikel dengan PT…
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian akibat investasi ilegal selama kurun waktu 2017-2023 mencapai lebih dari Rp130 triliun. “Tepatnya kerugian…
Emiten properti, PT PP Properti Tbk (PPRO) berkomitmen mengedepankan inovasi yang dapat diakses berbagai segmen tidak hanya fokus pengembangan properti…
Genjot pertumbuhan penjualan, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel melakukan perjanjian jual beli bijih nikel dengan PT…