NERACA

Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) yang bersinergi dengan Kementerian dan Lembaga (K/L) memastikan 12 bahan pokok strategis untuk beberapa bulan ke depan dalam kondisi aman. Keduabelas bahan pokok itu di antaranya beras, daging, bawang merah, bawang putih, cabe besar, cabe rawit, daging sapi, daging ayam, telur ayam, kedelai, minyak goreng dan juga gula pasir.

"Semua kebutuhan tersebut kita jaga dengan kuat. Bahkan neraca kita dari 3 tahun terakhir menunjukan semua berjalan baik. Memang ada beberapa komoditi yang berasal dari impor. Tapi semua bisa kita kendalikan," ujar Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, belum lama ini.

Khusus ketersediaan beras, menurut Syahrul, stok yang ada saat ini mencapai 10,2 juta ton dan masih akan bertambah lagi seiring panen raya di sejumlah sentra. Bagi SYL, beras adalah kebutuhan utama masyarakat Indonesia yang tidak boleh bersoal oleh kondisi apapun.

"Dari neraca yang kita siapkan di Tahun 2022 ini semua aman, cukup baik. bahkan kalau bicara beras sebagai komponen yang paling strategis dan dasar kita punya stok 10,2 juta ton dan masih menuai panen-panen pada waktu yang akan datang," ungkap Syahrul.

Dikatakan Syahrul, tersedianya komoditas beras selama ini merupakan hasil kerja keras petani dan semua pihak yang terlibat dalam melakukan produksi. Hal inilah yang membuat IRRI dan juga badan pangan dunia FAO memberikan apresiasi dan penghargaan swasembada.

"Saya kira pertanian dan ketahanan pangan indonesia, salah satu ketahanan pangan yang menurut FAO menjadi leader dan contoh pada negara-negara tropis. Sistem ketahanan pangan kita mendapatkan penghargaan dari FAO. Tidak hanya itu, kalau kita lihat ekspor kita tumbuh dengan baik," kata Syahrul.

Syahrul menambahkan, pertanian telah terbukti mampu menjadi salah satu bantalan ekonomi nasional disaat Indonesia dan juga dunia mengalami krisis pandemi. Tidak sedikit di antaranya, komoditas Indonesia banyak yang menjadi komoditas unggulan di pasar internasional.

"Kita harus percaya diri menyatakan bahwa kita memiliki sistem dengan kerja sama yang sangat baik, keterlibatan para bupati dan gubernur secara baik. Pangan kita pun cukup bisa menghadapi berbagai macam gejolak," jelas Syahrul.

Oleh sebab itu, Syahrul meminta jajaran Kementan dan pemerintah daerah (Pemda) untuk terus menjaga pangan khususnya 12 kebutuhan bahan pokok hingga akhir tahun mendatang. Apalagi, sektor pangan merupakan sektor yang paling kuat dan berkaitan langsung dengan tingkat inflasi.

"Jadi kita harus jaga kebutuhan dasar nasional kita, khususnya di 12 komoditi, semua daerah harus menjaga. Kita punya maping, mana daerah produsen, mana daerah kekurangan, bagaimana mengatur ekosistim dan logistiknya seperti itu harus kita persiapkan. Yang lebih penting, besok itu kita hadapi krisis global yang pasti kita akan terimbas," papar Syahrul.

Lebih lanjut, dalam pertemuan Tingkat Menteri Kelompok Kerja Pertanian G20 atau Agriculture Ministers Meeting (AMM), Syahrul menegaskan bahwa persoalan pangan adalah persoalan Human Rights.

“Persoalan tentang pangan adalah persoalan yang berkaitan dengan Human Rights, Kehadiran seluruh delegasi di sini menunjukkan komitmen kita semua untuk mengatasi ancaman krisis pangan global dan dukungan penuh kepada Presidensi G20 Indonesia,” ungkap Syahrul.

Tantangan global saat ini, mulai dari krisis perubahan iklim, pandemi Covid-19, serta diperparah oleh eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai belahan dunia, ungkap Syahrul, menuntut gerakan dan komitmen bersama seluruh negara - negara G20 untuk mengambil tindakan segera mendorong percepatan transformasi sistem pertanian dan pangan.

Selain itu, terkait dengan ketahanan pangan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, “ketahanan pangan bukan hanya menjadi prioritas tapi juga menjadi target kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah telah merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan penguatan ketahanan pangan nasional.”

Dalam aspek kelembagaan, upaya dilakukan Pemerintah dengan membentuk Badan Pangan Nasional melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 yang diberikan kewenangan terkait pengelolaan cadangan pangan Pemerintah, pelaksanaan kegiatan stabilisasi pasokan dan harga, penguatan sistem logistik pangan, pengentasan wilayah rentan rawan pangan, pengembangan penganekaragaman pangan dan pengembangan potensi pangan lokal. gro