NERACA

Sukabumi - Sebagian ratusan pegawai honor, dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) yang mengabdi di Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi masih diliputi dengan rasa kegalauan. Pasalnya, hingga saat ini, mereka belum dimasukan ke data base untuk diajukan ke pemerintah pusat untuk kepentingan penaikan status kerjanya menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

"Kemarin, saya menerima keluhan dari mereka tentang belumnya dimasukan kedalam data untuk penaikan statusnya," ungkap salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Faisal Anwar Bagindo kepada Neraca, Selasa (4/10).

Menurut Faisal, jika ini dibiarkan tentu saja akan menimbulkan gejolak yang tidak baik. Sebetulnya, aku Faisal, DPRD tidak berpangku tangan. Artinya, sudah berusaha dan berupaya agar permasalahan tersebut bisa teratasi. Seperti, belum lama ini DPRD sudah mempertanyakan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat, disaat pembahasan Rancangan perubahan APBD 2022. Bahwa BKPSDM memberikan jaminan, jika yang belum terdata akan diakomodir dengan catatan non ASN yang sudah mengabdikan diri per 31 Desember 2021 kebelakang.

"Sudah kami pertanyakan ke BKPSDM disaat ada pembahasan APBD 202 perubahan. Dan pihak BPKSDM menjamin semua tenaga honor ataupun THL akan diakomodir datanya untuk diserahkan ke pemerintah pusat," ucap Faisal.

Faisal berharap, jaminan yang dikeluarkan oleh BKPSDM benar-benar menjadi solusi bagi mereka yang belum terdata hingga saat ini. Meskipun dalam pendataanya ada keterlambatan."Saya berharap apa yang diutarakan oleh BKPSDM benar-benar bisa menjadi kenyataan bagi mereka," pungkasnya. Arya