Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah untuk diupayakan segera bangkit dari keterpurukan akibat pandemi covid-19. Pasalnya sektor yang selama ini bisa menjadi bamper terhadap krisis ekonomi, justru malah menjadi salah satu sektor yang paling terdampak parah.

Oleh sebab itu pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk pemulihan ekonomi sektor UMKM dan koperasi sebesar Rp123,46 triliun. "Adanya pandemi ini mengakibatkan UMKM mengalami masalah permodalan sekitar 47%, lalu penjualannya menurun mencapai 35% dan produksinya terhambat sekitar 8%. Memang permodalan ini menjadi masalah klasik, ini masalah UMKM dari dulu bahkan sebelum pandemi,"kata Asisten Deputi Bidang Pengembangan Kewirausahaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Nasrun Siagian di Jakarta, Kamis (19/11).

Disampaikannya, pemerintah sangat serius untuk mendorong pemulihan ekonomi pada sektor UMKM. Selain menyediakan berbagai insentif dan pembiayaan bagi sektor ini termasuk pemberian bantuan stimulan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Pemerintah juga telah memiliki berbagai program pendampingan UMKM seperti pelatihan peningkatan SDM, kemudahan perizinan, fasilitasi perolehan hak cipta atau merk dan lainnya. Berbagai dukungan dan fasilitas program tersebut disesuaikan dengan rata-rata kebutuhan UMKM terutama ketika pandemi covid-19 melanda Indonesia.

Dijelaskan Nasrun bahwa selama ini UMKM memiliki peranan yang sangat penting bagi perekonomian nasional, setidaknya dari total usaha yang ada di Indonesia jumlah UMKM mencapai 99% atau sekitar 64,1 juta UMKM. Kemudian serapan tenaga kerja mencapai 97% atau setara 116 juta orang dan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai 60%. Melihat data-data tersebut tidak heran jika untuk memulihkan perekonomian nasional adalah dimulai dari sektor UMKM. "Untuk itu kita harapkan agar UMKM membentuk satu wadah atau lembaga dalam bentuk koperasi, dengan bergabung dalam wadah koperasi maka akses pembiayaan akan lebih mudah, lalu bisa meningkatkan skala bisnisnya menjadi skala industri dan akan lebih mudah bersaing," ulasnya.

Diakui Nasrun bahwa pandemi covid-19 telah memicu terjadinya perubahan besar pada sektor ini. Dari catatannya terdapat 50% UMKM tutup usahanya, 88% usaha mikro tidak memiliki kas dan tabungan. Selain itu ada lebih dari 60% usaha mikro kecil mengurangi tenaga kerjanya. Maka tidak heran jika pandemi ini memunculkan gelombang pengangguran yang begitu besar lantaran sektor korporasi juga masif melakukan PHK.

Sementara itu Muhammad Ikhsan Ingratubun, Ketua Asosiasi UKM Indonesia mengapresiasi berbagai dukungan pemerintah dalam upaya mendorong UMKM bisa bertahan di era pandemi saat ini. Namun dia menyayangkan adanya beberapa kebijakan yang justru meniadakan UMKM, seperti kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) beberapa waktu lalu khususnya di Jakarta. PSBB yang dilakukan secara ugal-ugalan di DKI Jakarta membuat banyak UMKM kalang kabut, Kebijakan Pemprov DKI yang menerapkan PSBB tahap II secara dadakan telah mematikan banyak UMKM. "Pelaku usaha kita butuh kepastian regulasi, kita terancam saat pak Anies (Gubernur DKI Jakarta) menarik rem lagi (PSBB jilid II), jadi tolong kebijakan jangan seperti kemarin," kata Ikhsan.

Dia mendukung upaya pemerintah yang melakukan pembatasan sosial agar penyebaran virus covid-19 tidak semakin meluas. Namun PSBB yang diterapkan harus ada titik keseimbangan agar UMKM tetap harus diperbolehkan untuk berjualan. Sebab ketika UMKM tidak diizinkan berjualan secara otomatis perekonomian mereka terganggu.