PNM Terima Dua Penghargaan di GRC dan Performance Excellence Award 2020

NERACA

Jakarta – PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM meraih penghargaan Governance, Risk, and Compliance (GRC) and Performance Excellence Award 2020 untuk kategori The Best GRC Overall for Corporate Governance & Performance 2020 (microfinancing services) predikat bintang 5. Pada kesempatan yang sama Direktur Utama PT PNM (Persero), Arief Mulyadi juga mendapatkan penghargaan sebagai The Best CEO & GRC Leader 2020.

 

Dalam keterangan yang diterima, Kamis (30/7), acara yang diselenggarakan di Auditorium TVRI ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan dan tata cara adaptasi kebiasaaan baru. Penghargaan diterima oleh Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko PT PNM (Persero), M.Q. Gunadi, dan EVP Bisnis ULaMM, Kindaris.

 

Penghargaan ini diberikan atas dasar beberapa kriteria penilaian dalam penganugerahannya yang meliputi, perusahaan yang memiliki komitmen tinggi dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG), strategi yang dilakukan oleh para CEO dalam menghadapi krisis ekonomi global dan domestik di masa pandemi Covid-19, transformasi digital yang dijadikan sebagai kunci sukses dalam penerapan GRC di korporasi untuk mendukung kesuksesan, serta tata kelola dan mitigasi risiko yang sudah dilakukan di perusahaan agar menjadi korporasi terpercaya.

 

Jajaran dewan juri diketuai oleh Dewi Hanggraeni, SE, MBA, CA, CACP., serta beranggotakan pakar di bidangnya masing-masing. Anggota dewan juri tersebut antara lain Dr. Eddy Iskandar, B.Eng, MSc, Endro Gunawan, BSc, MSc, Ir. Irnanda Laksanawan, MSc Eng(MBM),PhD., Dr. Dewi Hanggraeni, SE, MBA, CA, CACP., Jerry Marmen, BSc, MS, MEc, MMgt, PhD, dan Dr. Pandu Patriadi, SE, MBA, MH.

 

PT Permodalan Nasional Madani (Persero) atau PNM merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengemban tugas khusus memajukan ekonomi kerakyatan dengan memberikan pembiayaan, pendampingan dan pembinaan usaha kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

 

PNM memiliki dua produk unggulan yaitu Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang memberikan layanan kepada perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro dan Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) yang diperuntukan kepada pelaku UMKM.

 

Dalam merealisasikan komitmen untuk memberikan pendampingan dan pembinaan kepada nasabah, PNM melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha (PKU) memberikan pendampingan dan pembinaan usaha kepada nasabah, baik berupa pelatihan tematik hingga pembinaan dan pelatihan kelompok usaha (klaster) yang berdasarkan pada kesamaan wilayah ataupun jenis usaha.

 

Saat ini PNM memiliki lebih dari 3.000 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMK di 34 Provinsi, 427 Kabupaten/Kota, dan 4.276 Kecamatan. Mohar

 

 

 

BERITA TERKAIT

May Day Momentum Sinergi Tingkatkan Kompetensi SDM

NERACA Tangerang - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono menilai peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day…

Sekda Sebut Capaian Reformasi Birokrasi Pemprov Banten Meningkat

NERACA Serang - Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Virgojanti menyebutkan capaian Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Banten juga mengalami peningkatan…

Pemkot Sukabumi Susun Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin - Melalui Bagian Hukum

NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui Bagian Hukum setempat, melakukan uji publik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

May Day Momentum Sinergi Tingkatkan Kompetensi SDM

NERACA Tangerang - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono menilai peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day…

Sekda Sebut Capaian Reformasi Birokrasi Pemprov Banten Meningkat

NERACA Serang - Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Virgojanti menyebutkan capaian Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Banten juga mengalami peningkatan…

Pemkot Sukabumi Susun Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin - Melalui Bagian Hukum

NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui Bagian Hukum setempat, melakukan uji publik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai…