NERACA

Depok - ‎Berdasarkan hasil pembahasan dan kajian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Depok terhadap Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Walikota terhadap realisasi dana APBD 2019 sebesar Rp3.886,7 triliun lebih dan SILPA Rp670,655 miliar lebih (data keterangan Pandangn Umum Fraksi PDIP sebelum dibahas, red), pada APBD Tahun Anggaran 2020 ini diperingatkan adanya masalah dan dipantau secara berkala agar diperbaiki realisasi anggarannya agar efisiensi yang memiliki efektivitas manfaat untuk kepentingan ekonomis yang adil dan merata bagi seluruh warga Depok. Demikian hasil liputan NERACA dalam proses rapat paripurna persetujuan hasil pembahasan banggar untuk disahkan menjadi peraturan daerah catatan rekomendsinya, baru-baru ini.

‎Menurut Ketua DPRD yang juga adalah Ketua Banggar DPRD Kota Depok, H.T.M. Yusufsyah Putra dalam paripurna 23 Juli kemarin, catatan dan rekomendssi untuk LPJ Walikota Depok K.H. M. Idris sebagai kuasa pemegang rekening aliran dana kas daerah, perlu ada perbaikan peningkatan kinerja penggunaan anggaran yang efektif dan efisien.

‎"Pelaksanaan atas rekomendasi ini, kami pantau dan tinjau secara berkala untuk menjamin perbaikan di tahun anggaran berikutnya‎. Serta, perbaikan dalam penyusunan Perubahan APBD 2020 dan RAPBD 2021," ujar Ketua DPRD Yusufsyah Putra peringatkan Walikota Depok M. Idris.

Ditegaskan, fokus utama telaah banggar adalah berbagai masalah realisasi aliran kas taerah, diantaranya efektifitas, efisiensi, konsistensi pelayanan dan hasil, peran anggaran dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kota Depok secara merata. Dalam hal efektifitas‎ dinilai seberapa besar kuat pelaksanaan anggaran mampu memperkuat daya ungkit pengembangan mutu pelayanan dan keunggulan daya saing SDM Kota Depok."Efektif, jika pemerintah membelanjakan anggarannya sesuai yang telah ditetapkan dalam Perda APBD sebagaimana persetujuan DPRD," katanya.

Dijelaskan, realisasi APBD 2019 yang dilaporkan dalam LPJ Walikota, efektifitas yang dicapai 85,33 persen dari total anggaran. Namun, belum maksimal untuk mencapai sasaran yang disesuaikan dengan kriteria penilaian tingkat efektifitas sesuai panduan penilaian kinerja keuangan sesuai visi dn misi Kota Depok dalm RPJP dan RPJMD.

Sedangkan capaian kinerja keuangan dinilai dari efisiensi APBD 2019 tingkat efisiensinya 99,85%. Seharusnya dioptimalkan perencanaan waktu realisasi anggarannya."Sehingga semua kegiatan terealisasi tepat waktu," Yusufsyah Putra mengingatkan.

Menurut Ketua DPRD dan Banggar DPRD Kota Depok ini, capaian ‎realisasi efektivitas 85,33% (cukup efektif) dikombinasi dengan capaian tingkat efisiensi 99,85% (kurang efisien ) dapat diartikan belum konsisten dalam menjalankan komitmen untuk melaksanakan rencana yang telah dianggarkan.

"Sasaran yang telah dibuat. Angka Kombinasi efektivitas/efisiensi sebesar85.46% masih berada di bawah ambang mencapai impas 100%," ujarnya yang pada tahun anggaran berikutnya dengan kondisi target minimal yang belum maksimal ini harus dioptimalkan konsistensi hasil.

Dikemukakan Ketua DPRD Yusufsyah Putra Dalam laporan resmi hasil bahasan Banggar terhadap LPJ APBD 2019 Walikota Depok M. Idris untuk disetujui, bahwa peran‎ anggaran dalan pertumbuhan ekonomi kesejahteraan masyarakat dituliskan "Dengan capaian realisasi anggaran cukup efektif dengan efektivitas belanja Kota Depok tahun anggaran 2019 dianggarkan sebesar RP 3.786.740.736.807,55 (data sebelumnya sekitar Rp3,8 Triliun lebih, red). Dengan reaisasi sebesar Rp3.231.267.376.079 dan capaian realisasi anggaran 85,33%. Adanya beberapa yang tidak terealisasi disebabkan oleh perencanaan waktu pengadaan barang/jasa yang kurang memperhitungkan terjadinya kegagalan dalam proses pelelangan,".‎ Demilkian hasil Pulbaket liputan NERACA. Dasmir