Jakarta-Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, virus Corona tidak bisa dipisahkan dengan kondisi ekonomi, karena virus tersebut membuat ekonomi seluruh dunia lumpuh. Kondisi ekonomi diprediksi baru bisa pulih seperti 2019 pada kuartal I-2022. Sementara itu, Kemenkeu melaporkan pendapatan negara hingga semester I-2020 hanya mencapai Rp811,2 triliun atau setara 47,7% dari target Perpres No.72/2020, lebih rendah dari pendapatan pada periode sama tahun lalu Rp899 triliun.

NERACA

"Covid-19 ini tidak bisa terpisahkan dengan ekonomi. Bahwa ekonomi kita sampai akhir tahun ini recoverynya baru 40%-60%. Tahun depan itu baru bisa 70% ke atas. Baru kuartal I-2022 baru bisa 100 persen seperti 2019," ujar Erick melalui Youtube Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (9/7).

Menurut dia, pemulihan ekonomi juga tergantung pada bisnis yang dijalankan oleh pengusaha. Oleh karena itu, pengusaha diminta untuk mengikuti perubahan bisnis sesuai dengan keadaan saat ini.

"Tentu ini pun tergantung jenis bisnisnya. Karena kenapa? dengan normal baru ini banyak dunia usaha pasti berubah pola bisnisnya, harus beradaptasi. Hal-hal ini yang harus kita sepakati selain kesehatan yang kita tangani tetapi juga ekonominya harus juga ditangani bersamaan," ujarnya.

Erick menambahkan, inovasi dilakukan bersamaan dengan pencarian obat dan alat kesehatan untuk menangani pandemi. Sejauh ini, BUMN sudah mulai memproduksi alat kesehatan seperti PCR agar negara tak perlu mengimpor besar-besaran.

"Kita berusaha membantu, PCR menjadi buatan lokal. Alhamdulillah, kemarin suda bisa 50.000 per minggu, 200.000 per bulan tetapi targetnya nanti 2 juta. Kita juga berusaha membantu inovator lokal untuk menemukan alat kesehatan lokal seperti ventilator," tutur dia.

Selain itu, Erick  mengatakan pandemi virus Corona masih menjadi masalah besar bagi dunia. Menurut dia, vaksin untuk virus baru tersebut belum bisa ditemukan dalam waktu dekat. "Saya melihat vaksin ini belum bisa ditemukan dalam waktu pendek. Semoga saya salah. Kalau ternyata bisa ditemukan di akhir tahun dan bisa diproduksi ya tentu tahun depan bisa ada solusinya," ujarnya.

Erick mengatakan, virus Corona tidak hanya menjangkiti negara-negara kecil tetapi juga negara besar seperti Amerika Serikat dan Brazil. Di negara Paman Sam bahkan, penderita Covid-19 terus bertambah hingga menyentuh angka 3 juta.

"Situasi daripada Covid-19 ini memang situasi yang tidak bisa kita pastikan. Kalau kita lihat juga banyak negara besar seperti Amerika, kemarin sudah terinfeksi lebih dari 3 juta, yang meninggal saya rasa sudah berapa ratus ribu. Brazil pun yang tidak maksud apa-apa Presidennya menolak tidak memakai masker dan tidak jaga jarak, beliaunya sendiri kena kemarin," ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Dia melanjutkan, dalam rangka menekan penyebaran virus Corona masyarakat harus mau hidup menyesuaikan dengan kenormalan baru. "Ini situasi normal baru yang memang suka tidak suka harus kita hadapi selama vaksinnya belum diketemukan," jelasnya.

Penerimaan Negara Minus

Pada bagian lain, Kemenkeu melaporkan pendapatan negara hingga semester I-2020 hanya mencapai Rp811,2 triliun atau setara 47,7% dari target Perpres No. 72 Tahun 2020, lebih rendah dari pendapatan pad periode sama tahun lalu Rp899 triliun.

"Pendapatan negara minus 9,8% dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai Rp 899,6 triliun," ujar Menkeu Sri Mulyani Indrawati di Banggar DPR-RI, Jakarta, kemarin.

Sri Mulyani menyebut penerimaan negara ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp624,9 triliun atau 44,5 persen dari target Rp 1.404,5 triliun di Perpres 72. Penerimaan ini tercatat minus 9,4 persen dibandingkan dengan tahun lalu periode sama yang tercatat Rp689,9 triliun. "Penerimaan perpajakan mengalami tekanan terutama dari pajak yang memang banyak usaha yang tertekan karena pandemi Covid-19," ujarnya.

Dari paparannya, tergambar penerimaan pajak bahkan minus 12% atau tercatat Rp531,7 triliun dari target Rp1.198,8 triliun yang ditetapkan di Perpres 72. Sedangkan penerimaan kepabeanan dan Cukai masih bisa tumbuh positif 8,8% atau telah terkumpul Rp93,2 triliun.

Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tercatat Rp184,5 triliun atau minus 11,8%. Adapun penerimaan PNBP ini telah mencapai 62,7% dari target sebesar Rp294,1 triliun di Perpres 72/2020.

Sementara itu, penerimaan hibah pada semester I-2020 juga tercatat sebesar Rp1,7 triliun. Atau tumbuh 231% dari realisasi tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp120 miliar.

Kebijakan Pemerintah

Sebelumnya, Sri Mulyani memaparkan beberapa kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Hal itu dia sampaikan dalam webinar World Bank Seminar: Crisis Response and The Future of Recovery - Indonesia's Experience in the Time of Covid-19 beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu dia menjelaskan di awal terjadinya pandemi Covid-19, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mendukung turisme atau pariwisata. Kemudian, menyadari dampaknya yang makin luas, interaksi terbatas, perusahaan banyak bangkrut, tidak bisa membayar pajak, maka penerimaan negara turun namun anggaran kesehatan dan jaring pengaman sosial dan penyangga ekonomi meningkat. Pada akhirnya pemerintah merevisi defisit dari di bawah 3% menjadi di atas 3%.

"Awalnya kami mendesain defisit 1,76% dari PDB. Insting pertama setelah ekonomi lumpuh, ini bisa melewati di atas disiplin fiskal 3%. Lalu kami mendesain agar tidak lebih dari 5%. Pada saat itu, merujuk flu Spanyol yang terjadi selama 2 tahun, saya tambahkan 1 tahun lagi, mungkin defisit tersebut bisa dikembalikan lagi ke disiplin fiskal 3% setelah tiga tahun," ujarnya seperti dikutip dari laman kemenkeu, Kamis (9/7).

Menkeu mengatakan, anggaran kesehatan penting untuk pertama kali dianggarkan. Kedua, untuk jaring pengaman sosial harus diperluas untuk akar rumput terutama untuk sektor informal dan UMKM. Ketiga, Kemenkeu menginstruksikan di Kementerian/Lembaga (K/L), dan Pemda mulai refocusing dan realokasi anggaran.

"Karena saya berpengalaman dengan penganggaran, kementerian, kelakuan dan karakteristik belanja Pemda, bank, makanya saya tahu informasi dan pengetahuan mengenai respon apa yang bekerja. Menciptakan confidence, memberikan guidance, menyediakan sumber, dan di waktu yang sama, berpikir selangkah ke depan apa yang akan terjadi. Itu adalah pertimbangan meredesain anggaran," ujarnya.

Dia melanjutkan, tantangan selanjutnya adalah penganggaran untuk tahun 2021 dimana tahun 2020 saja penerimaan sudah kolaps. Namun dia optimistis bahwa krisis akibat pandemi Covid-19 bisa dijadikan momentum untuk mereformasi banyak sektor seperti sistem kesehatan nasional universal, perbaikan data penerima jaring pengaman sosial, dan cara membantu UMKM yang tepat sasaran.

"Krisis Covid-19 ini kami jadikan momentum untuk mereformasi sistem kesehatan seperti BPJS yang tidak sustainable. Kedua, jaring pengaman sosial untuk mencover 29 juta rumah tangga di Indonesia. Data penerima yang tidak update sejak 2015 merupakan permasalahan baik terkait inclusion-exclusion error atau terkait data yang dikeluarkan Pemda dan Pemerintah Pusat,” ujarnya.

“Kemudian masalah UMKM, kita perlu membantu 64 juta UMKM. Kita perlu nama dan alamat mereka, tapi kita tidak punya walau kita punya rekening penerima, tapi itu tidak ada. Jadi kita harus menghadapi bagaimana kita bisa meraih mereka. Itu semua perlu reformasi," tegas dia. bari/mohar/fba