NERACA

Jakarta - Sektor kelautan dan perikanan merupakan industri strategis yang berperan memenuhi kebutuhan protein 260 juta masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan produksi perikanan. Salah satunya dengan mengombinasikan kekuatan seluruh stakeholders, termasuk penyuluh perikanan swadaya.

Sejalan dengan itu, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) melalui Pusat Pelatihan dan Penyuluhan (Puslatluh) KP menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyuluh (Rakorluh) Perikanan Swadaya Tahun 2020.

Bertemakan “Optimalisasi Penyuluh Perikanan Swadaya dalam Pembangunan Kelautan dan Perikanan”, Rakorluh dilakukan melalui media daring Zoom Meeting dan disiarkan melalui video streaming Youtube.

Rakorluh terselenggara guna meningkatkan sinergi pusat dan daerah dalam pembinaan penyuluh perikanan, menyamakan persepsi dalam pengukuhan dan pembinaan penyuluh perikanan swadaya, serta meningkatkan kiprah penyuluh perikanan swadaya dalam pembangunan kelautan dan perikanan.

Penyuluh swadaya adalah pelaku usaha yang berhasil dalam usahanya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh. Keberadaannya kemudian dikukuhkan oleh KKP untuk memenuhi kebutuhan tenaga penyuluh perikanan di Indonesia. Penyuluh swadaya bergerak baik secara perorangan ataupun dengan mendirikan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan (P2MKP).

“Saat ini, berdasarkan data per Juni 2020, KKP memiliki 4.650 orang Penyuluh Perikanan PNS dan PPB . Dengan adanya penyuluh swadaya diharapkan dapat membantu memenuhi kekurangan penyuluh,” terang Kepala BRSDM Sjarief Widjaja.

Berinteraksi langsung dengan masyarakat di berbagai daerah, penyuluh swadaya memiliki peran penting untuk menggerakkan para pelaku utama. Untuk itu, Kepala BRSDM Sjarief Widjaja mengajak penyuluh swadaya untuk berperan aktif meningkatkan produksi perikanan.

“Mari kita aktifkan kembali teman-teman penyuluh swadaya yang pada tahun 2012-2013 tercatat berjumlah 11.000 orang. Kita jadikan penyuluh swadaya sebagai  kekuatan nasional serta motor penggerak perekonomian para pelaku pelaku utama serta perikanan di Indonesia,” tambah Sjarief.

Sjarief mengatakan, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Namun saat ini pemanfaatannya belum optimal. “Indonesia merupakan negara dengan panjang garis pantai terbesar kedua di dunia setelah Kanada. Namun menurut laporan, baru 10 persen wilayah yang termanfaatkan,” ungkapnya. 

Guna mengoptimalkan potensi tersebut, Sjarief mengajak para penyuluh swadaya mengembangan kawasan terpadu dengan mengolaborasikan inovasi, hasil riset, dan teknologi. Contohnya pengembangan kawasan terpadu di Maros, Sulawesi Selatan mengusung Inovasi Teknologi Adaptif Perikanan Mina Padi Air Payau (Intan-AP) padi udang windu (Pandu).

“Kita kombinasikan teknologi terbaru, program pemerintah untuk intensifikasi budidaya dan beberapa produk-produk lain, niat, persepsi, dan langkah dari semua pelaku utama, termasuk penyuluh,” jelas Sjarief.

Menurut Sjarief dengan adanya pendampingan dari penyuluh PNS, penyuluh bantu, serta penyuluh swadaya yang tersebar di seluruh nusantara, Sjarief berharap transformasi masyarakat kelautan dan perikanan dapat terwujud. Seluruh pelaku usaha dan UMKM yang sebelumnya masih melakukan usaha secara tradisional diharapkan bisa menjadi pelaku usaha yang terampil, sadar teknologi, mampu merintis start-up, dan menghasilkan usaha jasa bernilai tinggi.

Rakorluh ini menghasilkan ide-ide baru dalam mengembangkan sektor kelautan dan perikanan ke depan. “Mudah-mudahan semua bisa terjaring, bisnis perikanan jadi lebih baik, ketahanan pangan masyarakat terjamin,” harap Sjarief.

Dalam kesempatan ini, Kepala Puslatluh KP Lilly Aprilya Pregiwati mengapresiasi seluruh pihak yang telah mendukung penyelenggaraan penyuluhan swadaya selama ini, mulai dari pemerintah pusat, daerah, dinas, kabupaten, lurah, serta perangkat perangkat pemerintah lainnya.

Sebab, penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya. Tujuannya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan, serta kesadaran dalam pelestarian lingkungan hidup.

“Untuk itu, perlu adanya dukungan penuh dari berbagai pihak, baik di pusat maupun daerah,” ucap Lilly.