Puluhan Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan UMK 2020

Puluhan Perusahaan di Banten Ajukan Penangguhan UMK 2020  

NERACA

Serang - Puluhan perusahaan di Provinsi Banten seperti Kabupaten/Kota Tangerang dan Kabupaten Serang mengajukan keberatan dengan keputusan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) terkait upah minimum kabupaten/kota tahun 2020.

"Sampai dengan sekarang totalnya ada 39 perusahaan ajukan penangguhan UMK 2020. Dari Kabupaten Tangerang ada 30, Kota Tangerang 7 dan Kabupaten Serang baru 2," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Alhamidi didampingi Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Karna Wijaya di Serang, Senin (9/12).

Ia mengatakan, kemungkinan masih banyak lagi perusahaan yang keberatan dengan keputusan WH atas besaran UMK 2020."Penutupan pengajuan penangguhan UMK sampai tanggal 16 Desember 2019. Diprediksi akan ada lagi perusahaan-perusahaan yang keberatan," kata Alhamidi.

Lebih lanjut, Karna Wijaya mengatakan, permintaan penangguhan yang masuk akan dibahas melalui Dewan Pengupahan (DP) Banten. Salah satu pokok yang dibahas dalam rapat tersebut terkait syarat penangguhan.

“Jadi yang mengajukan ini memenuhi syarat atau tidak. Kalau memenuhi syarat administratif maka akan dilakukan verifikasi faktual. Nanti ada tim dari unsur pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja yang akan memverifikasi ke perusahaan tersebut,” kata Karna.

Pihaknya juga akan meminta para buruh dihadirkan di tempat untuk menanyakan langsung sebagai sampling atau ditanya secara acak untuk mengetahui para buruh setuju atau tidak.

"Apakah mereka tahu atau tidak. Nanti hasil verifikasi disampaikan dalam rapat pleno yang kemudian akan diputuskan layak dikabulkan atau tidak sebelum ditetapkan oleh Gubernur Banten,” katanya.

Rencananya, SK Penangguhan UMK 2020 yang ditolak dan diterima oleh Gubernur Banten sebelum tanggal 30 Desember.

"Tanggal 16 Desember adalah batas waktu pengajuan penangguhan UMK. Tanggal 17 kita rapat pleno. Dilanjut tanggal 18 sampai 25 verifikasi, dan keesokan harinya kita rapat pleno hasil verifikasi sekaligus menyampaikan draft untuk gubernur terkait layak atau tidak layak," katanya.

Ia mengatakan ada beberapa alasan perusahaan di Banten ini yang mengajukan keberatan dengan besaran UMK 2020. Alasan pertama adalah nilai besaran UMK yang dinilai tinggi. Kedua perusahaan yang sudah mengajukan penangguhan UMK 2020 adalah padat karya, alasan ketiga adalah perusahaan by order dari buyer atau hanya menunggu pesanan dari pembeli. Ke-empat, kalah bersaing dengan produk impor.

Sebelumnya Gubernur Banten telah mengeluarkan SK Nomor 561/Kep.320-Huk/2019 tentang penetapan UMK di Provinsi Banten tahun 2020.

Adapun UMK 2020 yang telah ditetapkan, Kota Cilegon Rp4.246.081,41, Kota Tangerang Rp4.199.029,91, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Rp4.168.268,62. Untuk UMK Kabupaten Tangerang sebesar Rp4.168.268,62, dan Kota Serang sebesar Rp3.653.002,94. Ant

 

BERITA TERKAIT

Untuk Menahan Inflasi Yang Tinggi, Sektor Ekonomi Harus Segera Dipulihkan - KABUPATEN KUNINGAN

NERACA Kuningan - Jika tidak mau terjadi tingginya inflasi maka sektor ekonomi harus segera dipulihkan paska Pandemi Covid-19, termasuk pemulihan…

Bantuan Produktif Usaha Mikro Rp2,4 Juta Mulai Dicairkan 17 Agustus 2020

NERACA Jakarta - Program bantuan produktif untuk usaha mikro yang diberikan sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro disebut siap…

Kalak BPBD : Bencana Longsor Paling Banyak Terjadi - Sampai dengan Juli, Terjadi 116 Kejadian Bencana di Kota Sukabumi

NERACA Sukabumi - Bencana tanah longsor paling banyak terjadi di Kota Sukabumi, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

Untuk Menahan Inflasi Yang Tinggi, Sektor Ekonomi Harus Segera Dipulihkan - KABUPATEN KUNINGAN

NERACA Kuningan - Jika tidak mau terjadi tingginya inflasi maka sektor ekonomi harus segera dipulihkan paska Pandemi Covid-19, termasuk pemulihan…

Bantuan Produktif Usaha Mikro Rp2,4 Juta Mulai Dicairkan 17 Agustus 2020

NERACA Jakarta - Program bantuan produktif untuk usaha mikro yang diberikan sebesar Rp2,4 juta kepada pelaku usaha mikro disebut siap…

Kalak BPBD : Bencana Longsor Paling Banyak Terjadi - Sampai dengan Juli, Terjadi 116 Kejadian Bencana di Kota Sukabumi

NERACA Sukabumi - Bencana tanah longsor paling banyak terjadi di Kota Sukabumi, berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)…