Oleh: Marwanto Harjowiryono

Widyaiswara Ahli Utama, Pemerhati Kebijakan Fiskal

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melaporkan kepada Presiden Joko Widodo tentang perkiraan pergerakan masyarakat secara nasional pada masa lebaran 2024 yang akan mencapai 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia, atau sekitar 193 juta orang. Merayakan  lebaran di Indonesia tidak bisa dipisahkan  dengan agenda mudik ke kampung halaman.

Masyarakat melakukan perjalanan mudik antar kota dan  antar pulau ke tujuan kota di seluruh wilayah tanah air. Bahkan aktivitas ini juga dilakukan oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Tidak terbatas pada kaum muslim.

Pada agenda mudik lebaran tahun ini, banyak sekali testimoni dari masyarakat yang menyampaikan pengalaman yang cukup menyenangkan karena lancarnya perjalanan mereka. Namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa karena begitu banyaknya masyarakat yang secara berbarengan menggunakan infrastruktur transportasi, ada beberpa titik rawan yang masih macet dan tidak lancar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam beberapa kesempatan komunikasi  publik tentang  APBN  menyampaikan bahwa peran APBN tanpa disadari telah tersebar ke semua lini kehidupan masyarakat. Dalam kapasitas selaku Bendahara Umum Negara (BUN) Menkeu memang melakukan  perencanaan dan pengelolaan  APBN dari seluruh kementerian dan lembanga. Lantas dalam tahun 2024 ini apakah APBN juga turut cawe-cawe dalam urusan lebaran ini ?

Pada menjelang bulan romadhon lalu, kepada PNS, TNI dan Kepolisian,  serta  pensiunan telah diberikan tunjangan hari raya (THR) untuk menambah kesejahteraan penerimanya. THR juga sekaligus sebagai penghargaan atas darma bakti PNS dan pensiunan  atas sumbangsih kepada bangsa dan negara dalam menjalankan tugas memberikan layanan kepada masyarakat luas. Anggaran APBN dan APBD yang digunakan untuk THR ini mencapai hampir Rp 50 triliun.

Dalam APBN juga disediakan dana untuk membantu KAI dan Pelni dalam bentuk Public Service Obligation  (PSO). PSO yang diberikan kepada angkutan kereta api kelas ekonomi ditujukan untuk   membantu kelompok masyarakat yang mudik lebaran dengan menggunakan kereta api kelas ekonomi. Sementara itu, untuk memberikan kemudahan sekaligus memberikan keringanan kepada angkutan penumpang dan angkutan barang, telah juga dialokasikan PSO untuk angkutan laut yang diselenggarakan oleh Pelni.

Dalam kaitanya dengan transportasi darat melalui jalan raya, pemerintah melalui APBN juga telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk perbaikan dan pembangunan jalan baru. Di samping itu, juga telah dilakukan pemeliharaan, serta pembangunan  jembatan baru. Semuanya ditujukan untuk memperlancar arus transportasi darat baik untuk penumpang maupun arus barang konsumsi dan produksi.

Berbagai pelabuhan dan bandara baru juga dilakukan pemeliharaan serta telah dibangun melalui anggaran dalam APBN. Dengan demikian angkutan laut dan udara dapat ditingkatkan kinerja pelayanannya. Mobilitas orang dan barang terutama kebutuhan pokok,  semakin lancar.

Naiknya permintaan barang kebutuhan pokok semasa lebaran ini, tidak sepenuhnya dapat diimbangi oleh pasar. Dalam situasi ini pemerintah melalui Bulog melakukan stabilisasi beberapa harga bahan pokok, terutama harga beras. Kebijakan ini dilakukan dengan menyediakan  berbagai kebutuhan pokok, baik melalui impor maupun melalui distribusi ke berbagai daerah tertentu. Disamping itu, Bulog juga berperan  untuk menyalurkan beras bansos kepada keluarga miskin, dan keluarga rentan yang berhak.

Selama lebaran, mobilitas transportasi darat, dan laut  baik kendaraan umum maupun dengan kendaraan pribadi meningkat sangat tajam. Permintaan atas BBM meningkat. Untuk bahan bakar bahan bakar dasar, pemerintah masih memberikan subsidi pada  biosolar dan pertalite melalui APBN, disamping subsidi untuk LPG dan listrik.

Cawe-cawe APBN semasa lebaran ternyata sangat strategis. Tidak disadari masyarakat luas, namun selalu ada dalam kehidupan sehari-hari, terlebih di masa lebaran. Hari yang seolah sudah menjadi budaya nasional, dan tidak hanya dirayakan oleh kaum muslim, namun  juga oleh seluruh masyarakat Indonesia.