Oleh: Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan

Proses transisi energi yang adil dan terjangkau cukup kompleks. Untuk mencapai transisi energi tersebut, peran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sangat penting dalam menyusun kerangka kebijakan pembiayaan, menyediakan inovasi instrumen yang dapat mendorong skema pembiayaan campuran (blended finance), dan membangun kerja sama pada tingkat regional dan global. Kemenkeu perlu memastikan kebijakan fiskal yang sound dan prudent untuk mendapatkan sumber pembiayaan untuk transisi energi tersebut.

Lebih lanjut, dalam kerangka kebijakan, dibutuhkan taksonomi pembiayaan berkelanjutan pada tingkat regional seperti ASEAN yang memberikan sinyal dan memungkinkan pihak swasta berperan serta dalam investasi transisi energi. Terakhir, menegaskan urgensi penguatan kerja sama internasional, termasuk dalam menindaklanjuti komitmen bersama seperti melalui Just Energy Transition Partnership - Indonesia (JETP Indonesia) yang merupakan capaian  Presidensi G20 Indonesia.

Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi digital di ASEAN hingga mencapai USD 2 triliun pada 2030. DEFA menyediakan peta jalan yang komprehensif dalam mempercepat perdagangan digital, pengelolaan data, perkembangan inovasi, peningkatan produktivitas, serta pertumbuhan yang inklusif.

Dalam hal ini Indonesia akan terus mendorong implementasi kerjasama ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara, termasuk upaya dalam mengatasi tantangan ekonomi digital seperti fraud, pencucian uang, dan pendanaan terorisme.

Kemudia, Kementerian Keuangan dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) serta upaya untuk mobilisasi pasar global guna membiayai transisi energi. Sehingga penting keterlibatan nyata para Menteri Keuangan dari seluruh dunia dalam proses penyiapan dan implementasi pencapaian target NDC setiap negara, terutama dalam merancang kerangka kebijakan ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang mengintegrasikan prioritas aksi iklim. Selain itu, Koordinasi antara Kemenkeu dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup juga ditekankan dalam proses penyiapan dan implementasi pencapaian target NDC.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Keuangan bersama perwakilan negara anggota dan undangan Forum G20 Presidensi Brasil ini membahas upaya kolektif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi tantangan global saat ini. Dalam Working Dinner G20.

Lalu, perencanaan iklim di masa depan harus memprioritaskan inklusivitas dan keadilan yang selaras dengan Kerangka Keuangan Transisi G20. Skema blended finance sangat penting untuk memobilisasi sumber pendanaan dan dukungan internasional.

Lalu, pentingya pengembangan instrumen carbon credit sebagai tambahan insentif yang dapat menarik lebih banyak peran sektor swasta untuk berinvestasi. Penguatan peran Bank Pembangunan Multilateral (MDBs) juga dibutuhkan, termasuk dalam mengelola dan mengurangi risiko sehingga mampu menarik lebih banyak pembiayaan dari sektor swasta.

Terkait cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC), Kemenkeu berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui belanja pendidikan dan kesehatan. Investasi pada pendidikan dan kesehatan harus dilakukan sejak dini, terutama untuk Indonesia dengan dividen demografi. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia mengalokasikan anggaran yang cukup besar melalui mandatory spendings untuk pendidikan dan kesehatan. Lebih lanjut, implementasi UHC dengan rate of return yang cukup tinggi akan membutuhkan biaya yang cukup besar. Salah satu dukungan fiskal terkait UHC adalah pemberian subsidi asuransi kesehatan untuk rumah tangga yang rentan.

Selain itu, dukungan fiskal juga diberikan untuk reformasi sisi suplai pelayanan kesehatan. Masalah utama dalam sektor kesehatan terutama terkait dengan suplai pelayanan kesehatan yang masih terbatas dan kualitas pelayanan kesehatan yang beragam. Oleh karena itu, reformasi sangat penting untuk mendorong ketersediaan dan menyamakan kualitas layanan kesehatan di seluruh Indonesia.