Terjadi Gejala Kemacetan Demokrasi  

NERACA

Semarang - Indonesia sempat sukses melakukan transisi demokrasi di awal tahun 2000, namun kemudian terjebak pada demokrasi prosedural sehingga belakangan menampakkan gejala kemacetan di sistem tersebut.

"Banyak penulis menilai bahwa demokrasi Indonesia telah memasuki sebuah fase baru kemunduran setelah satu dekade kemandekan," kata Guru Besar Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Profesor Abu Rokhmad di Semarang, Rabu (19/2).

Demikian disampaikan Abu Rokhmad menjelang pengukuhannya sebagai Guru Besar FISIP UIN Walisongo. Abu akan menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul "Kemunduran Demokrasi dan Penegakan Hukum Profetis: Perspektif Sadd al-Dzariah" di Kampus UIN Walisongo, Kamis (20/2).

Ia mengutarakan setelah sukses melakukan reformasi dan meletakkan infrastruktur demokrasi serta gelaran pemilu yang berlangsung relatif demokratis, mencuat harapan kuat bahwa demokrasi bakal bertambah matang.

Namun, menurut dia, yang terjadi tidak menampakkan pertumbuhan demokrasi, tetapi malah mengindikasikan kemacetan. 

Demokrasi mengalami kemacetan bahkan gagal, menurut dia, diindikasikan oleh dua hal. Pertama, pemilu yang berlangsung curang dan manipulatif. Indikasi kedua, menurut dia, terkekangnya kebebasan sipil, misalnya, dalam kebebasan menjalankan ibadah, berekspresi, hingga mendirikan rumah ibadah."Kita masih punya masalah di indikator ini," katanya.

Menurut Abu, profesor pertama di FISIP UIN Walisongo itu, setelah 2014 perjalanan demokrasi alami kebekuan."Alih-alih memasuki demokrasi yang ideal ini, bahkan kebanyakan ilmuwan memprediksi hal yang sebaliknya," kata ayah tiga anak tersebut.

Ia menjelaskan sekalipun Indonesia sukses menggelar demokrasi elektoral Pilpres 2019 yang relatif bebas, adil, dan kompetitif, indeks demokrasi Indonesia yang disusun lembaga internasional mengalami penurunan secara perlahan.

Indonesia masuk dalam kategori flawed democracy (demokrasi yang tidak sempurna/cacat), dengan skor yang turun dari 7,03 pada tahun 2015 menjadi 6,39 pada tahun 2017.

Berdasarkan data Badan Pusat Stastik (BPS) 2018, Indonesia juga mengalami penurunan pada indeks aspek kebebasan sipil sebesar 0,29 poin, sedangkan pada aspek hak-hak politik turun sebesar 0,84 poin dibandingkan tahun 2017.

Mengutip George Sorensen, Abu Rokhmad menyatakan bahwa sistem politik demokrasi yang sedang bersemi bisa berubah menjadi layu karena berbagai kendala.

Setidaknya ada empat indikator demokrasi beku. Pertama, kondisi ekonomi yang tidak kunjung membaik, baik pada tingkat nasional maupun lokal. Kedua, pembentukan masyarakat sipil yang mandek; Ketiga, konsolidasi sosial politik yang tidak kunjung solidit namun cenderung semu; Keempat, tidak tuntasnya penyelesaian masalah sosial, politik, dan hukum. Ant