Tak Mau Defisit, Iuran BPJS Naik Mencekik

Oleh: Pril Huseno

Sebagai salah satu kebutuhan dasar, kesehatan rakyat merupakan amanat undang-undang yang mewajibkan penyelenggara negara untuk fokus menangani masalah krusial tersebut.

Kualitas kesehatan masyarakat amat menentukan dalam mempengaruhi kualitas SDM Indonesia untuk lolos menjadi bangsa pemenang. Terlebih pada abad hightech dan menyiasati ketersediaan SDM melimpah pada era bonus demografi.

Jika masalah mendasar seperti kesehatan rakyat negara terlihat cenderung kesulitan (baca:gagal) dalam menyediakan fasilitas kesehatan rakyat yang murah-terjangkau, aman, efektif dan kredibel, maka bisa dibayangkan generasi seperti apa yang kelak berhadapan dengan tuntutan perkembangan iptek 4.0 dan mimpi menjadi lima besar pertumbuhan ekonomi dunia pada 2030–2050.

Begitu pula dengan masalah asuransi kesehatan masyarakat. Asuransi kesehatan (BPJS) sebagai instrumen menuju Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) atau Universal Health Coverage (UHC), seharusnya telah bisa memenuhi tiga dimensi UHC yakni Pertama, seberapa luas cakupan peserta yang akan dijamin. Kedua, seberapa dalam manfaat pelayanan kesehatan (yankes) yang akan dijamin. Ketiga, seberapa besar proporsi urun biaya yang masih harus dikeluarkan oleh peserta jaminan kesehatan ketika mendapatkan manfaat (kebijakankesehatanindonesia.net,2014).

Namun, sampai sejauh ini baru dimensi pertama nampaknya yang mengalami kemajuan lumayan dengan 200,28 juta jiwa peserta BPJS per Agustus 2018. Terdiri dari 92,4 juta peserta PBI, 29 juta peserta penerima upah pekerja mandiri, 5,09 juta peserta mandiri bukan pekerja, serta peserta PNS, BUMN, dan BUMD.

Untuk dua dimensi lainnya, seberapa dalam manfaat yankes yang akan dijamin dan proporsi urun biaya peserta, masih menjadi kontroversi. Terlebih, adanya rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan 100 persen dari biaya semula.

Kenaikan biaya iuran BPJS sampai 100 persen, disebutkan untuk menutupi defisit yang dialami BPJS Kesehatan yang sampai 2019 diperkirakan menyentuh angka Rp32,8 triliun dari sebelumnya. Pada 2018, defisit BPJS “hanya” Rp9,1 triliun. Angka itu sudah ditambah sisa defisit tahun lalu.

Menjadi pertanyaan, mengapa terdapat lonjakan yang begitu drastis perihal angka defisit BPJS Kesehatan dari semula Rp9,1 triliun pada 2018, melonjak diperkirakan menjadi Rp32,8 triliun pada 2019? Apakah sudah ditelusuri dengan benar dan JUJUR, apa penyebab terjadinya lonjakan defisit tersebut? Dan, mengapa ujung-ujungnya kembali rakyat yang harus dibebani kewajiban membayar iuran BPJS yang dinaikkan sampai 100 persen? Tidakkah ada upaya lain guna menutupi defisit?

Ketika defisit diketahui baru mencapai Rp9 triliun pada awal 2017 dan 2018, telah ada usulan untuk menggunakan dana cukai tembakau yang dianggap memadai untuk membantu menutupi defisit BPJS.

Selain itu, terdapat juga usulan untuk menetapkan cukai atas barang-barang berbahaya dan beberapa usulan lain yang kiranya masuk akal untuk dilaksanakan. Namun, mengapa usulan-usulan tersebut tidak ditanggapi serius, tapi justru dengan menaikkan iuran BPJS dengan besaran yang menimbulkan keresahan?

Padahal, telah diketahui bersama bahwa kondisi perekonomian yang berat saat ini amat berimbas pada kejatuhan daya beli masyarakat. Kebijakan menaikkan tarif atas fasilitas sosial yang menjadi kebutuhan dasar rakyat banyak mencerminkan ketidakpekaan atas keprihatinan bersama.

Kiranya, dibutuhkan kebijakan yang mau mendengar masukan dari berbagai pihak yang merupakan jalan keluar mengatasi defisit, dan tidak lagi membebani rakyat terlalu besar. (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Pemerintah RI Siap Antisipasi dan Atasi Ancaman Virus Corona

Oleh : Rifat Akbar, Pemerhati Kesehatan Masyarakat Virus Corona yang menyebar dari Wuhan-China telah memicu kekhawatiran global bagi negara-negara lain.…

Mendukung Pilkada 2020 Bebas Hoax

  Oleh: Agoes Abidin, Pengamat Sosial Politik Pelaksanan Pilkada serentak tinggal menghitung hari. Semua pihak pun mendukung Pilkada 2020 yang…

Pentingnya Pemekaran Wilayah Papua dan Papua Barat

Oleh : Erlangga Pratama, Pemerhati Studi Lingkungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri membuka pintu pemekaran Papua, yaitu pemekaran yang diusulkan,…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Omnibus Law Cipta Kerja Buka Peluang Lapangan Kerja Baru

  Oleh : Rahmat Soleh, Mahasiswa Komunikasi Jakarta Pemerintah berupaya memangkas regulasi yang selama ini menghambat investasi dengan mengusulkan RUU…

Harmonisasi Perda Mendukung Kebijakan Pemerintah Pusat

  Oleh : Iqbal Fadillah, Pemerhati Kebijakan Publik Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) dilansir beritasatu.com menemukan sebanyak 347 Peraturan…

Tantangan Setelah Kemiskinan Satu Digit

  Oleh: Slamet Riyadi, Staf Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu *)   Pada Maret 2018, untuk pertama kali dalam sejarah angka…