Tak Mau Defisit, Iuran BPJS Naik Mencekik

Oleh: Pril Huseno

Sebagai salah satu kebutuhan dasar, kesehatan rakyat merupakan amanat undang-undang yang mewajibkan penyelenggara negara untuk fokus menangani masalah krusial tersebut.

Kualitas kesehatan masyarakat amat menentukan dalam mempengaruhi kualitas SDM Indonesia untuk lolos menjadi bangsa pemenang. Terlebih pada abad hightech dan menyiasati ketersediaan SDM melimpah pada era bonus demografi.

Jika masalah mendasar seperti kesehatan rakyat negara terlihat cenderung kesulitan (baca:gagal) dalam menyediakan fasilitas kesehatan rakyat yang murah-terjangkau, aman, efektif dan kredibel, maka bisa dibayangkan generasi seperti apa yang kelak berhadapan dengan tuntutan perkembangan iptek 4.0 dan mimpi menjadi lima besar pertumbuhan ekonomi dunia pada 2030–2050.

Begitu pula dengan masalah asuransi kesehatan masyarakat. Asuransi kesehatan (BPJS) sebagai instrumen menuju Jaminan Kesehatan Semesta (JKS) atau Universal Health Coverage (UHC), seharusnya telah bisa memenuhi tiga dimensi UHC yakni Pertama, seberapa luas cakupan peserta yang akan dijamin. Kedua, seberapa dalam manfaat pelayanan kesehatan (yankes) yang akan dijamin. Ketiga, seberapa besar proporsi urun biaya yang masih harus dikeluarkan oleh peserta jaminan kesehatan ketika mendapatkan manfaat (kebijakankesehatanindonesia.net,2014).

Namun, sampai sejauh ini baru dimensi pertama nampaknya yang mengalami kemajuan lumayan dengan 200,28 juta jiwa peserta BPJS per Agustus 2018. Terdiri dari 92,4 juta peserta PBI, 29 juta peserta penerima upah pekerja mandiri, 5,09 juta peserta mandiri bukan pekerja, serta peserta PNS, BUMN, dan BUMD.

Untuk dua dimensi lainnya, seberapa dalam manfaat yankes yang akan dijamin dan proporsi urun biaya peserta, masih menjadi kontroversi. Terlebih, adanya rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan 100 persen dari biaya semula.

Kenaikan biaya iuran BPJS sampai 100 persen, disebutkan untuk menutupi defisit yang dialami BPJS Kesehatan yang sampai 2019 diperkirakan menyentuh angka Rp32,8 triliun dari sebelumnya. Pada 2018, defisit BPJS “hanya” Rp9,1 triliun. Angka itu sudah ditambah sisa defisit tahun lalu.

Menjadi pertanyaan, mengapa terdapat lonjakan yang begitu drastis perihal angka defisit BPJS Kesehatan dari semula Rp9,1 triliun pada 2018, melonjak diperkirakan menjadi Rp32,8 triliun pada 2019? Apakah sudah ditelusuri dengan benar dan JUJUR, apa penyebab terjadinya lonjakan defisit tersebut? Dan, mengapa ujung-ujungnya kembali rakyat yang harus dibebani kewajiban membayar iuran BPJS yang dinaikkan sampai 100 persen? Tidakkah ada upaya lain guna menutupi defisit?

Ketika defisit diketahui baru mencapai Rp9 triliun pada awal 2017 dan 2018, telah ada usulan untuk menggunakan dana cukai tembakau yang dianggap memadai untuk membantu menutupi defisit BPJS.

Selain itu, terdapat juga usulan untuk menetapkan cukai atas barang-barang berbahaya dan beberapa usulan lain yang kiranya masuk akal untuk dilaksanakan. Namun, mengapa usulan-usulan tersebut tidak ditanggapi serius, tapi justru dengan menaikkan iuran BPJS dengan besaran yang menimbulkan keresahan?

Padahal, telah diketahui bersama bahwa kondisi perekonomian yang berat saat ini amat berimbas pada kejatuhan daya beli masyarakat. Kebijakan menaikkan tarif atas fasilitas sosial yang menjadi kebutuhan dasar rakyat banyak mencerminkan ketidakpekaan atas keprihatinan bersama.

Kiranya, dibutuhkan kebijakan yang mau mendengar masukan dari berbagai pihak yang merupakan jalan keluar mengatasi defisit, dan tidak lagi membebani rakyat terlalu besar. (www.watyutink.com)

BERITA TERKAIT

Menyoal Dewan Pengawas KPK

Oleh:  Suparji Achmad, Ketua Senat Akademik Universitas Al Azhar Indonesia Presiden Joko Widodo sudah menandatangani Surat Presiden (Surpres) Revisi Undang-Undang…

Optimisme Membangun Asrama Mahasiswa Nusantara

  Oleh :  Sabby Kosay, Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta   Jokowi telah menerima perwakilan tokoh Papua dan Papua barat…

Anggaran Pendidikan di Masa Pemerintahan Jokowi

Oleh: Rahmat Rusfandi, Staf BPPK Kemenkeu . Salah satu tema kebijakan fiskal dalam RAPBN 2020 yaitu penguatan kualitas untuk mewujudkan…

BERITA LAINNYA DI OPINI

Pasar Global Bawang Putih dan Posisi Indonesia

Oleh: Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Sampai pertengahan 1990-an, Indonesia mencukupi kebutuhan bawang putih konsumsi…

Upaya Bersama Atasi Karhutla

  Oleh:  Rahmad Kurniawan, Pemerhati Lingkungan Hidup Bencana Karhutla masih terus terjadi dan merugikan berbagai pihak, terutama masyarakat. Berbagai upaya…

Irjen Firli Bawa Angin Segar di KPK

  Oleh : Muhammad Zaki, Pengamat Kebijakan Organisasi  Jelang penetapannya sebagai Ketua KPK, Irjen Firli diterpa serangkaian fitnah. Dirinya disebut-sebut…