NERACA

Jakarta - Presiden Joko Widodo menyebutkan, kerugian yang ditimbulkan akibat kemacetan di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mencapai Rp65 triliun per tahun. “Saya hanya membayangkan, hitungan Bappenas yang saya terima. Setiap tahun kita ini kehilangan kurang lebih Rp65 triliun per tahun karena kemacetan di Jabodetabek," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai menggelar rapat terbatas di Kantor Presiden Jakarta, Selasa (8/1). 

Angka kerugian itu, kata Presiden, jika dialokasikan sebagai modal pembangunan, dapat digunakan untuk membangun moda transportasi alternatif di Jabodetabek. Terlebih jika kerugikan tersebut terakumulasi dalam waktu setidaknya lima tahun. "Ini kalau kita jadikan barang, sudah jadi LRT, MRT. Dalam waktu lima tahun sudah jadi barang," katanya.

Dia menekankan bahwa hal itu tidak bisa terus dibiarkan."Tidak mungkin hal seperti ini kita teruskan. Kita harus berani memulai, merancang agar semuanya itu bisa segera selesai sehingga yang Rp65 triliun bisa jadi barang. Bukan jadi asap yang memenuhi kota," katanya.

Hal serupa juga sempat dikatakan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menurut dia, kemacetan di Jakarta bisa menyebabkan kerugian hingga Rp67 Triliun per tahun. Data tersebut merupakan hasil dari pengamatan Bappenas. “Kami tahu Jakarta macet. Banyak sekali kendaraan lalu lalang di Jakarta. Bahkan dampak kemacetan juga berpengaruh ke kondisi psikologis masyarakat ibu kota,” katanya.

Bahkan Menhub menyebut kalkulasi kerugian yang dialami di wilayah Jabodetabek mencapai Rp 100 triliun per tahun. Untuk itu, dalam upaya mendukung pengembangan kawasan hunian berbasis Transit Oriented Development (TOD) yang terintegrasi dengan transportasi massal. Budi mendorong penambahan kapasitas kereta khususnya KRL Commuterline Jabodetabek untuk mempersingkat jarak kedatangan antar kereta (headway). Secara garis besar, TOD merupakan konsep pembangunan yang mengintegrasikan sistem transit tranportasi dan tata guna lahan untuk mengurangi mobilitas penduduk dan penggunaan kendaraan pribadi, sekaligus mendorong orang untuk beralih menggunakan kendaraan umum.

Investasi Besar

Namun begitu, untuk mengatasi kemacetan juga dibutuhkan dana yang tak sedikit. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebutkan dibutuhkan investasi sekitar Rp600 triliun untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan penggunaan angkutan umum di wilayah Jabodetabek. Adapun sasaran yang dituju adalah penggunaan angkutan umum mencapai 60 persen dari total pergerakan orang serta waktu tempuh rata-rata 1,5 jam.

Kepala BPTJ, Bambang Prihartono, menjelaskan, BPTJ telah diberi amanat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merealisasikan program kegiatan yang terdapat dalam Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018. Dalam RITJ disebutkan secara rinci sasaran yang dituju dalam kurun waktu 2018-2029 serta kegiatan-kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk menggapai sasaran tersebut.

"Karena itu, kami harus melakukan apa yang tercantum dalam RIJT. Kami akan eksekusi itu. Kebutuhan investasi (pengadaan prasarana, sarana, serta fasilitas lainnya) ditaksir mencapai Rp 600 triliun sampai dengan 2029,” ujar Bambang. Menurut dia, kebutuhan investasi Rp 600 triliun tersebut baru mencakup pembangunan dan revitalisasi prasarana serta sarana di sektor perhubungan, seperti jalur kereta api (KA) perkotaan dan terminal angkutan darat untuk penumpang dan barang. Tetapi, belum termasuk pembangunan jalan nasional ataupun jalan tol yang menjadi kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Lebih lanjut, dia menyampaikan, ada sejumlah key performance indicators (KPI) yang menjadi target, antara lain pergerakan orang pengguna angkutan umum perkotaan harus mencapai 60 persen dari total pergerakan orang, waktu perjalanan rata-rata di dalam angkutan umum perkotaan adalah 1,5 jam pada waktu sibuk, kecepatan rata-rata kendaraan angkutan umum perkotaan pada jam puncak adalah 30 km/jam, cakupan layanan angkutan umum mencapai 80% dari panjang jalan, serta akses jalan kaki ke angkutan umum maksimal 500 meter. bari