NERACA

Jakarta – Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo memandang perbankan syariah berperan penting dalam menjembatani tantangan-tantangan yang dihadapi industri halal dengan menyediakan solusi konkret sehingga memperkuat ketahanan ekonomi syariah secara keseluruhan.

Ia mengatakan industri halal masih menghadapi banyak tantangan terutama dari sisi permintaan seperti proses sertifikasi halal yang masih berlangsung, struktur industri halal yang ideal di Indonesia belum tercapai, hingga pengembangan logistik halal yang masih terbatas.

“Perbankan syariah memiliki peran penting dalam mengatasi tantangan industri halal dan menyediakan solusi pada setiap aspek rantai pasok industri halal,” kata Kartika atau akrab disapa Tiko dalam acara BSI Global Islamic Finance Summit (GIFS) 2025 di Jakarta, Selasa (29/4).

Lebih lanjut, Tiko menyampaikan bahwa bank syariah dapat berkontribusi untuk mendorong penawaran melalui pembiayaan pada sektor-sektor strategis nasional khususnya dengan berfokus pada hilirisasi industri halal.

Selain itu, bank syariah dapat memprioritaskan sektor halal dalam portofolio pembiayaannya dan ikut mendorong klien atau customer untuk mengejar sertifikasi halal. “Melalui langkah ini, bank syariah dapat memberikan solusi konkret di seluruh rantai nilai industri halal, membantu memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi halal secara keseluruhan,” ujar Tiko.

Ia mengingatkan, pembiayaan berbasis syariah berpotensi menggerakkan berbagai sektor seperti sektor konsumer dan sektor riil melalui produk perbankan syariah yang inovatif dan kompetitif. Di sisi lain, Indonesia juga masih memiliki banyak potensi pertumbuhan pembiayaan berbasis syariah mengingat penetrasinya masih sangat rendah dibandingkan negara-negara dengan penduduk Muslim terbanyak lainnya di dunia.

Dengan masuknya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dalam jajaran 10 besar Global Islamic Bank dari sisi kapitalisasi pasar, menurut Tiko, ini menunjukkan kuatnya preferensi terhadap pembiayaan berbasis syariah sekaligus menunjukkan bahwa BSI masih memiliki banyak ruang untuk bertumbuh, terutama untuk pembiayaan korporasi syariah global.

Tiko pun menyampaikan perlunya inovasi untuk mengatasi kesenjangan permintaan dan penawaran antara sektor keuangan dan industri halal. Dalam hal ini, masih ada pelaku industri halal yang belum mengenal produk di sektor keuangan, sementara lembaga jasa keuangan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku industri halal.

“Oleh sebab itu, untuk mewujudkan potensi ekonomi syariah secara maksimal dalam mendukung pengembangan sektor riil di Indonesia, kita harus terus fokus mengembangkan produk perbankan syariah yang inovatif dan berdaya saing serta sesuai dengan prinsip-prinsip Islam,” kata Tiko.

Ia menambahkan upaya ini memerlukan kerja sama yang intensif dengan industri keuangan syariah, Dewan Syariah Nasional, serta pemangku kepentingan lainnya di Indonesia untuk mempelajari praktik terbaik global serta memastikan produk keuangan memenuhi kebutuhan pelanggan dan mematuhi standar syariah.

“Perkiraan saat ini menunjukkan potensi pendanaan (funding) sebesar Rp212 triliun dan potensi pembiayaan (financing) Rp158 triliun dalam ekosistem ini, menyoroti besarnya peluang pertumbuhan dan peran penting lembaga jasa keuangan seperti BSI dalam mendukung percepatan ekonomi syariah,” kata Tiko.