Jakarta – Dalam Rapat Kerja dengan Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dibahas Program Kerja Kementerian ESDM tahun 2025. Dalam rapat tersebut, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyampaikan bahwa program utama Kementerian ESDM tahun ini sejalan dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto.

"Dapat kami sampaikan bahwa program kerja Kementerian ESDM pada tahun 2025 ini sejalan dengan prioritas yang ditetapkan dalam Asta Cita menjadi program prioritas pemerintahan Kabinet Merah Putih, bagaimana ketahanan energi dan juga keberlanjutan hilirisasi dapat dilaksanakan," ujar Yuliot.

Adapun program prioritas yang disampaikan Yuliot antara lain adalah pertama peningkatan lifting minyak dan gas bumi (migas). Kedua, pengembangan biofuel. ketiga, pembangunan energy storage. keempat, pembangunan jaringan gas kota (jargas). Kelima, pengelolaan subsidi tepat saran, dan penegakan hukum tegas. Sementara untuk perizinan sektor ESDM, juga dilakukan digitalisasi proses perizinan, lalu perbaikan tata kelola perizinan mineral dan batubara (minerba).

Yuliot juga menyampaikan program akselerasi hilirisasi sebagai program prioritas oleh Pemerintah. Selaras dengan yang diatur dalam Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), nantinya akan diberikan secara prioritas. Adapun prosesnya, jelas Yuliot, Kementerian ESDM akan memberikan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) terlebih dahulu, kemudian atas WIUP ini dilihat komitmen untuk dilakukan hilirisasi dan memenuhi berbagai persyaratan, lalu melalui tahapan eksplorasi dan eksploitasi.

"Ya tentu nanti dengan adanya prioritas pemberian WIUP kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan hilirisasi, ini akan lebih menyederhanakan bisnis proses untuk terjadinya hilirisasi," imbuh Yuliot.

Program prioritas selanjutnya adalah pengembangan energi terbarukan, yang dilakukan untuk mempercepat pemenuhan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK). Terkait dengan pengurangan emisi ini, Yuliot meminta pengawalan dari anggota DPD RI untuk mendorong potensi energi terbarukan dari daerah konstituennya.

Lebih lanjut untuk mendorong energi baru dan erbarukan, maka implementasi program mandatori B40 ini tertuang dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 341.K/EK.01/MEM.E/2024 tentang Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel Sebagai Campuran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar Dalam Rangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit sebesar 40 persen.

Bahkan Kilang Pertamina Internasional (KPI) telah menyatakan kesiapan kilang dalam memproduksi B40 sebagai bentuk komitmen KPI untuk penyediaan energi yang lebih baik dari aspek lingkungan, aspek ekonomi, aspek sosial dan juga aspek keberlanjutan. 

“Produksi Biosolar B40 ini tentunya juga akan menjadi kontribusi KPI dalam pencapaian Net Zero Emission di tahun 2060 atau lebih cepat, mendukung Sustainable Development Goals dalam menjamin akses energi yang terjangkau serta pada penerapan ESG,” ujar Direktur Utama KPI, Taufik Aditiyawarman. 

KPI sebagai Subholding Refining & Petrochemical mendukung program pemerintah terkait penerapan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dengan campuran bahan bakar nabati biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 40 persen atau B40 mulai 1 Januari 2025. Atas dasar itulah KPI siap memproduksi 

Sebelumnya, Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk mendukung upaya global dalam menanggulangi perubahan iklim dan transisi menuju energi terbarukan. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara usai pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), António Guterres di Rio de Janeiro, Brasil.

“Sekjen PBB sangat menghargai sikap Indonesia dalam berbagai masalah, terutama masalah climate change. Indonesia sangat mendukung upaya-upaya untuk mengambil langkah-langkah mengurangi emisi karbon dan Indonesia memang kita berniat dan kita punya rencana dan kita punya kemampuan untuk benar-benar menuju energi terbarukan renewable energy,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan energi hijau, termasuk geothermal, hydro, tenaga surya, serta bioenergi. Presiden Prabowo pun menyampaikan apresiasi atas dukungan Sekjen PBB terhadap langkah-langkah yang telah diambil Indonesia.

“Indonesia dipandang cukup penting sekarang dan beliau berharap Indonesia terus mengambil sikap yang proaktif dan mendukung,” ungkap Presiden Prabowo.