NERACA

Jakarta - Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa menilai bahwa PT Permodalan Nasional Madani (PNM) tidak sekedar melakukan tugasnya untuk menyalurkan pembiayaan melainkan juga memberikan pemberdayaan yang kuat kepada pelaku usaha mikro di daerah-daerah.

“Kalau kami melihatnya itu pemberdayaannya yang kuat. Jadi, tidak hanya nasabah perlu (pembiayaan) berapa, lalu disiapkan. Tapi pendampingannya itu yang sangat serius,” kata Tina saat melakukan silaturahmi atau kunjungan di kantor PNM, Jakarta, Senin (6/1).

Sebagai salah satu sektor usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, Tina menyampaikan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mendukung keberlangsungan usaha mikro dengan memastikan adanya akses legalitas usaha serta akses pembiayaan yang salah satunya disalurkan oleh PNM.

Berbeda dengan perbankan, PNM menggunakan pendekatan sosial dalam memberikan layanannya kepada nasabah. Menurut Tina, hal ini menjadi cara yang efektif untuk menjembatani kesenjangan akses pembiayaan masyarakat di daerah sehingga mereka bisa mengembangkan usahanya.

“Kalau katakanlah pendekatannya digital, itu pasti berlaku buat yang urban (pelaku usaha mikro di wilayah urban). Tapi yang rural, belum tentu perdekatan itu bisa sepenuhnya berlaku di daerah tertentu,” ujar dia.

Tina juga mengapresiasi PNM yang mendukung perempuan pelaku usaha mikro melalui PNM Mekaar dengan pertumbuhan jumlah nasabah yang positif diikuti dengan rasio kredit bermasalah atau NPL yang terjaga.

Para perempuan yang tergabung dalam PNM Mekaar, menurut Tina, memiliki komitmen yang tinggi untuk mencapai kemandirian. Pada awalnya, mereka merupakan pengusaha subsisten yang hanya ingin memenuhi kebutuhan keluarganya. Kini, mereka sudah jauh lebih berkembang seiring dengan meningkatnya literasi.

“Dan dengan perkembangan nasabah mencapai 15 juta. Ada nasabah yang sudah lebih dari enam siklus bergabung dengan PNM Mekaar. Kalau tidak nyaman, kan tidak mungkin bolak-balik (kembali menjadi nasabah). Artinya, ini kenyamanannya (nasabah PNM) sangat tinggi,” ujar dia.

Selain fokus pada UMKM, Tina juga diberi amanah oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka untuk mengawal isu strategis lainnya seperti digitalisasi, ekonomi dan keuangan syariah, serta penanganan stunting.

Terkait dengan penanganan stunting,Tina melihat adanya kemungkinan kolaborasi yang dapat dibangun bersama PNM terkait dengan pertukaran data masyarakat di level desa atau dusun yang perlu diintervensi untuk pengadaan jamban sehat.

Dengan demikian, melalui kolaborasi tersebut, dukungan perekonomian masyarakat juga sejalan dengan program pemerintah untuk mengentaskan masalah stunting.

“Jadi ekonomi jalan, tapi sejalan juga dengan isu stunting karena kita harus bergerak ke angka belasan persen (penurunan prevalensi stunting),” kata Tina.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT PNM Arief Mulyadi menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menjaga kualitas usaha nasabah. Dari sekitar 15,8 juta nasabah, ia menyebutkan bahwa setengahnya atau sekitar 8-9 juta orang sudah menjadi nasabah PNM selama lebih dari 5 tahun.

“Ini suatu bukti bahwa mereka tetap sustain. Bahkan, bisa jadi waktu awal lebih banyak yang belum pernah usaha. Sudah berjalan 5-6 tahun lebih ini mereka tetap usaha, berarti kan sudah jadi darah dagingnya (keberlanjutan usaha mereka),” kata Arief.

Merespon potensi kolaborasi data untuk program stunting, Arief menyampaikan bahwa pihaknya terbuka dan menyambut baik hal tersebut. Ia menuturkan, PNM juga memiliki pembiayaan untuk pembangunan sanitasi meskipun saat ini masih perlu dilakukan pengkajian ulang.

“Sanitasi ini semi-konsumtif karena tidak ada produksi. Tapi itu (keberadaan sanitasi) meningkatkan taraf hidup mereka, bahkan mempengaruhi generasi masa depan. Ini (program sanitasi) sudah ada. Apalagi kalau ini bisa kita inline-kan dengan program-program pemerintah yang memang by anggaran,” kata Arief. (Mohar)