NERACA

Serang - Pemerintah Provinsi Banten tengah mengantisipasi kenaikan permintaan harga sejumlah komoditas dan bahan pangan menjelang peringatan natal 2024 dan tahun baru 2025.

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara di Serang, dikutip Antara, kemarin, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pangan.

"Kita juga meminta kepada OPD (organisasi perangkat daerah) terkait untuk memastikan ketersediaan bahan pangan di Provinsi Banten, kemudian kita juga meminta peran serta ABM (Agrobisnis Banten Mandiri) melalui kinerjanya," kata Usman.

Selain itu, kata Usman, Pemprov Banten juga akan melakukan koordinasi dengan satgas pangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Banten serta pemerintah Kabupaten/Kota.

"Kita juga terus melakukan koordinasi dengan satgas pangan maupun TPID untuk bersama-sama memperkuat pengendalian inflasi," ujar dia menambahkan.

Ia mengatakan tingkat inflasi di Provinsi Banten saat ini cukup terkendali dengan baik, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten, pada November 2024 inflasi year on year (y-on-y) sebesar 1,90 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,08.

Secara umum, menurut dia, angka tersebut relatif terkendali, berkat peran serta semua pihak.

Dalam kesempatan berbeda, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru 2025, pihaknya mempersiapkan kesediaan bahan-bahan pokok seperti minyak goreng, gula dan beras. Kemudian kebutuhan bahan pokok impor seperti bawang putih juga telah disiapkan.

Sementara untuk beras dari program stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP), pihaknya juga menyediakan untuk cadangan pangan provinsi, bekerja sama dengan Perum Bulog. 

Pemprov Banten sendiri telah menyediakan anggaran belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp100 miliar, apabila terjadi hal darurat untuk langkah intervensi guna menstabilkan harga bahan pokok pangan.

"Kita punya cadangan pangan provinsi, dan kita punya dana BTT kurang lebih Rp100 miliar. Apa hal-hal yang sangat urgen, kita bisa intervensi lewat itu," ujar Al Muktabar. Ant