Neraca, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI menekankan pentingnya tata kelola yang transparan dan akuntabel dalam mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) serta Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL). 

Hal tersebut disampaikan Pimpinan BAZNAS RI Bidang Koordinasi Nasional KH. Achmad Sudrajat, Lc. MA, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) se-Provinsi Sulawesi Selatan, di Makassar, Senin (4/11/2024).

Menurut Achmad, dalam mengelola dana ZIS dan DSKL dibutuhkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Hal ini merupakan langkah yang ditempuh BAZNAS agar mendapat kepercayaan dari masyarakat.

"Karena itu, BAZNAS harus menekankan tata kelola yang baik agar dapat memenuhi target pengumpulan di tahun 2025 mendatang," kata Achmad.

Dalam paparannya, Achmad mengatakan berdasarkan pemetaan di tingkat provinsi dan kabupatrn/kota di Sulawesi Selatan, total potensi zakat di Sulawesi Selatan sebesar Rp7,8 Triliun.

"Adapun objek Zakat dengan potensi terbesar adalah zakat penghasilan dengan proporsi terbesar penghasilan Non-ASN sebesar Rp4,7 Triliun," imbuhnya.

Achmad  juga berharap adanya dukungan dari pemimpin daerah untuk membantu BAZNAS dalam mengoptimalkan potensi tersebut, dengan menekankan pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan zakat.

Pada kesempatan ini, Penjabat Gubernur (PJ) Sulawesi Selatan, Prof. Zudan Arif Fakrulloh mendukung penuh penyelenggaraan Rakorda BAZNAS se-Sulawesi Selatan.

"Adanya Rakorda ini untuk memperkuat koordinasi antar pengelola zakat di berbagai daerah se-Sulawesi Selatan sekaligus untuk memastikan alokasi dan distribusi zakat sesuai sasaran dan merata," kata dia.

Dengan adanya Rakorda ini, pihaknya berharap BAZNAS dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat di Sulawesi Selatan.

"Tentunya adanya Rakorda ini diharapkan mampu menjadi sarana agar pengelolaan zakat dan mengurangi angka kemiskinan di Sulawesi Selatan," ujarnya.