Jakarta-Pengusaha yang juga adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mengaku optimistis dengan masa depan APBN. Dia menjanjikan adanya sumber dana luar biasa untuk tambahan anggaran di masa mendatang. Menurut dia, dalam waktu dekat kas negara menerima pemasukan dana sekitar Rp 300 Triliun. Sementara itu. Kemenkeu sekarang tidak lagi berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, tetapi lapor pertanggungjawaban kinerja langsung ke Presiden.

NERACA

Merujuk laporan dari Jaksa Agung Muda yang didapatnya, ada sekitar 300 pengusaha pemilik kebun nakal yang menjalankan bisnis secara ilegal. Disebut nakal karena pemilik kebun itu tidak memiliki NPWP dan tak punya rekening bank di Indonesia.

"Ini sudah dikasih laporan ke Pak Prabowo, segera bisa dibayar Rp 189 triliun dalam waktu singkat, dan waktu lebih lama tapi tahun depan bisa tambah Rp 120 triliun lagi. Sehingga Rp 300 triliun itu masuk ke kas negara," ujar Hashim dalam sesi bincang bersama Kadin Indonesia di Jakarta, Rabu (23/10).

Hashim juga membawa kabar baik sebagai utusan khusus Presiden RI dalam COP 29 di Baku, Azerbaijan. Dia mengabarkan, menurut asesmen dan kajian dari PBB, hutan-hutan Indonesia bisa menawarkan kredit karbon hingga 577 juta ton.

"Dengan biaya atau cost minimal US$ 10  per ton, mungkin kita bisa dapat lebih. Saya nanti di Baku akan omongkan, akan lelang. Kalau Saudi, Qatar, Abu Dhabi berminat, semua negara-negara penghasil emisi berminat, kita jual minimal US$ 10 (per ton)," tutur dia.  

"Berarti apa, berarti itu US$ 5,8 miliar anggaran. Saya sudah cek dengan Tommy Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan, maaf, keponakan saya, dia sudah konfirmasi di APBN, itu tidak dihitung. Berarti apa, kita bisa dapat tambahan Rp 90 triliun kurang lebih dana baru," sambung Hashim.

Kabar baik berikutnya, berdasarkan kajian PBB bersama Jeff Bezos Foundation dan KLHK, ada tambahan sekitar 600 juta kredit karbon lagi yang bisa ditawarkan. "Mungkin di kuartal kedua/ketiga, kita bisa dapat US$ 6 miliar lagi. Berarti kita bisa dapat Rp 190 triliun tambahan dana untuk masuk APBN," ujarnya.  

Sehingga menurut perhitungannya, alokasi anggaran bisa mendapat tambahan dana besar hingga ratusan triliun rupiah di tahun pertama era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. "Berarti apa, kita dari pengusaha nakal Rp 190 triliun-Rp300 triliun, yang karbon kita bisa dapat Rp 190 triliun, itu sudah Rp 400 triliun kurang lebih dana baru," ujar Hashim Djojohadikusumo.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas turut hadir dalam pembekalan calon menteri kabinet pemerintahan Prabowo Subianto. Dia pun mengulas pesan dari Presiden Terpilih selama penyampaian materi.

“Intinya, presiden terpilih memberikan arahan kepada kami semua untuk membantu beliau. Tetapi pesan yang paling mendalam bahwa APBN itu benar-benar harus digunakan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat,” tutur Andi di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pekan lalu.

Andi menyebut, dalam pembekalan para calon menteri diminta untuk bekerja sesuai dengan tugas pokok atau tupoksi masing-masing dan selalu berkoordinasi demi mewujudkan visi misi presiden. “Itu yang ditekankan oleh Bapak Presiden Terpilih,” jelas dia.

“Yang paling berkesan adalah pengarahan dari Presiden Terpilih menyangkut soal bagaimana kemudian kita melaksanakan kegiatan dalam rangka untuk mendukung kemandirian atau ketahanan pangan,” sambungnya.

Tidak ketinggalan pembahasan menyangkut pengelolaan energi dan air untuk rakyat sebagaimana amanah UUD 1994. “Karena itu presiden terpilih menyatakan apapun yang terjadi beliau meminta kepada kami semua untuk tidak mencoba memanfaatkan APBN untuk kepentingan diri sendiri,” Andi menandaskan.

Menkeu Lapor Langsung ke Presiden

Sementara itu, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi diumumkan tidak akan berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro. “Betul, Kemenkeu tidak lagi berada di bawah Kemenko Perekonomian,” ujarnya seperti dikutip Liputan6.com, Selasa (22/10).

Deni menambahkan bahwa Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, kini akan bertanggung jawab langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. “Kementerian ini bertanggung jawab kepada Presiden,” lanjutnya.

Semula rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) yang diinisiasi oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan ditunda. Diketahui, BPN dibentuk awalnya untuk menggantikan peran Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai yang selama ini berada di bawah Kementerian Keuangan. "Yang jelas bakal tertunda entah sampai kapan," kata Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Dradjad Wibowo, Jumat (18/10).

Drajad mengungkap, alasan ditundanya pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) karena tidak mendapatkan restu dari Sri Mulyani Indrawati, yang akan kembali menjadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo Subianto. "Sri Mulyani Indrawati selama ini tidak setuju pemisahan tersebut," ujarnya,

Adapun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Kementerian Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135 Tahun 2023 Tentang  Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan membawahi Ditjen Anggaran, Ditjen Pajak.

Kemudian, membawahi Ditjen Bea dan Cukai, Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Kekayaan Negara, Ditjen Perimbangan Keuangan, Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan risiko, Badan Kebijakan Fiskal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada pemisahan lembaga di Kementerian Keuangan. Menyusul diskusinya bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Sri Mulyani mengaku diminta kembali menempati posisi Menteri Keuangan pada kabinet Prabowo-Gibran periode 2024-2029. Dia mengakui ada sejumlah perubahan nomenklatur kementerian dan lembaga nantinya, namun, Kementerian Keuangan tetap menjadi satu.

Sebelumnya Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda Prabowo-Gibran, Anggawira optimistis pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) bakal mendongkrak pemasukan negara, sekaligus menutup celah kebocoran pajak yang selama ini ada. "Ada Badan Penerimaan Negara, kita tambal yang bocor-bocor. Ya mau enggak mau harus meningkatkan neraca ekspor kita begitu," ujar Anggawira di Jakarta, belum lama ini.

Soal pembentukannya, dia belum bisa memastikan apakah Badan Penerimaan Negara bisa muncul di tahap awal masa pemerintahan Prabowo Subianto. Sebab, tugas dan fungsinya kini masih bernaung di bawah Kementerian Keuangan. "Disiapkan. Tapi apakah di tengah praboperiode ini ada badan, karena pastinya resource-nya dari Kementerian Keuangan," ujarnya.

Adapun rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara digaungkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka untuk memusatkan pendapatan negara dari sektor pajak, non pajak maupun bea cukai lewat satu pintu.

Rencana ini masuk ke dalam program prioritas Prabowo-Gibran, agar bisa mendongkrak rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional dari kisaran 10 persen menjadi 23 persen.

Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas memastikan pembentukan BPN masuk ke dalam Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2025 dari presiden dan wakil presiden terpilih. "Sudah, sudah mulai kita melakukan adjustment," ujar Deputi Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta beberapa waktu lalu.

Rencana kerja Prabowo-Gibran tahun depan pun turut memasukan pembentukan Badan Penerimaan Negara, yang dalam RKP 2025 disebut sebagai Badan Otorita Penerimaan Negara. Tujuannya, untuk mendongkrak rasio pajak (tax ratio).

Namun, Amalia belum bisa memaparkan lebih jauh soal pembentukan BPN. Dengan dalih, RKP 2025 masih sebatas rancangan awal terkait target makro ekonomi. Termasuk sasaran pertumbuhan ekonomi nasional lebih cepat pada tahun depan, lantaran 2025 dianggap sebagai pintu gerbang pertama untuk menggapai cita-cita Indonesia Emas.

"Jadi, sasaran pertumbuhan ekonomi 2025 di-set 5,3-5,6 persen. Nah, itu yang harus dikawal bersama-sama, tentunya tidak hanya peran pemerintah, tetapi peran seluruh stakeholder untuk mengawal itu," ungkapnya.

Khususnya dalam mengawal target pertumbuhan ekonomi di tengah situasi dunia yang tak menentu akibat ancaman konflik geopolitik, seperti memanasnya konflik Israel dan Iran di Timur Tengah. "Oleh sebab itu, nanti pemerintah sebagai fasilitator di tengah tekanan geopolitik kita harus kuatkan perekonomian domestik," tekan Amalia. bari/mohar/fba