NERACA

Jakarta - Ketua Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar melaporkan, hingga saat ini total aset industri jasa keuangan telah mencapai Rp34 ribu triliun. "Saat ini total aset ditambah kapitalisasi industri jasa keuangan secara keseluruhan telah mencapai Rp34 ribu triliun," kata Mahendra saat acara Pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) di Jakarta, Kamis (22/8). 

Mahendra mengatakan bahwa capaian industri jasa keuangan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian nasional. Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, kontribusi industri jasa keuangan Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) terbilang masih kecil.

"Artinya ruang untuk peningkatan nilai tambah dan kontribusi sektor jasa keuangan terhadap perekonomian nasional masih sangat besar," ujarnya. Mahendra menjelaskan, penguatan dan pengembangan tersebut dapat meningkatkan efisiensi sektor jasa keuangan yang pada gilirannya akan menurunkan tingkat biaya bunga atau cost of fund yang dipinjamkan ke masyarakat.

Oleh karena itu, Pemerintah menganggap penguatan beserta pengembangan industri jasa keuangan sebagai prioritas yang mendesak. Sementara itu, lanjutnya, saat ini ruang untuk pengembangan sektor jasa keuangan masih terbuka sangat luas terutama bila mengacu pada tingkat inklusi keuangan yang tercatat 75 persen dan indeks literasi keuangan sebesar 65,43 persen.

“Kami meyakini bahwa literasi dan inklusi keuangan yang kuat menjadi kunci peningkatan likuiditas pendalaman pasar dan penyaluran pembiayaan untuk memberikan daya ungkit bagi pertumbuhan ekonomi nasional,” terang Mahendra.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyatakan, program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diyakini bisa membantu inklusi keuangan sebesar 98 persen di tahun 2045. Dia bilang, program Gencarkan ini merupakan bentuk sinergi kolaborasi seluruh Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI baik dari unsur pemerintah maupun otoritas keuangan.

"(Gencarkan) untuk mendukung target pembangunan nasional jangka panjang yaitu mewujudkan inklusi keuangan sebesar 98 persen di tahun 2045," kata Airlangga. Airlangga menyebut, memang banyak tantangan untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan secara merata di kalangan masyarakat. Menurutnya, pemahaman mengenai fitur dan risiko perlu terus ditingkatkan. 

Sebab kata dia, literasi itu terkait dengan kemampuan masyarakat untuk menyerap dan mengetahui produk masih relatif terbatas. "Oleh karena itu dengan pencanangan Gerakan Nasional Cerdas Keuangan atau Gencarkan tentu saya berharap pemerintah dan OJK bisa mengakselerasi literasi dan inklusi keuangan," jelasnya.

Selain itu, Airlangga menyatakan bahwa DNKI bersama dengan OJK mendorong semua pihak, semua KL, Pemerintah Daerah (Pemda), industri, masyarakat, akademisi agar berkolaborasi untuk mensukseskan pencanangan program Gerakan Cerdas Keuangan ini. "Kami yakin bahwa inklusi keuangan dan literasi keuangan akan membantu jutaan masyarakat kita untuk bisa lepas dari kemiskinan dan juga tentu pada waktunya, pada akhirnya akan membuka kemajuan perekonomian Indonesia," ungkapnya.

.