Bantu pemerintah menekan angka gizi buruk, PT PLN (Persero) mendukung pemenuhan gizi masyarakat dengan menghadirkan program desa berdaya PLN di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)."Tidak hanya menghadirkan listrik andal, PLN juga berkomitmen hadir untuk masyarakat dan lingkungan sesuai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals," kata General Manager PLN UIW NTT I Gede Agung Sindu Putra, di Kupang, kemarin.

Dirinya menjelaskan, desa berdaya merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) PLN untuk memberdayakan desa agar bisa menjadi mandiri dan memiliki daya saing ekonomi yang kuat."Program TJSL PLN Desa Berdaya bertujuan memperbaiki pola hidup dan meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah lahan nonproduktif menjadi produktif,"ujarnya.
Dirinya menyebutkan, tiga fokus pilar dalam program itu yaitu pembuatan kebun gizi, budidaya ikan lele, dan perbaikan sarana air bersih. Program tersebut menyasar 88 kepala keluarga di desa Huilelot, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang dengan menghadirkan kebun gizi yang terdiri atas 26 kebun sayur perorangan dan 2 kebun sayur kelompok. Selanjutnya, ada 183 bedengan untuk berbagai jenis sayur mayur yang dikonsumsi dan dijual oleh masyarakat; serta budidaya lele melalui 33 kolam ikan yang hasilnya telah dikonsumsi oleh keluarga di desa Huilelot.

Sindu mengatakan, desa berdaya tidak hanya fokus memberikan bantuan, namun membekali warga desa dengan kemampuan dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Disampaikannya, komitmen PLN juga fokus pada kegiatan yang memberi dampak pada kehidupan masyarakat."PLN melaksanakan program TJSL yang menyentuh langsung aspek kehidupan masyarakat," kata dia.

Kepala desa Huilelot, Imanuel Holeng memberikan apresiasi atas dukungan PLN. Hal senada disampaikan Direktur Yayasan Jaringan Peduli Masyarakat (JPM) Yohanis Pakereng."Berkat dukungan dari PLN UIW NTT, keluarga-keluarga yang mengalami stunting sudah memanfaatkan kebun gizi dan budidaya ikan lele sebagai pangan demi memenuhi kebutuhan gizi mereka," kata Yohanis.

Sebelumnya, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengharapkan angka stunting di provinsi berbasis kepulauan itu turun sesuai dengan target yang sudah ditetapkan 10 sampai 12 persen pada tahun 2024.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKKBN NTT, Elsa Pongtuluran pernah mengatakan, angka stunting di NTT pada tahun 2023 mencapai 15,2% dengan 63.804 anak stunting. Jumlah ini menurun 2,5% dari tahun sebelumnya. “Di tahun 2022 angka stunting berada pada 17,7% atau 77.338 anak Jadi di tahun 2023 penderita stunting mengalami penurunan,” katanya.

Dia mengatakan, sekarang sudah masuk ke masa bulan timbang, jadi BKKBN Provinsi masih menunggu data dari setiap kabupaten kota baru bisa menentukan angka stunting mengalami peningkatan atau tidak. BKKBN Provinsi NTT, lanjutnya, menghitung data menggunakan Aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), sedangkan provinsi lain menggunakan data SSGI.

Berdasarkan data e-PPGBM per 10 September 2023, kata dia, dari 22 kabupaten/kota di NTT, Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi kabupaten dengan prevelensi stunting tertinggi, dengan kenaikan prosentase mencapai 7,6% dan ada mencapai 9.738 penderita stunting. Pada 2022 angka stunting berada pada 24,3%, sementara pada tahun 2023 naik menjadi 31,9%. Disusul dengan Kabupaten Sikka dengan angka 15,3% atau ada 3.318 penderita stunting. Jumlah itu naik 1,5% dibanding tahun 2022 yang hanya 13,8%. Sedangkan kabupaten lain mengalami penurunan. (ant/bani)