NERACA

Jakarta – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) menyiapkan 600 formasi untuk rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan 200 ribu diantaranya bakal ditempatkan di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas mengatakan kebutuhan 600 ribu formasi untuk pemerintahan pusat itu berdasarkan perhitungan jumlah ASN yang pensiun sejak lima tahun lalu dan lima tahun yang akan datang. "Dari 600 ribu itu ada 200 ribu ASN yang akan masuk ke IKN, jadi pas daftar langsung dia ngisi untuk akan ke IKN, jadi tidak akan lagi nanti nolak untuk IKN," kata Azwar Anas saat konferensi pers di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Rabu (17/4).

Dia pun merencanakan bahwa perekrutan ASN untuk 600 ribu formasi itu bakal diperuntukkan bagi anak-anak muda yang baru lulus pendidikan. Menurutnya persyaratannya pun sangat ketat, karena pihaknya membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian multi tasking.

Sejauh ini, menurutnya pemindahan ASN ke IKN bakal menyesuaikan ketersediaan hunian dan infrastruktur yang ada di IKN. Namun pada tahap awal, menurutnya akan ada sekitar 11 ribu ASN yang dipindahkan ke IKN. "Ini adalah ASN sektor pusat, formasi khusus IKN 2024," katanya.

Selain itu, menurutnya isu terkait banyaknya ASN yang tidak ingin dipindahkan ke IKN tidak sepenuhnya benar. Dia mengatakan banyak ASN yang justru ingin dipindahkan ke IKN walaupun tidak masuk ke dalam formasi. "Ada dokter, ada profesional, latar belakangnya yang kemudian menjadi ASN. Dan ini yang menurut saya sesuatu yang menggembirakan," kata dia.

Disamping itu, Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa pemindahan kementerian dan lembaga (K/L) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal menempuh tiga penapisan atau penyaringan. Dia mengatakan tiga penapisan itu dilakukan guna menjamin kinerja pemerintah dapat tetap berjalan dengan baik. Dengan penapisan itu nantinya akan ada tiga kelompok prioritas kementerian dan lembaga yang bakal diprioritaskan untuk pindah terlebih dahulu ke IKN. "Ini kenapa ada prioritas satu, dua, tiga, kita sesuaikan dengan kesiapan hunian dan fungsi minimal dari pemerintahan," kata Azwar Anas.

Dia menjelaskan penapisan yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi seberapa penting peran strategis sebuah kementerian dan lembaga. Misalnya, kata dia, ada kementerian yang harus berlokasi di tempat presiden berada.

Lalu penapisan yang kedua adalah kementerian dan lembaga yang memiliki dukungan atas pengambilan keputusan. Selain itu, menurutnya kementerian dan lembaga yang juga berperan sebagai sistem pertahanan dan keamanan.

Kemudian penapisan yang ketiga adalah kementerian dan lembaga yang memiliki peran untuk mengantisipasi risiko yang ditimbulkan dalam kegagalan pelaksanaan tugas. Dari penapisan itu, menurutnya ada sebanyak 179 eselon I dari 38 kementerian dan lembaga yang masuk ke dalam prioritas pertama. Lalu ada sebanyak 91 eselon I dari 29 kementerian dan lembaga yang masuk ke dalam prioritas kedua. "Prioritas ketiga adalah 378 unit eselon I di 59 kementerian lembaga," ucap dia.

Walaupun nantinya banyak ASN pemerintahan pusat yang dipindahkan, menurutnya Jakarta akan tetap dijadikan sebagai kota bisnis yang tetap berjalan. Sedangkan IKN pun menurutnya akan menjadi kota pemerintahan yang terus bergerak. "Ini sudah dibahas berkali-kali bersama para sekjen di seluruh kementerian," ujar dia.

Dalam paparannya, Azwar mengungkapkan bahwa empat kementerian koordinator (Kemenko) menjadi kementerian yang masuk ke dalam prioritas pertama, bersama dengan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR, Setjen DPD, Setjen MPR, sejumlah kementerian, hingga Kejaksaan. 

Sedangkan untuk kementerian dan lembaga yang masuk ke dalam prioritas kedua di antaranya Kementerian Sekretaris Negara, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, hingga Mahkamah Konstitusi.