Tahap Pemulihan Ekonomi 

JAKARTA - BUMN mendapat alokasi hampir Rp150 triliun, sebagai bagian penguatan struktur modal dan penguatan peran BUMN sebagai lokomotif penggerak perekonomian.

Neraca

Kebijakan pemerintah mengenai Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dinilai sudah tepat dan baik, namun harus didukung kecepatan dan ketepatan dalam implementasi di lapangan. Ketua Kompartemen Investasi UKM Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Ahmad Adisuryo di Jakarta, mengatakan program PEN yang dituangkan dalam PP Nomor 23 tahun 2020 didesain oleh pemerintah sebesar Rp641 triliun.

Dengan acuan produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp16.000 triliun, dana program ini hanya sekitar 4 persen, lanjutnya, angka rasio yang relatif kecil, dibandingkan anggaran negara lain untuk bisa keluar dari pandemi COVID-19.

"Dana program PEN akan banyak dialirkan untuk menggerakkan mesin-mesin perekonomian yang diharapkan oleh pemerintah, bisa menjadi daya ungkit ekonomi secara masif. Mesin itu ada di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan di sektor usaha kecil dan menengah (UKM)," katanya melalui keterangan tertulis.

BUMN mendapat alokasi hampir Rp150 triliun, sebagai bagian penguatan struktur modal dan penguatan peran BUMN sebagai lokomotif penggerak perekonomian.

Dana UKM, lanjutnya, akan mendapat penjaminan kredit dari pemerintah, sehingga dana kredit bisa mengalir untuk menjaga likuiditas para pelaku usaha sektor UKM yang memberikan kontribusi kepada PDB sekitar 60 persen pada 2019. Cashflow runway dari UMKM rata-rata aman untuk 1-2 bulan, sedangkan untuk pengusaha menengah 3-6 bulan.

Menurut dia, saat ini sudah hampir 2,5 bulan dari pertama diumumkannya kasus pandemi Covid-19 di Indonesia pada 2 Maret 2020 lalu, kebijakan yang sedemikian prudent dengan prinsip kehati-hatian yang baik sudah dibuat namun di tataran eksekusi dana pada program PEN yang nilainya ratusan triliun rupiah itu masih belum dirasakan sama sekali oleh kalangan pengusaha.

Adisuryo menyatakan, dari penelusuran di lapangan, pihak perbankan sebagai pihak pertama dan utama yang menerima suntikan bantuan tersebut belum mendapatkan suntikan dari pemerintah, demikian pula BUMN sebagai motor penggerak utama ekonomi negeri.

"Kondisi ini akan sangat menghambat sampainya bantuan pemerintah kepada pengusaha yang sudah mulai rontok duluan. Apabila pengusaha UMKM sudah mulai rontok duluan, untuk menghidupkannya lagi tentunya tidaklah mudah," katanya.

Untuk itu pihaknya berharap, pemerintah saat ini memprioritaskan kecepatan pelaksanaan di lapangan.

Hipmi mendesak agar pemerintah segera merealisasikan kebijakan ini ke BUMN sebagai motor penggerak ekonomi nasional, baik yang sifatnya pembayaran kompensasi Rp90,42 triliun dengan rincian Rp45,42 triliun kepada PLN dan Rp45 triliun untuk pertamina maupun penyertaan modal ke sejumlah BUMN sebesar Rp25,27 triliun, serta talangan modal kerja sebesar Rp19,65 triliun.

Ribuan UMKM yang bergantung hidup pada BUMN-BUMN saat ini, menurut dia, mengalami ketidakpastian pembayaran.

Semakin tertundanya eksekusi kebijakan ini oleh Kemenkeu dan Kementerian terkait, tambahnya, akan semakin memperparah kondisi ribuan UMKM yang sudah mati suri, bahkan berpotensi akan terlalu terlambat untuk dihidupkan kembali.

"Apabila diimbangi dengan eksekusi yang cepat dan tepat, kami yakin program pemulihan ekonomi nasional ini akan berjalan dengan mulus dan baik dengan seminim mungkin efek negatif yang dirasakan oleh para pelaku usaha dan perbankan," katanya.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menginginkan lembaga pemerintah, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (Smesco), dapat membantu UMKM di berbagai daerah agar dapat bertahan serta menghadapi kondisi Normal Baru. "Jika ingin memperkuat dan membangkitkan UMKM, maka inilah momentum yang tepat bagi pemerintah memperkuat Smesco agar bisa bersaing dengan berbagai toko daring yang sudah mapan," kata Amin Ak.

Menurut dia, selama ini gedung Smesco kerap hanya berfungsi menjadi ruang pamer dan pasar produk UKM, padahal ada potensi dikembangkan menjadi hub pemasaran daring produk UMKM.

Apalagi, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu mengingatkan bahwa berdasarkan hasil sejumlah riset, kecenderungan ke depan ada penguatan inovasi dan produk lokal berbasis UMKM menjadi kunci kekuatan ekonomi nasional.

Selain itu, masih menurut dia, globalisasi bisnis akan berkurang karena terdampak pandemi COVID-19.

Amin berpendapat bahwa strategi bertahan dan bangkit di era new normal adalah transformasi teknologi dengan dua penopang utama, yakni inovasi lokal dan perdagangan daring sebagai tumpuan.

Ia meyakini bahwa konsumen saat ini sudah terbiasa memanfaatkan toko daring dengan aplikasi digital via ponsel cerdas karena memudahkan transaksi jual beli dan tidak dibatasi ruang maupun waktu.

Amin mengutip data Bank Indonesia yang menyebutkan 93 persen produk yang dipasarkan di 22 toko digital saat ini adalah produk impor.

Digitalisasi UMKM 

Sementara pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira mendorong pemerintah untuk menggenjot digitalisasi usaha mikro kecil menengah (UMKM) karena sektor bisnis berbasis digital diuntungkan dari pola hidup baru atau new normal yang beradaptasi dengan pandemi COVID-19. "Tantangannya baru 13 persen UMKM memanfaatkan internet, sehingga ada 87 persen UMKM kesulitan beradaptasi di era new normal. Ini yang butuh bantuan pemerintah," kata Bhima Yudistira di Jakarta.

Caranya, lanjut dia, dengan memberikan subsidi kepada pelaku usaha mikro kecil itu khususnya dalam menerapkan protokol kesehatan seperti penyediaan alat pelindung diri hingga kebutuhan untuk sanitasi dan kebersihan.

Sosialisasi kepada pelaku UMKM perlu gencar dilakukan untuk mengarahkan mereka dengan teknologi digital termasuk memastikan kualitas internet dan pasokan listrik memadai hingga pelosok, yang menjangkau UMKM.

"Sehingga transformasi digital tidak hanya dirasakan bagi perusahaan besar, kalau tidak nanti makin timpang. Yang besar makin cepat beradaptasi karena investasi mereka besar, yang kecil ini perlu bantuan pemerintah," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki dalam diskusi daring bersama Infobank beberapa waktu lalu mengatakan saat masa pandemi virus corona ini ada peningkatan pergeseran dari UMKM offline menjadi online.

Namun ia menyebut jumlahnya masih sedikit yakni mencapai sekitar delapan juta pelaku UMKM atau baru 13 persen dari total sekitar 64 juta pelaku UMKM di Indonesia. (ant)