NERACA

Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Ekonomi menilai bahwa tidak seharusnya alasan sawit menjadi dasar kaji ulang rencana kerjasama ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa di bawah Perjanjian Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA). Hal ini sangat tidak adil bagi rakyat Indonesia.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ), Rachmi Hertanti, menyatakan bahwa Seharusnya kaji ulang kerjasama IEU CEPA dilakukan berdasarkan penilaian dampak comprehensive yang akan ditimbulkan terhadap kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, hak asasi manusia, sosial, dan budaya.

“Alasan Pemerintah Indonesia untuk mengkaji ulang IEU CEPA karena sawit telah mencederai keadilan sosial seluruh Rakyat Indonesia, karena diplomasi sawit dalam kebijakan perdagangan internasional Indonesia hanya merupakan kepentingan segelintir elit dan oligarki yang selama ini memonopoli bisnis sawit,” tegas Rachmi, disalin dari siaran resmi.

Menurut Rachmi, isi dalam perundingan IEU CEPA aspeknya sangat luas, tidak hanya sekedar bicara perdagangan komoditas ekspor-impor Indonesia, tetapi juga menyangkut aspek kehidupan masyarakat terkait hak kekayaan intelektual, pertanian dan pangan, kesehatan dan akses obat murah, pendidikan, ekonomi digital, dll. Sehingga melakukan penilaian dampak atas Hak Asasi Manusia sebelum dan selama perundingan Perjanjian FTA memang harus dilakukan kajiannya oleh Pemerintah Indonesia. “Oleh karena itu, kaji ulang IEU CEPA itu harus didasarkan oleh analisis dampak terhadap Hak Asasi Manusia, dan bukan Sawit,” tukasnya.

Lutfiyah Hanim, Peneliti dari Koalisi, menilai bahwa diplomasi sawit di dalam perjanjian perdagangan Internasional Indonesia telah menukar guling kepentingan sawit dengan hak Petani. Hal ini berkaca pada pengalaman Perjanjian Indonesia-Europe FTA (EFTA) yang telah ditandatangani oleh Indonesia pada 2018 yang lalu.

“Diskon tariff sawit sebesar 20-40% yang didapat oleh Indonesia dalam Perjanjian Indonesia-EFTA adalah capaian paling buruk. Hal ini karena diskon tariff ini harus dibayarkan dengan pengorbanan Petani Indonesia atas aturan perlindungan paten atas benih pertanian untuk korporasi asal Swiss, Sygenta, dan tentunya berdampak langsung terhadap kerugian bagi petani dan kedaulatan pangan Indonesia,” tegasnya.

Yuyun Harmono, Koordinator Kampanye WALHI mendesak agar agenda diplomasi perdagangan Indonesia yang berbasis komoditas bahan mentah harus segera dibatasi atau bahkan ditinggalkan. “dampak dari pemusatan kinerja perdagangan Indonesia pada komoditas mentah, khususnya sawit dan batubara, telah berdampak terhadap memburuknya praktik monopoli di sektor ini dan semakin mengakumulasi kerugian yang diderita oleh masyarakat akibat pelanggaran HAM yang terjadi baik terkait dengan kerusakan lingkungan, konflik sosial, dan konflik lahan,” jelas Yuyun.