NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) menyebutkan perusahaan pemroses pembayaran (switching) asal Amerika Serikat, MasterCard, sudah menjalin kerja sama dengan dua perusahaan "switching" domestik untuk bergabung dalam Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Melalui kerja sama dengan perusahaan domestik tersebut, MasterCard juga akan memproses pembayaran di domestik, tidak lagi mengalihkan prosesnya ke luar negeri.

"Mereka sudah konfirmasi, sudah ketemu saya. Bahkan Mastercard telah mendirikan untuk 'processing' domestik. Dulu kan di Amerika saja, sekarang MasterCard sudah mendirikan untuk memproses itu di domestik," kata Deputi Gubernur BI Sugeng usai sosialisasi Gerakan Nasional Non-Tunai, seperti dikutip kantor berita Antara, kemarin.

Selain MasterCard, Sugeng juga menyebutkan, perusahaan "switching" global lainnya, PT Visa Worldwide Indonesia sudah memulai kerja sama dengan "switching" domestik. Namun Sugeng belum menyebutkan, perihal jumlah perusahaan "switching" domestik yang telah dirangkul Visa, begitu juga dengan model bisnisnya.

Menurut Sugeng, BI dan prinsipal "switching" asing sudah berdiskusi mengenai penerapan GPN ini. Bank Sentral juga menyampaikan sistem GPN domestik masih membutuhkan kontribusi dari "switching" asing untuk membantu mengembangkan teknologi seperti teknologi antifraud yang belum dimiliki Indonesia secara mumpuni. "Indonesia tidak menutup keterlibatan asing dalam mendukung GPN. Kita masih bisa membuka ruang untuk mereka terlibat dalam mendukung GPN," ujar dia.

Kepala Departemen Elektronifikasi dan GPN BI Pungky Wibowo mengatakan BI terus memantau proses kerja sama MasterCard, dan Visa dengan prinsipal "switching" domestik. "Jadi MasterCard kerja sama dengan dua dari empat perusahaan switching domestik yang ada," ujar dia.

Izin untuk kerja sama sudah diberikan otoritas. Namun skema bisnis sedang dibicarakan masing-masing perusahaan dan dijalankan secara komersial antara perusahaan. "MasterCard dan Visa juga menyesuaikan kebutuhan bisnis. Mereka sudah bekerja sama dengan prinsipal 'switching' domestik. Master sudah mulai MoU NNBA dengan dua di antara empat perusahaan 'switching' domestik," ujarnya.

Adapun empat prinsipal "switching" domestik adalah PT Artajasa Pembayaran Elektronis (ATM Bersama), Rintis Sejahtera (ATM Prima), PT Daya Network Lestari ( ATM Alto) dan PT Jalin Pembayaran Nusantara (JPN).

Disamping itu, BI mengklaim terdapat 10 juta kartu debit/ATM edisi GPN yang beredar di masyarakat sejak sosialisasi pada awal 2018. Bank Sentral menargetkan pada akhir Desember 2018, jumlah kartu debit/ATM GPN yang beredar di masyarakat mencapai 30 persen dari total kartu debit/ATM GPN yang secara bersih mencapai 110 juta keping. “Target 30 persen tahun ini, Insya Allah tercapai, jika melihat antusias masyarakat," kata Pungky.

Dengan target 30 persen, BI mengincar pada akhir tahun sudah ada 33 juta kartu debit/ATM GPN yang ditukar oleh masyarakat. Sebenarnya, kartu debit/ATM yang beredar secara nasional saat ini sebesar 173 juta keping. Namun di dalam angka itu, banyak nasabah yang memiliki lebih dari satu keping kartu debit/ATM. "Jika dihitung bersih satu nasabah satu kartu, ada 110 juta kartu saat ini. Target kita 30 persen akhir tahun," ujarnya.

Bank Sentral dalam kampanye kartu GPN mendorong masyarakat menukarkan kartu debit/ATMnya menjadi kartu debit/ATM edisi GPN. Kartu GPN, menurut BI, akan sangat menguntungkan nasabah. Di antara keuntungannya adalah seluruh transaksi kartu debit berlogo GPN diproses di dalam negeri (routing) sehingga akan mengurangi biaya dana perusahaan penyelenggara jasa pembayaran yang akan mendorong ke penurunan biaya transaksi.

Di samping itu, dengan mulai diberlakukannya GPN, biaya transaksi Merchant Discount Rate/MDR untuk lintas infrastruktur bank (off us) yang awalnya mencapai 2,6-3 persen per transaksi kini menjadi 1 persen per transaksi. Namun transaksi sesama bank (on us) menjadi 0,15 persen. MDR merupakan tarif yang dibayarkan "merchant" atau pedagang ke bank pemilik mesin EDC.