Oleh : Kamsari

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Para pengusaha busuk ternyata masih belum puas berpesta pora membabat isi hutan. Era kejayaan para pemilik Hak Pengelolaan Hutan (HPH) sepanjang 3 dekade, mulai tahun 70an sampai 90an, yang sukses mengubah hutan menjadi padang pasir, kini ingin diulangi oleh para pengusaha sawit dan pulp paper (pulp dan kertas).

Para industriawan yang bisnisnya berbasis pada kayu hutan, enggan menanam pohon dan merawatnya sampai bisa dipanen. Mereka lebih suka membabat kayu alam untuk kebutuhan bahan baku industrinya. Cara yang mudah dan murah memang daripada menanam.

Sementara para produsen minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO), lebih suka membabat hutan alam daripada repot-repot mengembangkan lahan sawit di area bekas hutan yang sudah hancur.

Itu sebabnya kalangan industri ngotot dan lantas mendesak Pemerintah untuk mencabut atau membatalkan moratorium penebangan hutan. Alasannya, industri bakal hancur dan investasi bakal sulit masuk. Kalau alasan itu dianggap belum kuat, mereka berdalih dengan mengedepankan alasannya pentingnya penyerapan tenaga kerja dan pengentasan pengangguran.

Padahal, LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) sudah mengumumkan bahwa kerugian yang diderita negara akibat laju deforestasi hutan di Indonesia diperkirakan dapat mencapai hingga sekitar Rp71 triliun.

Berdasarkan data riset ICW yang terbaru, disebutkan bahwa kerugian dari aspek laju deforestasi hutan pada periode 2005-2009 mencapai 5,4 juta ha atau setara dengan Rp71,28 triliun.

Menurut ICW, jumlah tersebut terdiri atas kerugian nilai tegakan sebesar Rp64,8 triliun dan provisi sumberdaya hutan/PSDH senilai Rp6,48 triliun. Hal itu diperkirakan juga masih dapat ditambah dengan kerugian yang diderita negara akibat dana reboisasi yang tidak didapatkan.

ICW juga memaparkan, LSM lainnya Human Rights Watch (HRW) juga pernah meluncurkan riset pada 2009 yang menyebutkan bahwa praktik korupsi dan mafia sektor kehutanan setidaknya merugikan negara rata-rata Rp20 triliun per tahun. Angka tersebut dinilai tidak sebanding antara risiko kerusakan dan kerugian yang diderita dengan pendapatan negara.

ICW mengingatkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah merilis kajian terkait 17 masalah sistemik dalam perencanaan dan pengawasan kawasan hutan.

Sebanyak sembilan dari 17 masalah sistemik tersebut terkait masalah regulasi, tiga terkait kelembagaan, empat terkait Tata Laksana, dan satu terkait manajemen sumberdaya Alam.

Hal itu menunjukkan adanya masalah serius dalam pengelolaan hutan di Indonesia.

Untuk itu, ICW mendesak agar segera direalisasikan reformasi dan pembenahan di sektor kehutanan, dan mendesak Menteri Kehutanan untuk segera memperbaiki 17 masalah sistemik yang telah dirilis KPK.

Tapi kalau mendengar pernyataan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di berbagai forum yang menegaskan bahwa era pesta pora pembabatan hutan sudah selesai, maka tuntutan industri memang tidak pada tempatnya. Jadi kalau mau bahan baku kayu, ya tanam pohon dong.