Pemilu Presiden 2024 telah berlangsung secara damai, dan menjadi tonggak penting yang tidak boleh diabaikan. Meski ada suara kecurangan dalam proses ini, maka semua pihak yang terlibat perlu memberikan perhatian secara serius, pemilihan pemimpin dengan kapasitas ekonomi kuat menjadi kunci keberhasilan Indonesia di masa depan. Dan upaya penanggulangan korupsi dan manajemen sumber daya alam yang bijak perlu menjadi fokus utama.

Masih banyak PR bagi pemerintah Indonesia untuk bisa bertengger di urutan atas sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia yaitu: infrastruktur yang masih perlu ditingkatkan, ketidakpastian regulasi dan kebijakan, ketergantungan pada komoditas ekspor, korupsi dan tata kelola pemerintahan, kualitas pendidikan yang masih tertinggal, ketidaksetaraan pembangunan antarwilayah, perubahan iklim dan kerentanan terhadap bencana alam, pertumbuhan penduduk yang terlalu cepat, kesejahteraan sosial dan ketidaksetaraan, keterbatasan akses ke finansial bagi masyarakat.

Hanya dengan strategi holistik dan kolaborasi yang kuat, Indonesia sebenarnya dapat membangun fondasi ekonomi yang kuat, mandiri, dan berkelanjutan. Seiring dengan itu, kesadaran akan peran penting Pemilu 2024 sebagai penentu arah keberlanjutan ekonomi, negara setidaknya harus senantiasa diperkuat, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokratis alami.

Perlu diingat, Pemilu 2024 memiliki peran krusial dalam menentukan arah masa depan ekonomi negara ini, dan dapat menjadi tonggak penting menuju status sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Keberhasilan pemilu ini menjadi syarat utama, dengan penekanan kuat pada pelaksanaan yang adil dan bebas dari kecurangan.

Artinya, Pemilu yang bersih dan transparan akan menciptakan fondasi politik yang stabil, memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan pelaku bisnis, serta memastikan kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil berdasarkan aspirasi rakyat.

Dengan melibatkan semua pihak dan memastikan partisipasi yang luas, pemilu dapat mencerminkan keinginan masyarakat terkait pembangunan ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan isu-isu krusial lainnya. Hanya dengan memastikan bahwa pemilu dilaksanakan secara fair dan transparan, Indonesia dapat menciptakan dasar politik yang solid untuk mewujudkan potensinya sebagai salah satu ekonomi terbesar di dunia.

Penting kiranya untuk memilih calon presiden dan wakil presiden yang memiliki kapasitas keilmuan ekonomi yang kuat dan berani untuk melakukan perubahan signifikan, terutama meninggalkan kebiasaan rezim sebelumnya yang tergantung pada utang luar negeri dan impor.

Patut diketahui, hambatan besar bagi Indonesia dalam mencapai status sebagai negara dengan ekonomi terbesar terletak pada maraknya korupsi yang merusak kepercayaan publik dan investor terhadap tata kelola pemerintahan. Keadaan ini semakin memburuk dengan munculnya kasus penyalahgunaan anggaran proyek strategis nasional (PSN), di mana sekitar 36,67 persen dari nilai total investasi proyek pusat senilai Rp 1.515,4 triliun diperkirakan telah terjerat dalam praktik korupsi.

Fakta bahwa sejumlah dana mencapai ratusan triliun rupiah telah masuk ke kantung pribadi, melibatkan berbagai pihak dari ASN hingga politisi, menunjukkan tingkat korupsi yang mencapai proporsi yang mencemaskan. Praktik ini tidak hanya menghancurkan integritas sistem pemerintahan, tetapi juga menciptakan dampak serius terhadap investasi dan kemajuan ekonomi nasional.

Untuk itu perlu keterampilan dalam manajemen keuangan dan kemampuan untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri akan membuka peluang untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing global, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Pemerintahan di masa depan harus benar-benar mampu mengelola secara mandiri potensi sumber daya alam (SDA) Indonesia yang masih besar. Jika memang harus melibatkan asing maka perlu kehati-hatian agar tidak jatuh ke tangan asing secara terlalu besar seperti yang sudah terjadi pada komoditas Nikel dimana China lebih banyak menerima manfaat hingga 90% daripada Indonesia sebagai pemilik SDA.

Penting untuk memastikan bahwa kerjasama dengan pihak asing terbatas pada investasi dan transfer teknologi, dengan kesepakatan yang memastikan adanya transfer pengetahuan dan teknologi baru sejak awal.

Dalam konteks ini, kesepakatan bagi hasil (profit-sharing) harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan yang lebih besar bagi Indonesia sebagai pemilik sumber daya alam tersebut. Dengan demikian, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat ekonomi dari potensi sumber daya alamnya tanpa kehilangan kontrol atau terjebak dalam ketergantungan pada pihak asing.