NERACA

Jakarta - Pemerintah harus siap menghadapi relokasi industri dari Jepang yang diperkirakan akan memindahkan bisnisnya ke Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi pasca bencana alam tsunami.

Menurut Peter Gontha, wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin)  bidang investasi dan perhubungan, bencana alam di Jepang tidak akan mempengaruhi investasi Jepang di Indonesia. Alasannya, melihat karakter Jepang yang cukup kuat pada komitmen.

“Kalau orang Jepang itu memutuskan untuk berkomitmen bisa memakan waktu cukup lama, misalnya Amerika Serikat butuh waktu 6 bulan dan Indonesia hanya 2 jam. Jepang bisa lebih lama, namun sekali berkomitmen mereka pantang untuk mundur, misalnya pembangun Chandra Asri setelah ditentang LSM, Pemerintah dan masyarakat mereka tetap jalan karena sudah komitmen. Jadi saya melihat karakter mereka mereka tidak akan mundur hanya karena bencana,” katanya di Jakarta, Selasa.

Peter malah memperkirakan Jepang akan melakukan relokasi industri mereka ke Indonesia. Relokasi ini untuk menampung semua pekerja mereka yang kehilangan pekerjaan. Kemungkinan besar Jepang akan membuat Liquid Natural Gas (LNG) di Indonesia karena cadangan Indonesia masih cukup besar, sedangkan yang dieksplorasi masih sangat kecil.

“Dengan relokasi ini insinyur dan pekerja kontruksi mereka dapat ditampung sehingga menumbuhkan ekonomi mereka, mereka juga membutuhkan seperti CPO, kayu, makanan dan minuman ini yang harus dipersiapkan Indonesia untuk memanfaatkan kebutuhan mereka,” terangnya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Djimanto mengatakan, pengusaha Indonesia menginginkan hubungan ekonomi dan bisnis dengan pihak Jepang tetap berjalan, baik untuk janga menengah ataupun panjang.

“Kalau memang ada penyesuaian karena bencana dapat dilakukan pembicaraan bersama antara kedua belah pihak,” terangnya.

Djimanto memandang penyesuaian yang harus dilakukan diantaranya permasalahan distribusi barang dan biaya perdagangan. Sedangkan di bidang investasi  penyesuaian perlu dilakukan terhadap jadwal pelaksanaan dan pentahapan investasi yang akan dilakukan karena adanya potensi gangguan terhadap dukungan pendanaan.

“Penyesuaian terutama untuk FDI (foreign direct investment), seperti infrastruktur dan energi yang terkait dengan kontrak jangka panjang. Misalnya LNG dan minyak kan kontrak panjang itu harus disesuaikan karena tentu fasilitas transportasinya berkurang,” terangnya.

Pemasok Komoditas

Sementara itu, Djimanto memandang Indonesia harus dapat mengambil peran yang besar dalam membantu proses pemulihan Jepang. Dalam proses pemulihan dibutuhkan banyak keutuhan komoditas utama. Seperti semen, kayu dan karet mentah yang akan menjadi bahan baku konstruksi bangunan.

Selama ini, lanjutnya, ekspor Indonesia ke Jepang untuk komoditas utama seperti karet, kayu dan semen cukup besar sehingga dalam proses pemulihan peluang peningkatan akan lebih besar lagi. Namun yang sangat disayangkan hingga kini pelaku usaha nasional belum mendapat undangan dari mitra usaha di Jepang untuk peningkatan tersebut.

“Perlu juga inisiatif pengusaha unntuk mendapatkan kesempatan ini, jangan menunggu sinyal pemerintah,” terangnya.

Sementara itu, Natsir Mansur, wakil ketua umum Kadin bidang perdagangan, distribusi dan logistik memandang saat ini pengusaha Indonesia harus memberikan bantuan kepada Jepang. Langkah yang dapat diambil adalah dengan mencounter trade barang ke jepang dan memberikan kelonggaran pembayaran misalnya jangka waktu satu tahun. “Pengusaha sudah berkomitmen akan membantu Jepang,” tegas Natsir.