Menkominfo: Tingkat Kesuksesan Startup Rendah - BANK DUNIA DUGA KRISIS FINANSIAL MULAI 2020

Jakarta-Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengungkapkan, tingkat kesuksesan mendirikan startup (success rate startup) yang terjadi di berbagai belahan dunia. Dalam skala internasional, tingkat kesuksesan mendirikan startup di Indonesia memang masih rendah. Apalagi jika dibandingkan dengan pasar dalam negeri sendiri.

NERACA

"Secara international (success rate startup) hanya 5%, jadi memang lebih banyak yang gagal dari pada berhasil karena banyak startup di Indonesia yang cuma startup-startup-an saja," ujarnya di Jakarta Selatan, Selasa (8/10).

Selain itu, menurut dia, kebanyakan di Indonesia banyak yang techie (techno savy) tapi mereka lupa terhadap market, ada nggak pasarnya? “We need to validate the market," ujarnya.

Oleh sebab itu, pemerintah akan ikut andil agar semakin banyak unicorn-unicorn baru lahir di dalam negeri. Termasuk di dalamnya dengan program akselerasi bagi startup-startup baru. "Makanya pemerintah create program 1.000 startup baru, yakni agar mereka melewati fase-fase yang harus dilakukan oleh startup pada umumnya seperti akselerasi, inkubasi hingga ke tahap capital. Gimana caranya ngasih success rate ini harus di atas 75%,” ujarnya seperti dikutip merdeka.com.

Menurut laporan Bureau of Labor Statistic (BLS), sekitar 50% perusahaan rintisan gagal di empat tahun pertamanya mendirikan bisnis. Sedangkan 19% startup gagal karena ketatnya persaingan bisnis dan sisanya 18% gagal disebabkan persoalan 'pricing' atau cost issues.

Meski demikian, Menkominfo berharap akan ada satu unicorn lagi dari dalam negeri sebelum tutup tahun. Sinyal tersebut dia sampaikan di kantor Bukalapak saat menghadiri kerjasama antara Google Bisnisku dengan Bukalapak siang ini. "Target kita 5 (unicorn) Alhamdulilah sudah tercapai. Saya berharap sebelum akhir tahun, ada lagi yang jadi unicorn. Saya belum bisa sebut di sektor apa," ujarnya.

Seperti diketahui, 5 unicorn anak negeri di Indonesia ialah Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak hingga yang baru-baru ini ialah OVO dengan valuasi sebesar US$ 2,9 miliar atau sekitar Rp40,6 triliun.

Namun Rudiantara masih enggan membeberkan petunjuk terkait startup mana yang kelak akan mengikuti langkah Bukalapak sebagai unicorn baru. "Belumlah, saya belum bisa sebut di sektor apa," ujarnya.

Sementara itu, Co-Founder dan President Bukalapak Fajrin Rasyid menuturkan, lahirnya startup baru bukanlah diukur dari semutakhir apa teknologi yang ditawarkan. Melainkan, kandidat unicorn-unicorn baru harus berhasil dan menjawab permasalahan ekonomi yang kini tengah terjadi di tengah masyarakat. "(Unicorn) Bukan tentang teknologi yang paling canggih, bukan berdasarkan teknologinya. Tetapi siapa yang bisa memecahkan masalah yang ada," tutur dia.

Peringatan Bank Dunia

Sebelumnya Bank Dunia mengingatkan, krisis finansial diprediksi baru mulai pada tahun 2020 dan 2021. Untuk itu, pelaku startup disarankan untuk gencar mengumpulkan dana serta jangan sibuk bakar uang, sebab funding akan sulit dicari.

"Pertama, raih pendanaan ketika masih tersedia ketimbang menunggu sampai saat akhir. Dan saya pikir hal yang lebih penting adalah membangun model bisnis yang sustainable. Kamu tidak bisa hanya terus menggelontorkan uang agar tumbuh, tumbuh, dan tumbuh," ujar Joint Head, Investment Group Temasek Rohit Sipahimalani di Google Indonesia, Jakarta, Senin (7/10).

Menurut dia, sah-sah saja jika startup ingin berinvestasi ke pertumbuhan, tetapi mereka harus sadar bahwa memiliki bisnis sustainable lebih penting saat ada krisis finansial. "Kamu tidak bisa berpikir soal membakar (uang) selamanya, karena uang tidak akan selalu tersedia," ujarnya.

Dia mencatat, pendanaan pasti akan menurun pada saat ada krisis, tetapi wilayah Asia Tenggara tak akan terlalu terkena dampak keras dari krisis maupun perang dagang. Hal itu berkat pertumbuhan ekonomi yang sirkular dan kekuatan konsumsi domestik.

Jumlah investment deal pada sektor digital di Indonesia pada semester I tahun ini menurun dari periode sama tahun lalu, yakni dari 157 ke 125. Penyebabnya karena investor memilih menaruh dana ke unicorn, sehingga aliran dananya sebetulnya tetap sama besar, meski stagnan, yakni US$ 1,8 miliar.

Total pendanaan ekonomi digital di Indonesia pada tahun lalu juga lebih tinggi dari mayoritas negara ASEAN. Tahun lalu Malaysia hanya mendapat US$400 juta dan Vietnam mendapat US$ 35 juta, sementara yang paling tinggi adalah Singapura yakni US$ 9,1 miliar.

Pada bagian lain, peneliti Indef Aryo Dharma Pala menyebut bahwa cepat atau lambat startup lokal atau unicorn RI akan dikuasai asing. Menurut dia, fenomena perkembangan startup di Indonesia tidak direspon tepat oleh pemerintah. Akibatnya, banyak platform e-commerce didominasi oleh barang impor.

"Ironisnya, startup lokal yang dibanggakan oleh pemerintah, nyatanya mayoritas sahamnya sudah dimiliki asing. Sekalipun masih ada yang didominasi oleh investor dalam negeri, namun saya yakin cepat atau lambat akan dikuasai oleh investor asing," tuturnya belum lama ini.

Aryo menilai, ada sejumlah alasan mengapa pada akhirnya saham startup lokal didominasi oleh asing. "Mengapa saham startup lokal banyak dimiliki oleh asing? Selain aspek market-size yang besar, juga disebabkan oleh sumber pembiayaan investasi pada startup berasal dari venture capital (bukan sumber pembiayaan konvensional, seperti bank). Sedangkan venture capital belum berkembang pesat di Indonesia. Sehingga banyak startup lokal mendapatkan pembiayaan dari asing," ujarnya.

Oleh karena itu, dalam merespon kepemilikan asing di startup, pemerintah dan otoritas perlu mendorong perusahaan venture capital dalam negeri agar berkembang sehingga dapat mendukung investasi startup lokal.

Di sisi lain, menurut dia, pemerintah juga perlu memberikan insentif kepada startup/swasta yang melakukan aktivitas pengumpulan data untuk melakukan riset dengan lembaga riset nasional/perguruan tinggi dengan menggunakan data yang mereka ambil.

"Hal ini yang terjadi di negara maju seperti di Inggris. Sehingga data yang dikumpulkan oleh startup/swasta tidak disalahgunakan dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama dunia riset dan inovasi," ujarnya.

Peneliti Indef lainnya, Bhima Yudhistira mengatakan kontribusi suntikan modal asing ke unicorn anak negeri memperburuk defisit Indonesia. Startup khususnya yang bergerak dibidang e-commerce berkontribusi terhadap naiknya impor barang konsumsi. Tahun 2018 saja, impor barang konsumsi naik 22% padahal konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 5%.

"Dari sisi neraca dagang, keberadaan startup yang didanai asing justru memperparah defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan sekaligus. Data asosiasi ecommerce menunjukkan kecenderungan 93% barang yang dijual di marketplace adalah barang impor. Artinya produk lokal hanya 7%. Ini anomali," ujarnya. bari/mohar/fba

BERITA TERKAIT

PENILAIAN KETUA UMUM APINDO - Defisit Akibat Daya Beli Masyarakat Menurun

Jakarta-Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani mengungkapkan, defisit perdagangan Indonesia pada September 2019 sebesar US$160 juta terjadi akibat…

Daftar Negatif Investasi (DNI) Direvisi Ulang

NERACA Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang merevisi ulang Daftar Negatif Investasi…

UNDP Catat Kemiskinan di Indonesia Menurun 0,2 Basis Poin

NERACA Jakarta – Berbagai macam program sosial yang diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), rupanya dinilai efektif dalam menurunkan angka kemiskinan.…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

KARENA TIDAK BERDASARKAN SURVEI KHL - KSPI Tolak Kenaikan UMP 2020 Sebesar 8,51%

Jakarta-Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 yang ditetapkan pemerintah sebesar 8,51%.…

Idealnya, Kabinet Kerja Jilid II Diisi Figur Berkualitas

  NERACA Jakarta - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Bandung (UMB), Roni Tabroni mengharapkan tim Kabinet Kerja II idealnya diisi…

KUALITAS SDM INDONESIA PERLU DITINGKATKAN - Daya Saing Turun Akibat Biaya Logistik Tinggi

Jakarta-Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional /Kepala Bappenas Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro menegaskan, tingginya biaya logistik di Indonesia berdampak pada…