Bappenas: Human Capital Bisa Jadi Penghambat Pembangunan

NERACA

Jakarta-Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Prof. Dr. Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, Indonesia bisa saja terhambat untuk menjadi negara maju di 2045. Ini bisa itu terjadi jika pengembangan sumber daya manusia (SDM) tidak diperhatikan.

"Apa yang kira-kira mengancam membuat mimpi kita di 2045 tak tercapai? Yang bisa ganggu adalah kalau kita tidak kembangkan aset terbesar bangsa Indonesia, yakni human capital," ujarnya dalam Kongres Diaspora Indonesia ke-5 (CID-5) di Jakarta, Sabtu (10/8).

Dia mencontohkan, salah satu negara yang berhasil maju kerena mengembangkan SDM adalah Korea Selatan. Menurut dia, di era 1950-an, Indonesia dan Korea menjadi negara dengan wajah perekonomian yang hampir sama.

Menurut Bambang, fokus pengembangan pada SDM yang kemudian membawa Korea bangkit menjadi negara maju. Meskipun tanpa dukungan sumber daya alam (SDA). "Korea awalnya tidak punya muscle, dia ciptakan muscle dari human capital tadi," ujarnya.

"Yang kemudian membuat ekonomi terkenal hari ini bukan kaya minyak, kaya nikel, atau kelapa sawit, bukan. Tetapi Korea muncul di hape kalian. Di televisi di rumah. Di lemari es. Elektronik mereka sudah kuasai. Mobil sebagian sampai berbagai macam produk industri," ujarnya.

Karena itulah, dia mengatakan, untuk dapat mengejar cita-cita menjadi negara maju di 2045, pengembangan SDM adalah poin penting yang harus dijalankan.

Sebelumnya, Bambang juga menyambut positif langkah Kadin tersebut. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah menjadikan Indonesia sebagai pusat sains dan teknologi. "Langkah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia untuk membentuk Blockchain Center of Excellence and Education (BCEE) adalah langkah yang sangat tepat karena sesuai dengan target jangka panjang Indonesia untuk memiliki pusat sains dan teknologi yang mumpuni," ujarnya saat membuka Global Blockchain Summit 2019 and Blockchain Center Of Excellence and Education Launching, di Jakarta, Senin (29/7).

Pemerintah, mengharapkan BCEE juga mampu menghadirkan kerja sama antar para pemangku kepentingan untuk mengakselerasi kesiapan pelaku bisnis dan publik dalam memetik keuntungan dari kemajuan teknologi, khususnya blockchain.

Dia mengatakan, pemerintah telah menyiapkan enam kebijakan yang mampu mengoptimalkan dampak dan hasil implementasi kemajuan teknologi di Indonesia. Pertama, memperbaiki kualitas layanan digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat beradaptasi dengan kebutuhan lapangan kerja masa depan.

"Ketiga, mengintegrasikan riset, desain, dan pengembangan dengan modernisasi industri dan sektor produktif lainnya. Keempat, mendorong pengembangan teknologi finansial untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan dukungan konektivitas internet dan penetrasi telepon genggam," ujarnya.

Kelima, memperkuat ekosistem inovasi dengan kolaborasi antara pemerintah, pelaku bisnis, institusi pendidikan, dan komunitas. Keenam, mendorong kolaborasi perusahaan rintisan atau start-up, mencakup pengembangan ekosistem, akselerasi, inkubasi, hingga model bisnis dan aspek berkelanjutan dari bisnis start-up

"Sebagai institusi perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas mengandalkan perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan," ujarnya.

Bambang mengatakan, kebijakan tersebut mencakup peta jalan transformasi digital, harmonisasi peraturan perundangan, kebijakan fiskal, kemudahan berusaha, juga kesediaan akses pendanaan dan tenaga kerja terampil. Infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi juga menjadi sasaran kebijakan, sekaligus perbaikan keamanan siber dan tata kelola. mohar

BERITA TERKAIT

Bappenas Sarankan Pemerintah Tingkatkan Efektivitas APBN

      NERACA   Jakarta - Deputi Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prijambodo menyarankan kepada pemerintah…

Jaksa Agung Tegaskan Independensi TP4 Kawal Pembangunan Nasional

Jaksa Agung Tegaskan Independensi TP4 Kawal Pembangunan Nasional   NERACA Jakarta - Jaksa Agung RI, HM Prasetyo tegaskan bahwa Tim Pengawalan…

Industri Kecil Bisa Terdampak Pembatasan Kantung Plastik

NERACA Jakarta – Industri kecil plastik nasional dinilai paling terkena dampak dari wacana pembatasan kantung plastik, demikian disampaikan akademisi Universitas…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

AKIBAT KENAIKAN IMPOR NONMIGAS - NPI Defisit US$63,5 Juta di Juli 2019

Jakarta-Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan, data neraca perdagangan Indonesia (NPI) pada Juli 2019 terjadi defisit US$ 63,5 juta, yang merupakan…

Presiden Diminta Cermat dan Hati-Hati Pilih Menteri

NERACA Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono berpendapat Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dan…

PENDAPAT SEJUMLAH PRAKTISI DAN PENGAMAT PERPAJAKAN: - Kebijakan Tax Amnesty Jilid II Belum Perlu

Jakarta-Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah dan kalangan pengamat perpajakan meminta agar pemerintah memikirkan ulang…