Wakil Presiden - Pendidik Asing Jangan Langsung Menjabat Rektor

Jusuf Kalla

Wakil Presiden

Pendidik Asing Jangan Langsung Menjabat Rektor

Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kehadiran tenaga pendidik dari universitas asing memang diperlukan untuk meningkatkan standar mutu pendidikan tinggi di Indonesia, namun sebaiknya WNA itu tidak langsung menjabat sebagai rektor.

"Saya setuju rektor asing tapi melalui tahapan sehingga mereka, universitas juga tidak shock, rektornya juga tidak shock. Jadi bisa dimulai dari sebagai penasihat teknis, dekan, baru kalau mau dimajukan jadi rektor," kata Jusuf Kalla (JK) di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (6/8).

Apabila profesor asing langsung menjabat sebagai rektor, maka itu bisa menyulitkan bagi kedua belah pihak, yakni tenaga ahli dari perguruan tinggi dalam negeri dan tenaga ahli asing itu sendiri."Kalau rektor kan urusannya banyak, ada urusan anggaran, urusan sosial, urusan raker, policy sehingga kalau dari asing bisa bingung dia. Jadi saya bilang dekan dulu, dekan kan sangat teknis atau malah konsultan teknis dulu masuk," kata dia.

Kehadiran tenaga pendidik asing berkualitas, lanjut Wapres, dapat menjadi daya dorong bagi perguruan tinggi di Indonesia untuk memperbaiki sistem pendidikan tingginya. Apalagi, kemajuan teknologi semakin cepat berkembang dan kualitas sumber daya manusia Indonesia harus meningkat.

"Kita perlu standar global karena teknologi sudah sangat cepat. Universitas kita juga harus cepat majunya sehingga dipandang perlu ada daya dorong lebih kuat yang salah satunya mendatangkan dosen-dosen dan ahli-ahli," kata dia.

Kemudian Wapres mengatakan kehadiran tenaga pendidik dan ahli dari luar negeri merupakan salah satu bagian dari program kerja sama antara universitas asing terbaik dengan perguruan tinggi di Indonesia.

Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi menargetkan sedikitnya lima PTN akan dipimpin rektor terbaik dari luar negeri pada 2024. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan kualitas PTN dalam menciptakan lulusan di era persaingan global. Ant

BERITA TERKAIT

Manipulasi Perintah Hakim, Jaksa Agung Dinilai Abaikan Larangan Presiden

  NERACA Jakarta - Pada pidato Sidang Tahun DPR/MPR 16 Agustus kemarin, Presiden Joko Widodo menginginkan tidak adanya ego sektoral…

Imbangi Aliran Modal Asing - OJK Targetkan 5 Juta Investor Pasar Modal

NERACA Jakarta – Memperingati 42 tahun kembali diaktifkannya industri pasar modal, telah banyak pencapaian dan perubahan yang ditorehkan. Bahkan industri…

Presiden Diminta Cermat dan Hati-Hati Pilih Menteri

NERACA Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Universitas Jember Bayu Dwi Anggono berpendapat Presiden Joko Widodo harus berhati-hati dan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

KPK: Presiden Tidak Lupakan Penindakan Dalam Hukum

KPK: Presiden Tidak Lupakan Penindakan Dalam Hukum   NERACA Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Presiden Joko…

KPPU Makassar Diminta Tegas Awasi Persaingan Usaha

KPPU Makassar Diminta Tegas Awasi Persaingan Usaha   NERACA Makassar - Kantor Wilayah VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Makassar diminta…

KPA Minta Pemerintah dan DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan

KPA Minta Pemerintah dan DPR Tunda Pengesahan RUU Pertanahan   NERACA Jakarta - Wakil Organisasi Masyarakat Sipil Konsorium Pembaruan Agraria (KPA)…