BI Pangkas Biaya Transfer Kliring Jadi Rp3.500/Transaksi

NERACA

Jakarta - Bank Indonesia (BI) memangkas biaya transfer yang dibebankan perbankan kepada nasabah melalui sistem kliring nasional menjadi maksimal Rp3.500 per transaksi dari Rp5.000 per transaksi, yang efektif berlaku 1 September 2019.

Direktur Pengembangan Infrastruktur Sistem Pembayaran BI Ery Setiawan di Jakarta, Selasa mengatakan dengan pemangkasan biaya ini, Bank Sentral ingin meningkatkan efisiensi biaya di sistem pembayaran, sekaligus menjangkau nasabah yang selama ini belum memanfaatkan fasilitas transfer kliring (Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia/SKNBI).

Selain memangkas biaya kliring kepada nasabah, BI juga memangkas biaya layanan transfer dana yang dikenakan BI kepada perbankan menjadi Rp600 per transaksi, dari sebelumnya Rp1.000. Ketentuan penurunan biaya transfer kliring ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI)) 21/8/PBI/2019. “Dalam waktu dekat kita luncurkan PBI 21/8/PBI/2019 tanggal 24 mei 2019 sebagai perubahan ketiga dari PBI nomor 17/9/PBI/2015 sebagai penyempurnaan SKNBI,” kata Ery.

Dalam ketentuan baru Bank Sentral itu, terdapat dua poin utama perubahan lainnya yakni penambahan waktu setelmen atau penyelesaian transaksi dan batasan transaksi maksimal dalam SKNBI. Saat ini waktu penyelesaian transaksi untuk transfer kliring sebanyak lima kali dalam satu hari yakni pada pukul 09.00 WIB, 11.00 WIB, 13.00 WIB, 15.00 WIB, dan 16.45 WIB serta dua kali dalam 1 hari untuk layanan pembayaran reguler yakni pada pukul 08.00 WIB dan 14.15 WIB.

Pada 1 September 2019 mendatang, waktu penyelesaian transaksi akan bertambah menjadi sembilan kali dalam satu hari untuk layanan transfer dana dan pembayaran reguler, yakni pada pukul 08.00 WIB, 09.00 WIB, 10.00 WIB, 11.00 WIB, 12.00 WIB, 13.00 WIB, 14.00 WIB, 15.00 WIB, dan 16.45 WIB. Dengan begitu, maka penyelesaian transaksi kliring dapat dilakukan maksimal satu jam masing-masing di bank pengirim dan bank penerima dari waktu yang dibutuhkan sebelumnya masing-masing selama dua jam. “Jadi pembayaran ritel akan lebih cepat dan makin murah serta akan banyak yang beralih ke nontunai,” jelas Ery.

Sedangkan untuk batasan maksimal kliring, BI menetapkan batas maksimal dari sebelumnya Rp500 juta untuk semua layanan SKNBI menjadi Rp1 miliar untuk layanan transfer dana dan pembayaran reguler, serta Rp500 juta untuk layanan kliring warkat debit dan layanan penagihan reguler. Perubahan peraturan ini juga, ujar Ery, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas penyelesaian transaksi yang semakin cepat dan efisien.

SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik (DKE) pada Layanan Transfer Dana, Layanan Kliring Warkat Debit, Layanan Pembayaran Reguler, dan Layanan Penagihan Reguler. Penyempurnaan SKNBI ini merupakan bagian dari blue print visi sistem pembayaran Indonesia 2025 yang beberapa waktu lalu dirilis oleh Gubernur BI. Pokok-pokok penyempurnaan yang dilakukan akan berlaku 1 September mendatang.

BERITA TERKAIT

Sentimen Pemangkasan Suku Bunga - Transaksi Harian Bursa Sepekan Naik 15,30%

NERACA Jakarta - Sentimen pemangkasan suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate  sebesar 0,25% menjadi 5,75% masih memberikan sentimen positif…

BI Akhirnya Pangkas Suku Bunga Jadi 5,75%

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) akhirnya memangkas suku bunga acuan 7 Days Reverse Repo Rate sebesar…

Dinilai Manajemen Keuangan Lemah - Moody’s Pangkas Peringkat APLN Jadi B2

NERACA Jakarta-Melorotnya kinerja keuangan PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) berujung pada terpangkasnya rating emiten properti ini. Lembaga peringkat internasional,…

BERITA LAINNYA DI INFO BANK

BI Tegaskan Penurunan Suku Bunga Kembali Terbuka

  NERACA   Jakarta - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo melontarkan sinyalemen kuat bahwa Bank Sentral bisa saja kembali menurunkan…

DPLK BRI Naik 40%

    NERACA   Jakarta - Dana kelolaan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) BRI hingga Juni 2019 mencapai Rp12,03 triliun…

Banyak Lembaga Pembiayaan Kerjasama dengan Dukcapil, Perlindungan Data Dipertanyakan

  NERACA   Jakarta – Lembaga pembiayaan banyak yang bekerjasama dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendag) lebih…