Rumah Penerima Bantuan PKH akan Diberikan Label

NERACA

Jakarta - Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan pemasangan label pada rumah keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memudahkan pemantauan perkembangan kondisi perekonomian penerima bantuan. "Dengan memberikan label 'Keluarga Pra Sejahtera' di rumah masing-masing KPM. Dengan label ini, KPM PKH yang sudah membaik perekonomiannya dengan sendirinya akan mengundurkan diri," kata Agus dalam siaran pers kementerian di Jakarta, Selasa (18/6).

Dengan sistem labelisasi semacam itu, Agus berharap keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang sudah mampu secara sukarela melepaskan diri dari program bantuan sehingga posisi mereka dapat diisi oleh keluarga pra-sejahtera lain yang membutuhkan bantuan. "Ya kita harapkan KPM yang sudah mampu mau secara sukarela untuk graduasi mandiri," katanya.

Agus mengatakan sistem labelisasi rumah keluarga prasejahtera telah dimulai di Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. "Laporan dari teman-teman pendamping di sana, dari total 2.835 penerima manfaat di Pamotan, karena 163 menyatakan mundur, hanya 2.672 yang diberi label," katanya. "Secara keseluruhan hingga Mei KPM PKH yang telah graduasi di Kabupaten Rembang, yang mundur sebanyak 1.701 KPM. Saya berharap daerah lain juga melakukan hal yang sama," ia menambahkan. Pemerintah menargetkan 800.000 KPM PKH bisa lepas dari bantuan PKH pada 2019.

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI Harry Hikmat menjelaskan sistem labelisasi keluarga pra-sejahtera merupakan bagian dari upaya untuk menumbuhkan budaya malu menerima bantuan bagi warga yang kondisi perekonomiannya sudah cukup baik. "Ini penting untuk menyadarkan mereka bahwa masih banyak keluarga tidak mampu lainnya yang mengantre untuk mendapatkan bantuan PKH," kata Harry. Pemerintah terus melakukan pemutaahiran data terpadu KPM-PKH, yang memungkinkan kelurahan mengusulkan warga yang tidak mampu menjadi penerima bantuan.

BERITA TERKAIT

Kemenperin Tumbuhkan Wirausaha Baru Bagi Penerima PKH

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka (Ditjen IKMA) terus berupaya mendorong tumbuhnya wirausaha…

Solusi Ketahanan Pangan Ala Rumah Zakat

    NERACA   Jakarta – Ketahanan pangan masih menjadi tugas pemerintah untuk menjaga agar ketersediaan pangan bagi masyarakat tercukupi.…

Penerapan Cukai Plastik Akan Berdampak Buruk Bagi Perekonomian

Penerapan Cukai Plastik Akan Berdampak Buruk Bagi Perekonomian NERACA Jakarta - Guru Besar Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan Universitas Hasanuddin…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Indeks Pembangunan Kesehatan : Bali Tertinggi, Papua Terendah

    NERACA   Jakarta - Provinsi Bali menjadi wilayah yang memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) paling tinggi sementara…

Presiden Minta Menteri Antisipasi Dampak Kekeringan

    NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri kabinet kerja untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi…

Beban Ekonomi Akibat DBD Capai US$ 381 Juta

    NERACA   Jakarta - Indonesia telah melawan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sudah mencapai 50 tahun, akan tetapi…