Jaksa Agung Siapkan Jaksa Terbaik Ikuti Seleksi Capim KPK

Jaksa Agung Siapkan Jaksa Terbaik Ikuti Seleksi Capim KPK

NERACA

Jakarta - Jaksa Agung HM Prasetyo menyiapkan jaksa-jaksa terbaik untuk mengikuti seleksi calon pimpinan (Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

"Kejaksaan nanti diharapkan melengkapi komisioner KPK yang baru nanti. Itu perlu karena biar bagaimanapun ditambah unsurnya, terutama dari para praktisi hukum," ujar Prasetyo di Komplek Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (12/6).

Selain diberi kepercayaan dalam menyodorkan nama oleh panitia seleksi, Jaksa Agung mengakui hal itu merupakan beban sehingga ia berjanji mencari figur-figur yang terbaik.

Terkait nama-nama yang akan didorong mendaftar sebagai capim KPK, Prasetyo enggan menyebutkannya. Ia hanya menuturkan akan menyiapkan sebanyak-banyaknya agar pansel memiliki keleluasaan dalam memilih kandidat."Pelan-pelanlah, nanti. Bu Yenti (ketua pansel) pun sudah punya, mengantongi nama-nama juga. Ini rupanya diam-diam beliau sudah mulai melakukan sounding juga," kata dia.

Terkait jemput bola jaksa dan polisi yang dilakukan pansel, dalam kesempatan sama, Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023 Yenti Ganarsih menilai adanya polisi dan jaksa sebagai pimpinan akan menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi.

"Jadi itu memang kami harus mencari figur-figur yang bisa menjembatani, bisa bekerja, berkolaborasi, tidak subordinat, tidak seperti itu, tetapi bisa menjaga keseimbangan dan keselarasan," tutur Yenti.

Untuk itu, pihaknya berharap pihak-pihak yang mendaftar di antaranya terdapat jaksa dan polisi.

Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 jemput bola dan mengajak jaksa yang memenuhi syarat untuk mendafarkan diri sebagai calon pimpinan lembaga antirasuah itu.

"Pansel itu mengumumkan pendaftaran, tetapi juga jemput bola. Jadi kami melihat nama-nama yang potensial itu akan kami hubungi agar dia mendaftar," ujar Yenti Ganarsih di Komplek Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (12/6).

Menurut Yenti, sudah terdapat beberapa nama jaksa yang diharapkan akan mendaftar sebagai calon pimpinan KPK, baik yang masih aktif mau pun nonaktif dengan usia di bawah 65 tahun. Jaksa yang akan mendaftar sebagai capim KPK pada masa pendaftaran 17 Juni-4 Juli 2019 diutamakan memiliki rekam jejak baik, jam terbang tinggi dan kredibel.

"Rekam jejaknya yang paling penting karena ada 'assessment profile' itu sangat penting. Jadi kami cari yang seperti itu," ucap Yenti.

Ia menegaskan calon pimpinan KPK dapat terdiri atas unsur pemerintah, dalam hal ini penegak hukum, dan unsur masyarakat selama memenuhi syarat dan kriteria.

Sementara itu proses seleksi dimulai dengan tahapan administrasi berupa pengecekan persyaratan yang diminta pansel, selanjutnya tes kompetensi di antaranya berupa tes pilihan ganda dan pembuatan paper. Kemudian penilaian profil, tes kesehatan dan wawancara.

Ada pun pihak yang berminat mengikuti seleksi dapat menyampaikan langsung berkas pendaftaran kepada Sekretariat Pansel Calon Pimpinan KPK, Kemensetneg Gedung 1 lantai 2 Jln. Veteran Nomor 18 Jakarta Pusat 10110 pukul 09.00-15.00 WIB pada hari kerja atau melalui email ke alamat panselkpk2019@setneg.go.id. Ant

BERITA TERKAIT

KPK Temukan Penggunaan Puluhan Bank Luar Negeri Kasus Garuda

KPK Temukan Penggunaan Puluhan Bank Luar Negeri Kasus Garuda NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan adanya dugaan penggunaan…

KPK "Roadshow" Bus Antikorupsi di Surabaya

KPK "Roadshow" Bus Antikorupsi di Surabaya NERACA Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kegiatan "roadshow" bus "Jelajah Negeri Bangun…

Presiden kelima RI - Musyawarah Mufakat Cara Terbaik Selesaikan Pertentangan

Megawati Soekarnoputri  Presiden kelima RI Musyawarah Mufakat Cara Terbaik Selesaikan Pertentangan Jakarta - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri menyerukan bahwa…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kecewa KPK Melanjutkan Proses Hukum Terhadap SN - MAQDIR ISMAIL:

Jakarta-Advokat senior Maqdir Ismail merasa heran dan kecewa mendengar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan terus melanjutkan proses hukum terhadap Sjamsul…

Tunda Pengesahan RUU Pertanahan, Pastikan Rakyat Terlibat - Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Kritisi RUU Pertanahan

Tunda Pengesahan RUU Pertanahan, Pastikan Rakyat Terlibat Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Kritisi RUU Pertanahan NERACA Jakarta - Koalisi Organisasi Masyarakat…

KPK Tekankan Pentingnya Kurikulum Antikorupsi Masuk Sekolah-sekolah

KPK Tekankan Pentingnya Kurikulum Antikorupsi Masuk Sekolah-sekolah NERACA Surabaya - Komisi Pemberantasan Korupsi menekankan pentingnya kurikulum antikorupsi masuk sekolah-sekolah dalam…