NERACA

Jakarta – Kejar pertumbuhan industri pasar modal lebih besar lagi dari jumlah investor dan emiten, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dan BPJS Kesehatan menandatangani nota kesepahaman pertukaran informasi dan data. Sinergi ini ditujukan untuk memberikan kontribusi kedua perusahaan untuk mendukung kegiatan usaha.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI, I Gede Nyoman Yetna Setia mengatakan, dengan adanya kerja sama ini nantinya BEI akan dapat menggunakan data perusahaan yang merupakan anggota dari BPJS Kesehatan untuk meningkatkan jumlah perusahaan tercatat dan investor di pasar modal.”Nota kesepahaman BEI dengan BPJS ini ditujukan untuk mendapatkan informasi yang dikelola BPJS untuk mendapatkan edukasi pasar modal, sebagai amanah ke pasar modal dan mempromosikan perusahaan go public dan meningkatkan jumlah investor,"ujarnya di Jakarta, Rabu (15/5).

Saat ini terdapat 629 perusahaan tercatat di BEI. Selain itu ada 728 emiten (termasuk emiten obligasi) yang memiliki potensi untuk diajak bekerjasama oleh BPJS Kesehatan.”Kerja sama ini diharapkan nanti akan dapat meningkatkan dua sisi kepentingan kedua institusi," kata Yetna.

Sementara itu, dari sisi BPJS Kesehatan juga akan mendapatkan data potensi perluasan kepesertaan badan usaha yang menjadi anggota badan jaminan sosial itu. Dalam kesempatan tersebut, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari mengatakan langkah tersebut diambil untuk mendorong perusahaan mendaftarkan entitas dan seluruh pekerjanya ke dalam Program JKN-KIS sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Menurutnya, peran badan usaha sangat besar dalam mendukung perputaran roda JKN-KIS. Untuk itu, badan usaha juga diharapkan mampu memberikan kontribusi yang optimal untuk mengawal keberlangsungan program jaminan kesehatan sosial tersebut. Program JKN-KIS adalah program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat yang membuka akses yang lebih besar kepada masyarakat untuk mendapat jaminan pelayanan kesehatan.”Memiliki jaminan kesehatan adalah hak setiap penduduk Indonesia, termasuk para pekerja, yang tidak boleh ditunda. Melalui kerja sama ini, kami berharap BEI bisa ikut memberikan kontribusi besar dalam upaya perluasan kepesertaan Program JKN-KIS," kata Andayani.

Hingga 10 Mei 2019, total peserta JKN-KIS telah mencapai 221.580.743 jiwa, atau sekitar 83,94% dari jumlah penduduk Indonesia. Dari angka tersebut, sebanyak 32.033.542 jiwa terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dari segmen pekerja penerima upah (PPU) swasta. Adapun sampai dengan akhir April 2019, terdapat 265.455 badan usaha yang telah terdaftar dalam Program JKN-KIS.

Selain itu, BPJS Kesehatan juga mengimbau kepada pihak badan usaha untuk patuh dalam memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada seluruh pekerjanya, termasuk anggota keluarganya. "Jangan baru dipenuhi ketika pekerja yang bersangkutan sakit atau membutuhkan pelayanan kesehatan. Selain itu, alangkah baiknya jika badan usaha bisa ikut mendukung upaya promotif preventif sehingga pekerja yang sehat tetap sehat. Dengan demikian, produktivitas perusahaan akan terjaga," tandas Andayani.