Wacana perpindahan ibu kota negara ke luar Jawa berhembus kembali. Ini sama berusaha menghidupkan kembali angan-angan Presiden Soekarno di masa lalu, bahwa Palangkaraya tempat yang tepat untuk dijadikan ibu kota baru. Karena selain terbebas dari bencana, jauh dari gunung berapi, merupakan dataran tinggi, Palangkaraya juga posisinya tepat di tengah-tengah Indonesia.

Meski pemerintah belum resmi menetapkan kota apa bakal dijadikan ibu kota negara, salah satu alasan untuk meratakan pembangunan dari Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris. Lantas bagaimana penggalian pembiayaan perpindahan ibu kota yang menurut Bappenas diperkirakan mencapai Rp466 triliun?

Pada 2017, isu pemindahan ibu kota juga kencang dibicarakan. Palangkaraya disebut menjadi pilihan utama dari pemerintah pusat sebagai tempat ibu kota baru Indonesia. Gubernur Kalteng Sugianto Sabran saat itu bahkan telah menyiapkan tanah sebanyak 500 ha  guna mendukung rencana pemindahan ini.

Sepanjang Pemerintahan SBY juga mewacanakan rencana perpindahan ibu kota dengan alternatif Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Bahkan SBY membentuk tim khusus yang bertugas mengkaji perpindahan ibukota tersebut.

Sebelumnya di masa Soeharto rencana perpindahan ibukota itu lebih konkret. Soeharto telah menunjuk Jonggol, Jawa Barat, sebagai lokasi ibu kota baru. Perusahaan penunjang perpindahan ibu kota pun telah disiapkan, tim pendahuluan telah bekerja, tim perencanaan tata kota juga telah mensurvei. Tapi sayangnya Soeharto keburu lengser duluan pada 1998.

Sejak masa Hindia Belanda, diskusi pemindahan ibukota memang menjadi topik hangat yang terus menerus diwacanakan. Pada era Gubernur Jendral Herman Willem Daendels (1762-1818), Daendels mewacanakan pemindahan pusat pemerintahan dari Batavia ke Surabaya. Karena alasan banyaknya sumber penyakit yang ada di Batavia dan melihat pada masalah letak strategis Surabaya dengan lokasi wilayah pelabuhan. Daendels menilai Surabaya layak menjadi ibukota baru Hindia Belanda.

Setelah kemerdekaan Indonesia, tahun 1947 pemerintah pusat membentuk Panitia Agung yang bertugas mengkaji penempatan ibukota negara. Kekacauan yang terjadi di Jakarta membuat pemerintahan kala itu dipindah di Yogyakarta sehingga Soekarno menilai untuk jangka kedepan perlu ada ibukota baru untuk menggantikan peran Jakarta. Daerah yang dipersiapkan antara lain Bandung, Surabaya, Malang, Surakarta, Tumenggung hingga Magelang.

Banyaknya isu wacana pemindahan ibukota merupakan keniscayaan sejarah yang terus menerus terjadi tapi dalam praktisnya hal itu tak pernah terealisasi. Pertanyaannya kemudian, mengapa wacana pemindahan ibukota negara seringkali muncul tapi tak pernah terealisasi.?

Tak bisa dipungkiri, masalah utama perpindahan ibu kota adalah terkait dengan biaya pemindahan. Pada masa Soeharto biaya perpindahan ibu kota ditaksir hanya Rp50 triliun, di masa SBY naik menjadi Rp150 triliun. Sementara di masa Jokowi biaya perpindahan itu bisa mencapai Rp466 triliun. Mengapa demikian? Dari mana biaya itu akan diperoleh?

Yang pasti Presiden Jokowi menegaskan biaya perpindahan ibu kota sama sekali tidak memakai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika, perpindahan ibu kota sama sekali tidak mengganggu alokasi anggaran apapun. Dengan demikian, masyarakat tak perlu takut kalau nantinya dana pembangunan infrastruktur akan terganggu.  

Kemungkinan besar pendanaan bersumber dari anggaran swasta. Namun pemerintah perlu sadar, bahwa pembiayaan swasta murni berhitung soal cost dan benefit ikut serta membangun ibu kota baru.  Alternatif menggunakan dana pinjaman asing atau investasi yang menguntungkan, skema program Belt and Road Initiative (BRI) China tak tertutup kemungkinan, asalkan jangan sampai terjadi wanprestatie. Semoga!