Komisi II DPRD Provinsi Jabar Kunjungi BPSK Kabupaten Sukabumi

Komisi II DPRD Provinsi Jabar Kunjungi BPSK Kabupaten Sukabumi

NERACA

Sukabumi – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, kunjungi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Sukabumi, Kamis (25/4).

Kehadiran rombongan Komisi II berjumlah 10 orang tersebut, didampingi sejumlah pejabat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Indag) Jawa Barat. Pada kunjungan itu, para legislator itu mendapatkan pemaparan tentang kinerja BPSK, khusus periode 2015-2020, oleh Ketua BPSK Kabupaten Sukabumi Tedi Kuswandi.

Pada kesempatan itu, Tedi menerangkan semenjak tahun 2015 hingga tahun 2019, BPSK Kabupaten Sukabumi sudah tak terhitung menangani pengaduan konsumen.“Kami selalu mengutamakan penyelesaian secara mediasi,” paparnya.

Paling banyak, sebut dia, pengaduan konsumen yang masuk berkaitan layanan jasa pembiayaan, perbankan, perumahan, PLN, dan asuransi.“Tidak sedikit konsumen terbantu atas keberadaan dan kehadiran BPSK, khususnya di Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.

Ia menambahkan permasalahan dan kendala yang dihadapi BPSK Kabupaten Sukabumi saat ini, belum memiliki gedung tersendiri dan masih menumpang di lahan milik Indag Jawa Barat. Kemudian belum adanya payung hukum terkait standar besaran honor yang diterima oleh anggota BPSK.

“Anggaran yang diterima BPSK setiap tahunnya masih bersifat hibah dari Pemprov Jabar, dan tidak ada kepastian jaminan asuransi, kesehatan bagi anggota dan sekretariat BPSK, yang sangat jelas memiliki risiko tinggi,“ tuturnya.

Sementara anggota Komisi II, Agus Welianto Santoso, mengatakan akan mendorong membentuknya Perda sebagai legitimasi untuk membantu BPSK.“Dan kami akan akan memperjuangkan konektivitas kelembaban antara daerah dan provinsi,“ tegas Agus.

Sementara anggota Komisi II lainnya, Lina Ruslinawati mengaku baru mengetahui keberadaan BPSK, khususnya di wilayah Jawa Barat, dalam setahun terakhir ini.“Tapi, kendati kami sudah injury time di legislatif provinsi, kami akan mendorong Pemprov segera memperjuangkan kebutuhan BPSK di daerah,“ katanya.

Ridho Budiman, anggota Komisi II lainnya mengajak semua pihak, menyamakan persepsi tentang arah BPSK ke depannya.“Mari kita samakan visi BPSK, khususnya di Jawa Barat,“ serunya. Ron

 

 

 

 

BERITA TERKAIT

May Day Momentum Sinergi Tingkatkan Kompetensi SDM

NERACA Tangerang - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono menilai peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day…

Sekda Sebut Capaian Reformasi Birokrasi Pemprov Banten Meningkat

NERACA Serang - Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Virgojanti menyebutkan capaian Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Banten juga mengalami peningkatan…

Pemkot Sukabumi Susun Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin - Melalui Bagian Hukum

NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui Bagian Hukum setempat, melakukan uji publik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai…

BERITA LAINNYA DI Ekonomi Daerah

May Day Momentum Sinergi Tingkatkan Kompetensi SDM

NERACA Tangerang - Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Tangerang, Rudi Hartono menilai peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day…

Sekda Sebut Capaian Reformasi Birokrasi Pemprov Banten Meningkat

NERACA Serang - Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Virgojanti menyebutkan capaian Reformasi Birokrasi (RB) Provinsi Banten juga mengalami peningkatan…

Pemkot Sukabumi Susun Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin - Melalui Bagian Hukum

NERACA Sukabumi - Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi melalui Bagian Hukum setempat, melakukan uji publik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai…