Menkopolhukam - Ancaman Persatuan Bangsa Tidak Lagi Militer

Wiranto

Menkopolhukam

Ancaman Persatuan Bangsa Tidak Lagi Militer

Padang - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengingatkan ancaman persatuan bangsa saat ini tidak lagi dari sisi militer melainkan bersifat multi dimensional.

"Yang jadi ancaman sekarang adalah narkoba, pencurian ikan, pembalakan hutan, terorisme hingga radikalisme sehingga perlu diwaspadai," kata dia di Padang, Rabu (6/2) pada Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Wawasan Kebangsaan.

Forum yang mengangkat tema Implementasi Nilai Pancasila dalam Meningkatkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Guna Menyukseskan Pemilu, dihadiri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dan pemangku kepentingan terkait.

Menurut dia, masyarakat perlu menyadari saat ini pada seluruh aspek kehidupan ada ancaman dan tidak lagi soal militer semata."Misalnya, anak-anak kita jadi pecandu narkoba, itu kan ancaman dari sisi kesehatan dan masa depan generasi penerus menjadi terjebak," ucap dia.

Selain itu, pembabatan hutan juga bisa menjadi ancaman karena menyebabkan musibah banjir. Ia mengingatkan kalau tidak diwaspadai ancaman tersebut akan masuk ke Indonesia dan bisa menjadi bagian kehancuran suatu bangsa.

Wiranto memberi contoh ketika ada satu pesawat yang jatuh dengan jumlah penumpang sekitar 300 orang semua orang menyorotnya, sementara setiap hari ada 30 orang yang meninggal karena narkoba atau 900 orang satu bulan, tapi tidak ada yang ribut. Tidak hanya itu, ia memaparkan saat ini terjadi apa yang disebut dengan "proxy war" atau perang tanpa menggunakan senjata untuk menghancurkan suatu negara.

"Dengan demikian bela negara menjadi tugas dan kewajiban semua masyarakat Indonesia terhadap semua ancaman tersebut, dan tidak lagi hanya tugas TNI dan polisi saja," ujar dia.

Ia menyampaikan "negeri ini tempat kita lahir, dibesarkan dan mencari hidup bahkan tempat kita dikuburkan sehingga perlu untuk bersama-sama menjaganya".

Kemudian dalam kesempatan yang sama, Wiranto mengingatkan masyarakat agar tidak menjadikan pemilu 2019 sebagai ajang berseteru dengan sesama anak bangsa. Ant

BERITA TERKAIT

Wakil Ketua MPR RI - Demokrasi Ikhtiar Wujudkan Cita-cita Bangsa

Mahyudin Wakil Ketua MPR RI Demokrasi Ikhtiar Wujudkan Cita-cita Bangsa Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Mahyudin mengatakan demokrasi merupakan…

FMM Bangsa Indonesia Ingin Pemilu 2019 Bebas dari Kecurangan

FMM Bangsa Indonesia Ingin Pemilu 2019 Bebas dari Kecurangan NERACA Jakarta - Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Forum Musyawarah Majelis…

Polemik Pemilih Tetap, Kemendagri Tidak Bisa Intervensi

  Oleh : Ahmad Bustomi, Pemerhati Sosial Politik dan Ekonomi Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh dikritik oleh…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Bawaslu Temukan 25 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang

Bawaslu Temukan 25 Kasus Politik Uang Selama Masa Tenang NERACA Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menemukan 25 kasus…

KPK Konfirmasi Eni Saragih Terkait Penerimaan Uang

KPK Konfirmasi Eni Saragih Terkait Penerimaan Uang NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi mantan Wakil Ketua Komisi VII…

KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember

KPK Dorong LSM Kawal "Open Government Partnership" di Jember NERACA Jember - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong lembaga swadaya masyarakat…